Sudut Pandang Lain terhadap Fintech versus Bank

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 20 Oktober 2016 | 10:19 WIB
RIAUPOS.CO - Fenomena perkembangan teknologi dalam bidang keuangan dan perbankan terkait dengan Financial Technology atau dalam istilah kerennya disebut Fintech memang tidak ada yang bisa membendungnya lagi. Dulu saat bermunculan perusahaan Fintech ini dianggap sebagai illegal dan bahkan ada anggapan suatu bentuk keniscayaan yang harus segera diantisipasi bagaikan virus dalam dunia perbankan yang telah dikawal dengan banyak aturan yang sangat detail. Banyak definisi bermunculan tentang definisi Finctech ini, untuk tidak memusingkan kepala kita, kita cari satu saja definisi dari Erner et al (2015), Fintech adalah sebagai layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.

Namun saat ini terjadi suatu fenomena yang menarik. Masih segar dalam ingatan kita, ketika Grab dan Uber ataupun Gojek masuk ke dalam pasar taksi ataupun transportasi yang murah dan dengan aksestabiliti yang tinggi melalui format program aplikasi. Kita semua sempat terhenyak dengan keberadaan Uber ataupun Grab yang sempat diprotes di mana-mana oleh pemain konvensional di bidangnya karena dianggap sebagai illegal bisnis.

Namun pasar ataupun konsumen memandangnya berbeda, di mana  keperluan dan keinginan (need & want) dari para konsumen memang menuntut adanya suatu kemudahan dan efisiensi seperti yang ditawarkan oleh Grab ataupun Uber dalam keperluan untuk kendaraan taksi, dan sebaliknya untuk para pekerja informal dan atau para pemilik mobil yang pemakaian mobilnya belum maksimal, menjadikan program yang ditawarkan oleh Grab ataupun Uber sebagai peluang bisnis.

Kondisi tersebut sebenarnya bisa dikatakan mirip dengan fenomena Fintech yang kita hadapi saat ini. Kita lirik sejenak  tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang bisa dikatakan jauh sangat rendah dibandingkan dengan negara tetangga dekatnya. Tingkat literasi keuangan Indonesia saat ini menurut data dari  BI adalah 21,8 persen,  dan coba bandingkan dengan Singapura sebesar 96 persen, Malaysia 81persen, dan Thailand 78 persen.

Melihat data di atas sebenarnya dengan segala keterbatasan yang ada industri perbankan Indonesia saat ini, adanya Fintech ini ada baiknya dijadikan momentum untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat di Indonesia, dan tentunya harus dikawal dengan aturan-aturan yang aplikatif dan tentunya tidak mengurangi kemudah-mudahan dari Fintech itu sendiri. Ya memang perlu diatur dan tambah lagi dengan adanya keperluan perlindungan konsumen. Pernah ada sindiran terhadap suatu bentuk layanan Fintech di bidang kredit diberi julukan “Lintah darat on line”. Ya begitulah fenomena yang ada dan memang patut harus dijaga dalam suatu koridor yang baku di atas kemudahan yang ditawarkan oleh Fintech itu sendiri.

Memang menarik sekali bila kita dalami terkait Fintech ini, dan dulu kita mungkin tidak pernah terbayangkan bilamana seseorang tidak memiliki nomor rekening atau nomor account di bank, maka dengan cepat kita katakan bahwa orang tersebut tidak mungkin bisa bertransaksi di perbankan. Namun saat ini, dengan adanya Fintech, maka anggapan itu tidak berlaku lagi dan saat ini  seseorang yang tidak memiliki nomor rekening di bank, dapat melakukan transaksi di bank dengan hanya menggunakan nomor  ponselnya yang sekaligus dapat digunakan sebagai nomor rekening. Cara pendafatarannya pun relatif mudah dan cepat bila kita bandingkan dengan proses membuka rekening di bank.

Yang lebih menarik adalah jika ponsel itu hilang, maka uangnya tidak hilang. Bahkan saat ini ada Fintech yang tidak berbasiskan  Smartphone dan bisa menggunakan segala jenis telepon seluler berbasis GSM untuk bisa menikmati berbagai layanan perbankan, seperti pembukaan rekening, tarik dan setor uang melalui agen bank, dan atau produk perbankan lainnya seperti transfer, beli pulsa, maupun bayar tagihan.

Ada lagi yang lebih menarik untuk disimak adalah  salah satu bentuk layanan Fintech lainnya adalah layanan transaksi secara online berbasis aplikasi Facebook. Melalui Facebook, maka para Facebookers dapat melakukan akses berbagai fitur transaksi seperti: isu ulang pulsa, transfer dan pembayaran tagihan. Lalu lanjut dengan kemudahan lainnya, ada pula Fintech yang memberikan kemudahan untuk pembukaan atau pembuatan credit card, dalam hitungan singkat, kita memiliki kartu kredit, namun dibatasi limitnya dan juga ada batas waktu pemakaiannya, biasanya hanya bisa digunakan dalam rentang waktu 24 jam. Namun begitulah kemudahan yang disajikan oleh para Fintech tersebut.

Mengacu kepada  Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) yang saat ini telah beranggotakan 80, perusahaan. mereka membagi dalam 9 kategori yaitu: pasar modal, pembayaran e money, lending atau loan based crowdfunding, gadai, reward & donation–based  crowd funding, internet banking, financial planning, produk jasa keuangan, dan namun saat ini pihak Bank Indonesia  mengelompokan ke dalam empat saja yaitu: Pertama, kelompok deposit,  lending dan capital rising. Kedua, kelompok payment, clearing & settlement. Ketiga, kelompok market provisioning dan investasi, keempat kelompok manajemen risiko.

Lalu bagaimana sebaiknya  para regulator menyikapi fenomena Fintech ini ya?  Otoritas perlu mengambil posisi yang tepat untuk menyikapi tren integrasi teknologi dengan fitur jasa keuangan yang sulit dibendung. Ada  beberapa pertanyaan yang harus bisa menjawab keperluan untuk mengawal Fintech tersebut, antara lain: Pertama, bagaimanakah Fintech perlu didefinisikan secara unik dan spesifik dalam konteks regulasi? Kedua, bagaimanakan posisi Fintech dalam peta sistem keuangan formal saat ini? Ketiga, apakah benefit & risiko di balik model bisnis Fintech? Keempat, bagaimana sebaiknya stance otoritas? Kelima, menghambatkah atau mendorong perkembangan Fintech? Keenam, apakah Fintech perlu diatur, dengan degree sejauh mana? Financial technology (Fintech) merupakan fenomena perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan yang mengubah model bisnis dan melemahnya barrier to entry. Terminologi Fintech tidak mengacu pada pengertian kelembagaan/insitusional ataupun intrumen keuangan/pembayaran tertentu .

Bila kita mundur sejenak, kapan sebenarna Fintech muncul di dunia keuangan dan perbankan ini? Financial Technology adalah salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Ada pihak yang mengklaim muncul pada tahun 2004 yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Lebih lanjut model keuangan baru ini melalui perangkat lunak Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Pada sejarah dari perkembangan Fintech itu sendiri, konsep inti dari pengembangan FinTech sebenarnya tidak bisa melupakan aplikasi konsep peer-to-peer (P2P) yang digunakan oleh Napster pada tahun 1999 untuk music sharing. Kendati pada awal mulanya  konsep finansial P2P ini diperuntukkan bagi para start-up (wirausaha baru) dalam mencari investor untuk membiayai usahanya. Tetapi kelanjutannya lebih lanjut  P2P ini memiliki partisipan yang lebih luas tidak hanya para pemodal untuk menginvestasikan uangnya kepada start-up baru. Dengan banyaknya partisipan yang berkontribusi memasukkan uang maka kemudian menjadi crowdfunding, sehingga pemanfaatan finansial P2P tidak terbatas bagi para start-up saja.

Kemudahan pada Fintech juga diimbangi dengan risiko yang wajib diwaspadai: Pertama, risiko pertama bisnis Fintech adalah risiko diserang peretas. Kedua, risiko gagal bayar bagi Fintech yang bisnisnya menjadi perantara pembiayaan atau kredit. Ketiga, bermunculannya risiko penipuan. Keempat, rentan penyalahgunaan data klien.

Ada yang perlu dicermati dan cukup menarik adalah hasil riset dari World Bank pada tahun 2015 bahwa sumber pembiayaan yang terjadi adalah pertama, sumber pembiayaan PDB dari kredit bank: 34,77% , dan kedua, sumber pembiayan PDB selain kredit bank: 65,23 persen.

Dari data di atas, sebenarnya industri  perbankan tidak perlu khawatir dengan kehadiran Fintech. Justru yang dilakukan adalah bersinergi dengan pola dan format dari Fintech itu sendiri, sehingga akan dapat menjawab keperluan dan keinginan dari nasabah maupun masyarakat yang  sangat mengutamakan kemudahan dan namun tidak mengabaikan aspek keamanan dari sistem Fintech itu sendiri. Ada beberapa pertanyaan sebelum kita menyandingkan Fintech dengan Perbankan yaitu: Apakah keberadaan Fintech akan menggantikan (disrupter) atau justru mendukung (enabler) lembaga keuangan formal? Diakui atau tidak namun secara fakta bahwa model bisnis Fintech cenderung mereplikasi model bisnis lembaga keuangan formal, khususnya bank.

Saat ini sudah banyak bank-bank di Indonesia yang mulai menggarap pola Fintech itu sendiri atau dengan kata lain, ikut masuk dalam pasar Fintech itu sendiri, sebut saja produk –produk Fintech itu adalah:  Rekpon, Sakuku, Wow, Jenius, dan lain sebagainya.

Lalu apa langkah –langkah yang sebaiknya diambil oleh para regulator dalam kaitan Fintech ini yang  memang sudah tidak bisa dibendung lagi.

Fenomena tentunya akan mempercepat munculnya model bisnis baru, matinya model bisnis lama, dan yang tak kalah pentingnya adalah segera dilakukan redefinisi terhadap risk and opportunity dari kondisi dan situasi bisnis saat ini. Untuk itu, otoritas maupun regulator sebaiknya melakukan langkah-langkah konkrit antara lain: Pertama, menjaga keseimbangan peran antara sektor keuangan formal dengan informal serta melakukan harmonisasi dari kedua peran sektor tersebut. Kedua, memitigasi risiko melalui berbagai program regulasi yang tepat sasaran tanpa menghambat laju inovasi di sektor jasa keuangan, dengan tetap memperhatikan dan mengedepankan perlindungan konsumen dan kepentingan nasional dalam kaitan perkembangan literasi dan inklusifitas keuangan tentunya.  Namun ada catatan yang penting harus kita cermati dan renungkan yaitu dari  Bill Gates: “ The world needed banking services but not necessarily banks”.*** Editor : Rindra Yasin