RIAUPOS.CO - Dalam beberapa hari terakhir, muncul akronim baru dalam wacana publik yang cukup menyita perhatian, yakni saber. Saber adalah singkatan dari sapu bersih. Akronim ini dikaitkan dengan sapu bersih pungutan liar (saber pungli), sebuah wacana yang dicuatkan Presiden Joko Widodo karena pungli masih menjadi “hantu†yang tak bisa dibasmi. Dia menjadi “hantu†karena kerap tak kelihatan. Ada tapi tak terdeteksi. Menakutkan, tapi tak pernah tertangkap. Menguras kocek, tapi leluasa bergerak.
Saber pungli bahkan akan dibuatkan aturannya. Akan ada Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar yang dikoordinir Menko Polhukam. Perpres yang akan menjadi payung hukum dan penopang kinerjanya. Tak main-main. Rencana yang hebat. Bahkan Presiden sendiri yang rencananya akan melakukan operasi tangkap tangan (OTT), hingga pungli remeh sekali pun.
“Pungli sepuluh ribu pun akan saya urus,†ujar Jokowi suatu ketika.
Rencana ini tentu patut diapresiasi. Apalagi tim ini sudah bergerak. Masih dalam rapat-rapat pembentukan tim, sudah ada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pungli di Kemenhub RI.
Beberapa kepolisian di daerah juga sudah melakukan OTT terhadap terduga pelaku pungli yang dilakukan oknum aparat kepolisian. Kasus yang banyak terjadi adalah dalam pembuatan surat izin mengemudi (SIM). Sungguh “sial†oknum aparat pembuat SIM yang bertugas hari itu. Mungkin saja dia baru beberapa hari bertugas, lalu tiba-tiba tertangkap tangan menerima pungli. Karirnya bisa jadi akan habis pada hari itu juga. Padahal ia baru saja mendapat “dosa warisanâ€, yang entah sudah berapa generasi.
Pungli memang tak baik. Ia benalu yang akut, namun susah diberantas. Tapi pungli adalah cerminan dari “kebiasaan†sebagian masyarakat yang ingin cepat, ingin pelayanan lebih. Ada kebiasaan sawer atau saweran di beberapa kalangan untuk jasa pelayanan dari sesuatu yang dianggap hebat, yang mampu memuaskannya. Saweran biasa diberikan sebagai tips bagi pelayanan lebih. Sawer diberikan kepada pelayan hotel, sopir taksi, penari, hingga pelantun lagu atau biduan. Nah, saweran ini pun kemudian merembet ke pelayanan publik, yang dilakukan oknum RT, RW, lurah, camat, pemda, polisi, petugas pajak, beacukai, kepala sekolah, petugas jaga, dan lainnya.
Jika Satgas Saber Pungli memang bekerja maksimal, dan pungli akhirnya meredup bahkan habis, tentu angkat jempol untuk tim ini. Angkat jempol juga untuk Presiden. Tapi untuk itu, harus disiapkan tim yang benar-benar kuat. Harus siap juga perangkat lain yang superhebat.
Disiapkan juga sanksi keras, penjara yang sangat banyak dan luas, petugas yang antisawer, dan perangkat aturan turunan yang keras. Akan banyak yang harus ditangkap. Saweran untuk membuat surat kelakuan baik saja, bisa luar biasa. Saweran itu bisa untuk oknum RT, RW, hingga oknum polisi. Tak ada aturannya, tapi di situlah sawer bisa dimainkan. Rata-rata memang “hanya†Rp10 ribu, murah meriah. Belum lagi soal memasukkan anak ke sekolah, pendidikan praja, hingga taruna, urus izin itu-itu. Sawernya lain lagi. Banyak dibantah, tapi semua mengaku itu ada. Ia benar-benar nyata.
Akankah tim ini efektif untuk memberantas semua? Banyak wacana yang berkembang di luar sana. Apakah Presiden tak punya pekerjaan lain lagi sehingga harus “turun gunung†mengurus saweran sepuluh ribuan? Bukankah masih banyak kasus sawer dan pungli besar-besaran yang tak tuntas? Kasus saweran untuk oknum aparat dalam kasus illegal logging, sampai narkoba ala Freddy Budiman sampai sekarang entah ke mana juntrungannya. Belum lagi kasus rekening gendut oknum jenderal, dan lainnya. Semuanya juga dari pungli, tapi dalam skala yang lebih besar. Sawerannya kelas jumbo. Lalu, sampai kapan tim ini bisa efektif bekerja? Bisakah sampai pungli benar-benar habis? Bagaimana dengan pungli yang kelas jumbo? Mungkinkah ini hanya sekadar retorika belaka? Banyak pertanyaan yang mengemuka, dan mungkin hanya waktu yang akan menjawabnya dengan tepat. Kelak, suatu ketika, saat kita tak ingat lagi pernah ada sebuah tim yang dibentuk untuk sapu bersih (saber) sawer-saweran ini.*** Editor : Rindra Yasin