RIAUPOS.CO - DEMONSTRASI kemarinlah yang bisa dikatakan jumlah massa dan gaungnya sama atau melebihi dengan peristiwa Mei 1998. Massa yang tergerak karena hati nurani, tanpa ada paksaan, tanpa dibayar, juga bisa disamakan dengan massa Mei 1998 itu. Bedanya, demonstrasi tahun 2016 ini lebih santun dan damai. Sangat santun diukur dengan jumlah massa yang sebanyak itu. Demo yang menggetarkan ini menjadi topik hangat pemberitaan dunia. Bahkan disebut menjadi panutan model demo damai bagi dunia, terutama dalam kategori negara berpenduduk muslim mayoritas. Stereotipe Islam radikal terbantahkan. Kalaupun ada kerusuhan dalam demo itu, tidaklah signifikan dan mengubah arti suksesnya demo damai itu sendiri.
Sukses dalam kategori berhasil menciptakan suasana penyampaian aspirasi yang tanpa kerusuhan. Bahkan, di luar ekspektasi, pendemo, tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh kota di Indonesia, secara sadar menghindari pengrusakan taman, rambu lalin sampai memungut sampah yang berserakan. Tindakan ini bentuk mewujudkan perlawanan Medsos di mana pada demonstrasi sebelumnya, persoalan rusaknya taman menjadi bahasan yang di-bully. Medsos dan internet memang menjadi penggerak utama dalam demo besar-besaran kemarin. Tanda masyarakat Indonesia semakin cerdas dan bisa menentukan sendiri sikap masing-masing.
Tapi demonstrasi itu belum tentu sukses dalam tujuan atau targetnya. Seperti diketahui demonstrasi itu ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga melakukan penistaan ayat Alquran umat muslim. Walau sudah meminta maaf secara terbuka, muslim Indonesia tetap menginginkan Ahok dihadapkan di muka pengadilan dan dijatuhkan sanksi hukum yang seadil-adilnya. Ini tentunya menjadi dilema yang rumit bagi negara dan aparatur penegak hukum. Rumit karena DKI Jakarta sedang mencari Gubernur dan salah satu kandidatnya adalah Ahok. Hukum tentu tidak ingin dikatakan kalah oleh desakan massa demonstrasi. Tapi, hukum tentu tidak ingin seolah-olah melindungi Ahok yang masih berkuasa dengan lingkarannya.
Tapi hukum harus mengambil sikap. Keadilan hukum di mata manusia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, harus ditetapkan. Hukum semestinya tidak takut dengan konteks penguasa atau Pilkada. Atau malah mencari-cari alasan. Toh, tidak akan runtuh wibawa hukum jika yang ditersangkakan adalah salah satu calon pilkada atau dekat dengan penguasa. Bukankah KPK pernah menjadikan tersangka sampai ditahan para petahana bahkan calon pilkada yang menang sebelum dilantik. Bukankah hukum ini sudah tegak berani terhadap sekaliber Ketua DPD RI, Ketua MK, Ketua Partai besar. Umat muslim Indonesia tentu tidak akan tenang sampai ada keputusan hukum yang memuaskan. Untuk menenangkan ummat, tidak ada jalan lain yaitu hadapkan Ahok secepatnya di muka pengadilan.*** Editor : Rindra Yasin