Mengapa Ribuan Orang Harus Turun ke Jalan

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 12 November 2016 | 11:32 WIB
RIAUPOS.CO - Pada Jumat 4 November 2016 lalu, ribuan orang turun ke jalan, mereka adalah perwakilan umat Islam Indonesia. Menurut data statistik, sejak masa kolonial Belanda sampai hari ini, umat Islam Indonesia merupakan mayoritas penduduk dan warga negara Indonesia. Itu adalah fakta.

Jika diamati dari beberapa pengalaman aksi unjuk rasa di tanah air dengan massa yang  jumlahnya  yang besar, seperti unjuk rasa pemuda, pelajar dan mahasiswa yang tergabung di dalam KAPPI, KAMI, PII dan masyarakat luas pada tahun 1965-1966 yang berhasil menumbangkan Presiden  Soekarno, atau aksi unjuk rasa Mei 1998 yang berhasil menekan dan melengserkan Presiden Soeharto, maka unjuk rasa Jumat/ 4 November 2016 merupakan unjuk rasa dengan jumlah massa yang paling besar dan paling damai. Ini adalah juga fakta. Walaupun Bung Arief Fadil di dalam segmen Apa Kabar Indonesia (Pagi) 4 November 2016 mengistilahkan unjuk rasa 4 November tersebut sebagai “unjuk rasa segelintir masyarakat”, tetapi faktanya yang dikatakan ”segelintir” itu ternyata berjumlah ratusan ribu orang, bahkan mencapai jutaan orang jika dihitung aksi yang sama yang dilakukan di hari yang sama di seluruh tanah air.

Sungguh merupakan pemandangan yang luar biasa di mana ratusan ribu orang tumpah ke jalan-jalan di ibu kota dan di berbagai daerah. Ribuan orang yang merupakan representasi umat Islam Indonesia itu bergerak meninggal rumah dan keluarga mereka, meninggalkan pekerjaan/ aktivitas atau bisnis mereka, atau bahkan meninggalkan kampung halaman menuju Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat, dan bergerak terus sampai di depan Istana Presiden. Massa bergerak dengan damai. Ada yang dipimpin oleh para ustaz, habaib, syekh, kiai ataupun tuan guru, namun banyak pula di antaranya yang bergerak atas kemauan/inisiatif sendiri bersama teman, sahabat dan/atau kerabat. Mereka memenuhi jalanan ibu kota dan kota-kota lain sambil melantunkan takbir dan selawat.

Pertanyaan yang muncul pada waktu itu adalah mengapa ratusan ribu umat Islam Indonesia turun ke jalan berunjuk rasa pada Jumat/4 November 2016  itu? Beberapa sumber mengatakan bahwa unjuk rasa tersebut disebabkan karena ketersinggungan umat Islam Indonesia atas sikap/perilaku/perbuatan dan/atau ucapan seorang warga negara Indonesia yang bernama Ahok yang dipandang sebagai perbuatan “penistaan terhadap agama Islam”. Tetapi apakah memang semata-mata karena Ahok yang diduga telah melecehkan Alquran  dan/atau telah menistakan Islam, yang mendorong ratusan ribu umat Islam Indonesia tumpah ke jalan berunjuk rasa pada 4 November  itu?

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pernah juga ada kasus yang dipandang sebagai penistaan agama Islam, di mana seorang warga negara Indonesia bernama Arswendo mempublikasikan hasil poling yang menempatkan popularitas Nabi Muhammad SAW berada pada rangking jauh di bawah popularitas Presiden Soeharto. Pada  hal yang dipublikasikan itu hanya hasil poling, meskipun telah mengundang protes keras dari kalangan umat Islam, namun tidak sampai membuat ratusan ribu orang turun ke jalan seperti kejadian tanggal 4 November yang lalu. Hal ini disebabkan pemerintahan Soeharto lebih tegas melakukan pengusutan dan penuntasan kasus tersebut, dan tidak ada kesan menutup-nutupi apalagi melindungi pelaku. Kasus Arswendo tidak menjadi blunder karena ada sikap tegas pemerintah waktu itu.

Berbeda dengan kasus dugaan penistaan agama yang terjadi pada awal Oktober yang lalu, yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Nonaktif (Ahok) yang dikenal publik sebagai orang yang punya hubungan dekat dengan Presiden Jokowi. Adalah fakta bahwa pada kurun waktu 2012-2014 Jokowi dan Ahok adalah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ahok kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta melanjutkan tugas yang ditinggalkan Jokowi yang terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2014.

Ketika dugaan penistaan agama oleh Ahok ramai diberitakan di media massa, dan ada pihak yang melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim, lalu Ahok  datang bertemu Presiden Jokowi dan terus ke Bareskrim.  Setelah itu yang terjadi adalah polemik yang terkesan semakin mengambang dan tidak ada sikap yang jelas baik dari Presiden maupun Polri.  Hal itu yang mendorong berbagai ormas dan komponen umat Islam melakukan aksi unjuk rasa pada 14 Oktober 2016 dengan massa sekitar sepuluh ribu orang. Aksi damai tersebut semacam peringatan kepada pemerintah agar segera menindak lanjuti proses hukum terhadap laporan masyarakat atas dugaan tindakan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Umat Islam Indonesia yang sebagian besar adalah juga pendukung Jokowi merasa kecewa atas sikap pemerintah yang tidak tegas. Tidak ada jelasan sikap pemerintahan Jokowi atas kepedihan, kesedihan dan kemarahan umat Islam atas sikap dan prilaku Ahok yang diduga telah melecehkan Alquran.  Hal tersebutlah sebenarnya yang mendorong ratusan ribu umat Islam Indonesia, baik yang di Jakarta maupun di berbagai daerah harus turun ke jalan dalam jumlah massa yang lebih besar.

Jadi kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, yang kemudian disusul dengan tidak adanya sikap tegas pemerintah, telah menghilangkan  kepercayaan umat Islam Indonesia terhadap Presiden Jokowi dan Polri. Seharusnya sejak awal issu dugaan penistaan agama oleh Ahok bergulir, Presiden Jokowi bersikap tegas dan menyatakan agar Kapolri segera memproses laporan masyarakat tersebut. Jika itu dilakukan oleh beliau, maka kekecewaan umat Islam Indonesia tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan (distrust) baik terhadap Presiden Joko Wi maupun terhadap Polri.

Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Wi, sebenarnya sudah mulai terasa ketika sejumlah paket ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak berhasil mengatasi kondisi perkonomian negara yang dilanda krisis, termasuk nilai tukar rupiah yang tidak bisa membaik.

 Selain itu kasus dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum dalam proyek reklamasi di pesisir /lepas pantai utara Jakarta yang tidak jelas proses pengusutannya, apakah hanya permasalahan administratif atau memang terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Ketidakpercayaan kepada Jajaran Polri pun bukannya tidak beralasan. Meskipun sejak masa kepemimpinan Jenderal Sutanto, Polri gencar menyuarakan konsep reformasi Polri, namun  konsep tersebut belum mampu mengubah perilaku jajaran kepolisian di tanah air, baik dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Begitu juga di dalam menjamin ketertiban dan keamanan warga negara dan penduduk, maupun di dalam melaksanakan penegakan hukum.

Di Negeri  Bertuah bernama Riau ini pun, sebagian besar masyarakat sudah kenyang dengan segala macam ketidak pastian dan ketidak-jelasan penegakan hukum. Cobalah lihat pemandangan di Desa Tanjungpauh yang terletak di perbatasan Kampar dan Kuansing, ketika pagi hari di mana aktivitas kehidupan baru dimulai, di mana setiap waktu dapat dilihat 1-2 orang anggota Banpol memungut uang dari setiap truk yang lewat.

Sedangkan tak jauh dari tempat itu ada mobil dan petugas PJR berdiri menyaksikan aktivitas tersebut sambil merokok dan tertawa  untuk kemudian menerima uang yang dipungut oleh personil Banpol terebut.  Pemandangan serupa juga bisa ditemukan di ruas jalan lain di Riau, di sekittar Minas, Duri, Perawang dan di tempat-tempat lain. Pemandangan tersebut tidak berubah meskipun oleh konsep reformasi Polri itu sekalipun.

Selain itu banyak kasus-kasus besar yang membuat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri, antara lain ketika di tahun 2008, Kapolda Riau Brigjen Hadiatmoko mengeluarkan SP3 terhadap 14 perusahaan besar di Riau yang diduga melakukan penebangan dan penjarahan hutan secara liar. Begitu pula keadaannya ketika dikeluarkannya SP3 oleh Kapolda Riau di awal tahun 2016 terhadap sejumlah perusahaan yang dipandang bertanggung jawab melakukan pembakaran lahan dan hutan yang telah menyebabkan bencana asap yang sangat dahsyat di tahun 2015. Masyarakat merasa sangat sedih dan marah ketika menjelang SP3 tersebut dikeluarkan, di dunia maya mereka menyaksikan sejumlah pejabat Polda Riau berfoto  mesra bersama para cukong yang diduga melakukan pembakaran lahan dan hutan Riau tersebut.
 
Ketidakpercayaan publik (public distrust) itulah yang sebenarnya mendorong umat Islam berunjuk rasa. Ketidak percayaan umat itulah yang harus disikapi secara arif dan bijaksana oleh Presiden Jokowi maupun oleh Polri. Tidak jelas apakah safari dan pertemuan yang dilakukan Presiden Jokowi dengan berbagai tokoh dan kalangan umat pasca-aksi 4 November dapat dipandang sebagai bentuk kearifan dan kebijaksanaan? Yang jelas aksi damai 4 Novemebr 2016 merupakan bentuk people power yang tak bisa dianggap enteng, karena sejarah sudah membuktikan bahwa people power semacam itu dapat menggoyang bahkan menumbangkan kekuasaan yang ada. Pak Presiden, bersikaplah sebagai seorang pemimpin yang kesatria, arif dan bijaksana.*** Editor : Rindra Yasin