Hukum Akal Sehat

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 29 Oktober 2016 | 10:47 WIB
RIAUPOS.CO - UJIAN tidak hanya datang pada manusianya. Tapi, bagi para filsuf, ujian juga dihadapkan terhadap produk manusia. Hukum salah satunya. Tujuan akhir dari hukum itu sendiri adalah bagaimana menciptakan keteraturan dalam konsep keadilan kehidupan di mata manusia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi, di mata manusia. Perisa manusia. Tentu tidak akan mungkin sesempurna hukumnya Allah SWT. Keadilan yang diinginkan akan selalu abstrak, memihak, cenderung lalai dalam memenuhi kewajibannya. Maka salah satu cara mengawasi agar berjalan pada relnya, adalah dengan cara diingatkan. Ditegur. Dikaji ulang.

Oleh aparat penegak hukum itu sendiri, penyelenggara negara, wakil rakyat, ahli atau akademisi. Kalau tidak juga, tentu rakyat yang menegurnya. Dengan skala massa. Aksi damai sampai revolusi. Zaman sudah membuktikannya.

Hukum Indonesia kini benar-benar sedang diuji. Bukan pada objek atau redaksional hukumnya. Akan tetapi bagi para penyelenggaranya. Publik dipertontonkan dengan keambiguan penegakan hukum. Hukum dijadikan melodrama berlarut-larut. Hukum digelaktawakan di gedung parlemen. Hukum menjadi senjata model baru untuk membungkam orang-orang yang dianggap membahayakan. Senjata itu dikeluarkan kapan saja dimaui. Tergantung selera, tergantung target yang diinginkan. Hukum bisa dibuat memilah milih lawan dan kawan. Kawan, jika dianggap berkhianat, siap-siap peluru hukum ditembakkan. Tentu saja yang sedang berkuasa bisa melakukannya. Atau orang yang memiliki kedekatan dengan penguasa. 

Contoh melodrama itu terjadi pada kasus kopi maut Jessica. Pengadilan, kejaksaan, tahu betul kalau media tertarik untuk terus mempertontonkannya. Publik yang awalnya bosan menonton, lama-lama terpaksa untuk menyimaknya. Memang, pada konteks, kasus hukum kopi maut ini menarik. Teman dekat, kalangan elite, diduga membunuh dengan menaruh sianida dalam kopi. Tapi, secara konteks hukum dan asas peradilan cepat, kasus itu terlalu lama untuk diputuskan. Tapi, sudahlah. Akhirnya pun diputus di tingkat awal.

Contoh keambiguan penegakan hukum adalah kelanjutan pengusutan SP3 15 perusahaan diduga pelaku Karhutla di Riau. DPR RI membentuk Panja dengan mencecar Menteri LHK, Badan Pertanahan Nasional, dua mantan Kapolda Riau, kejaksaan dan pihak lainnya. Jelas sudah terungkap berbagai kejanggalan. Jelas sudah kalau keluarnya SP3 itu nonprosedural.

 Tapi, terkesan proses pengusutannya, sejauh ini hanya drama di gedung parlemen. Apalah nanti daya DPR RI yang hanya bisa sebatas rekomendasi. Semestinya, jika sudah ada kejanggalan, Polri atau Presiden langsung mengambil sikap untuk membuka kembali kasus itu. Tinggal pencet tombol mau atau tidak mau mengusut kembali, maka tidak perlu lagi ada drama di DPR RI.

Kasus-kasus yang jelas dan terang juga banyak terkesan didiamkan. Kasus itu bukanlah lama atau sampai kedaluwarsa. Kasus Maruli misalnya. Begitu terangnya Evi Susanti, istri dari Mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho menyatakan telah menyetorkan uang untuk menyuap di hadapan hakim, tapi, toh, dianggap angin lalu. Sebanyak kasus persidangan Tipikor yang digelar, jika nama seorang  pejabat disebut, jelas, tidak akan luput dari jeratan hukum. Banyak contohnya di kasus korupsi di Riau. Kasus Sutan Bathoegana atau Anas Urbaningrum juga bisa dijadikan contoh. Tapi, hukum malah memilih kasus yang lama untuk dibuka kembali. Kasus Munir salah satu contohnya. Kasus ini seakan disiapkan untuk mengalihkan konsentrasi kalangan menengah ke atas Indonesia yang gamang dengan dengan keadaan ekonomi, politik dan keamanan negeri ini.

Yang terakhir, yang rakyat kecil pun tidak bisa menerimanya dengan akal sehat adalah status tersangka dan penahanan Dahlan Iskan. Publik Indonesia tahu kalau dia, dengan kekayaan yang dimilikinya, tidak akan melakukan korupsi. Itu asumsi sederhana publik yang terdengar nyaring. Orang yang mengabdi tanpa digaji (karena memang tak pernah kekurangan duit), tanpa fasilitas apapun, kemudian dijadikan tersangka karena perusahaan daerah tempat dirinya mengabdi itu. Tanpa bermaksud untuk membela tanpa akal, marilah berpikir dengan akal sehat melihat penegakan hukum Indonesia saat ini. Penegak hukum Indonesia diuji oleh kepentingan, dendam, kemauan sesuka hati penguasa, dan akal tidak sehat. Marilah kita kawal bersama untuk terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan akal sehat. Ujian naik tingkat hukum Indonesia itu sederhana. Berhasilkah menegakkan keadilan tidak pada tekstual tapi pada kontekstual. Tidak pada kuantitas tapi kualitas. Pada  material atau kebenaran yang riil. Seperti halnya cara pandang sistem hukum Anglo Saxon.*** Editor : Rindra Yasin