Integritas Penyiaran

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 8 November 2016 | 11:25 WIB
RIAUPOS.CO - Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan media penyiaran seperti radio dan televisi. Ke­hadiran radio dan televisi telah menja­di bagian yang tak terpisahkan dari kehi­dupan masyarakat saat ini. Bahkan, se­bagian waktu kita dihabiskan untuk menikmati siaran televisi. Sebagai sa­lah satu media elektronik, televisi memberikan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Orang yang menggunakan televisi secara cerdas tentu akan memperoleh manfaat yang besar bagi kehidupannya. Namun, orang yang tidak memiliki literacy skill dalam menggunakan televisi akan menjadi korban televisi sehingga televisi bersifat destruktif bagi dirinya. Meskipun kehadiran media sosial telah menggeser orientasi sebagian orang dari televisi, dominasi televisi masih dirasakan dalam masyarakat. Kekuatan audio-visual televisi dapat membentuk tren tertentu di masyarakat.     

 Dunia penyiaran terus berkembang dan semakin kompleks sehingga diper­lukan regulasi yang secara khusus mengatur penyiaran di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sengaja diterbitkan oleh pemerintah untuk mengatur sistem penyiaran yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Berbagai kalangan telah menyampaikan usulan untuk melakukan revisi undang-undang tersebut. Tetapi tarik menarik berbagai kepentingan terkait penyiaran terus terjadi. Hasilnya, sampai hari ini undang-undang penyiaran yang baru belum juga terlahirkan. Padahal revisi undang-undang penyiaran perlu segera diterbitkan karena industri dan teknologi penyiaran terus berkembang dengan pesat. Karena undang-undang penyiaran yang baru belum juga terbit, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tetap menjadi landasan yuridis dalam penyelenggaran penyiaran di Indonesia.
 
Dalam rangka mendukung pro­ses seleksi calon anggota Komisi Pe­nyi­a­ran Indonesia Daerah (KPID Ri­au) periode 2017-2019, yang telah di­mulai tanggal 16 September 2016, ada baiknya kita memahami prinsip-prinsip penyelenggaran penyiaran dan peran strategis KPID Provinsi Riau dalam membangun sistem penyiaran yang sehat dan berkualitas di Provinsi Riau. Secara sederhana cakupan penyiaran meliputi radio dan televisi. Secara lebih komprehensif penyiaran bermakna kegiatan pemancaraluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Kecamuk pemberitaan dan kondisi siaran yang tak berkualitas saat ini sungguh telah jauh menyimpang dari asas penyiaran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Penyiaran, yakni penyiaran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian, keamanan, keberagaman, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Betapa khawatirnya kita terhadap kualitas penyiaran yang kita saksikan di televisi saat ini. Asas penyiaran tersebut sangat paradoks dengan realitas media televisi. Televisi lebih banyak menanyangkan promosi hidup konsumtif, gaya hidup foya-foya, siaran yang tak bermanfaat, keberpihakan media, siaran yang meresahkan, ancaman terhadap keberagaman, pengabaian etika dan hilangnya tanggung jawab media.   

Disorientasi penyiaran terus terjadi. Akibatnya penyiaran merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Penyiaran telah terbelenggu oleh kepentingan ekonomi dan tren budaya popular yang mereduksi jati diri bangsa Indonesia. Padahal Undang-Undang Penyiaran telah menegaskan bahwa penyelenggaran penyiaran bertujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokrasi, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Betapa mulianya tujuan penyiaran di Indonesia. Tetapi, dengan kasat mata kita dapat melihat orientasi penyiaran semakin tidak tentu arah. Masyarakat telah menjadi korban dari disorientasi penyiaran. Jati diri kita sebagai bangsa Indonesia semakin kabur akibat penyiaran yang tidak berorientasi kepada kepentingan bangsa Indonesia.

Lembaga apakah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaran penyiaran di Indonesia? Undang-Undang Penyiaran telah menegaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) bertanggung jawab dalam penyelenggaran penyiaran di Indonesia. KPI dan KPID sengaja dibentuk sebagai lembaga independen yang bertugas dalam mengatur hal-hal terkait penyiaran. Independensi KPI dan KPID sangat diperlukan karena lembaga ini dibentuk sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mewakili kepentingan masyarakat. Artinya, KPI dan KPID benar-benar hadir untuk membela kepentingan masyarakat. Apakah KPI dan KPID telah hadir dalam membangun sistem penyiaran yang membawa kebaikan?

 Apakah KPI dan KPID telah hadir untuk memberikan solusi dalam memperbaiki disorientasi penyiaran saat ini? Jangan-jangan sebagian besar masyarakat penikmat televisi tidak merasakan kehadiran KPI dan KPID. KPI dan KPID sangat tidak popular dibandingkan dengan siaran-siaran yang terdapat di televisi. Mengapa KPI dan KPID tidak begitu berperan dalam menjaga penyiaran di Indonesia?    

Padahal Undang-Undang Penyiaran telah memberikan kewenangan yang sangat strategis kepada KPI dan KPID untuk menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman dan perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, dan melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat. Kewenangan strategis ini bila dilaksanakan dengan baik dan konsisten tentu memberikan dampak positif dalam membangun penyiaran yang berkualitas demi kepentingan bangsa Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran, KPI dan KPID memiliki tugas dan kewajiban yang sangat berat untuk membangun sistem penyiaran dengan cara memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, membantu pemerintah dalam pengaturan infrastruktur siaran, menciptakan iklim persaingan penyiaran yang sehat, menindaklanjuti pengaduan dan pelanggaran terkait penyiaran, dan menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Tugas dan kewajiban KPI dan KPID harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi integritas dan independensi demi kepentingan masyarakat. Masyarakat telah memberikan “mandat” kepada KPI dan KPID untuk membangun penyiaran yang berintegritas.

Komisioner dan calon komisioner KPID Provinsi Riau perlu melakukan perenungan terhadap kewenangan, tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaran penyiaran di provinsi Riau. Berbagai persoalan penyiaran seperti buruknya kualitas isi siaran, persoalan perizinan penyiaran, keberadaan TV kabel yang semakin meresahkan, standar program siaran yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal, bengkalai penyiaran berjaringan, ancaman siaran asing terhadap budaya bangsa, dan literasi media yang belum optimal menjadi tugas berat komisioner KPID Provinsi Riau. KPID memegang mandat masyarakat untuk penyelenggaraan penyiaran sehingga komisioner KPID harus bekerja atas nama rakyat. Penyelenggaran penyiaran harus berdasarkan integritas sehingga diperlukan komisioner yang memiliki integritas, yakni komisioner yang menjalankan tugasnya secara totalitas dan mendasari pekerjaannya dengan nilai kejujuran, keadilan, prinsip moral, dan standar etika yang berlaku dalam masyarakat.

Semoga terpilih komisioner KPID Provinsi Riau yang berintegritas untuk membangun penyiaran yang berintegritas!*** Editor : Rindra Yasin