Mengabaikan Sumber Masalah adalah Masalah

Rindra Yasin • Dipublikasikan Jumat, 4 November 2016 | 11:18 WIB
RIAUPOS.CO - Rencana unjuk rasa sejumlah organisasi massa (ormas) Islam pada Jumat, 4 November 2016, tidak luput dari perhatian Presiden Joko Widodo. Di tengah kesibukannya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden Jokowi yang mengaku sudah mendengar rencana itu pun turun tangan.

Sejak Senin (31/10) lalu, Presiden Jokowi, melakukan serangkaian kegiatan untuk mengatisipasi rencana demonstrasi besar tersebut. Di pagi hari, seusai menghadiri acara Hari Menabung Sedunia di Jakarta Convention Center (JCC), Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan, bahwa demonstrasi adalah hak demokratis warga, tapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak. 

Presiden menegaskan bahwa dia telah mengeluarkan instruksi kepada aparat keamanan.  Menurutnya aparat keamanan sudah  diinstruksikan bersiaga dan melakukan tugas secara profesional jika ada tindakan anarkis oleh siapa pun. Agenda demo 4 November nanti sudah tersebar sejak pekan lalu. Pihak FPI menuturkan demo itu untuk mendorong kepolisian menghukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama terkait dengan ucapannya di Kepulauan Seribu yang mengutip ayat Alquran.

Menarik dicermati di sini adalah adanya ketakutan demo akan anarkis. Karena streotip yang selama ini melekat pada FPI adalah pembuat rusuh. Presiden lebih cemas dampak aksi demo dari pada menyelesaikan masalah yang sebenarnya menyebabkan orang-orang demo. Ketika warga demo pasti ada hak mereka yang dilanggar atau diabaikan atau dilecehkan yang solusinya sudah diatur dalam aturan main hukum. Jika ada yang menghina Anda secara pribadi maka Anda boleh melapor ke polisi bahwa yang menghina Anda melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Bila di depan umum ia mempermalukan Anda misalnya dituduh korupsi maka Anda bisa melaporkan orang itu dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Maka ketika ayat dalam Alquran dikatakan membohongi orang yang akan melakukan sesuatu jelas itu perbuatan yang menistakan kitab suci. Lalu jika orang pemilik kitab suci marah itu adalah respon wajar menuntut untuk hukum ditegakkan. Karena hukum aturan main bersama agar tidak ada seorangpun boleh  melecehkan atau menistakan apa yang dianggap suci oleh orang lain. Ketika hal ini coba dilakukan oleh orang-orang yang kehormatan kitab sucinya dilanggar tidak dianggap serius oleh pemerintah. Sang penista tak pernah dibawa ke hadapan hukum untuk mengklirkan apakah yang dilakukannya itu melanggar hukum atau tidak.

Karena aturan main tidak ditegakkan maka orang mulai marah. Untuk apa hukum ada kalau tidak ditaati? Ada yang beralasan sang penista sudah minta maaf. Minta maaf adalah peristiwa sosial sah-sah saja. Namun tentu saja itu tidak menghilangkan perbuatan hukum yang dilakukannya. Perbuatan yang menimbulkan konsekuensi hukum harus diselesaikan dulu baru rasa keadilan bisa dirasakan semua pihak.

Demo 4 November (hari ini) hanyalah sebuah reaksi wajar dari semua ketidakadilan yang menimpa orang-orang yang para leluhurnya telah menumpahkan darah menegakkan negeri ini. Lalu jika kemudian datang generasi yang melecehkan sesuatu yang amat sakral bagi orang Islam maka kemarahan itu wajar. Sangat wajar malah. Mengapa Presiden harus cemas demo itu dikatakan memaksakan kehendak.

Harusnya presiden yang memaksakan kehendak agar hukum ditegakkan terhadap siapa yang bersalah. Bukan malah menyalahkan orang atau kelompok yang menuntut haknya.

Mengabaikan sumber masalah justru menimbulkan masalah. Demo itu sama sekali bukan masalah. Malah menuntut hukum ditegakkan. Itu saja Pak Presiden.*** Editor : Rindra Yasin