Menyelamatkan Wibawa Hukum

Rindra Yasin • Dipublikasikan Jumat, 18 November 2016 | 10:47 WIB
RIAUPOS.CO - Hukum sejatinya dibuat untuk mengatur hidup dalam kebersamaan. Dengan adanya hukum maka diharapkan ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar oleh orang yang berada di dalam kawasan hukum itu. Dengan tegaknya hukum maka hidup akan tertib damai dan harmonis. Di dalam hukum semua warga negara sama kedudukannya. Siapa pun dia bila telah melanggar hukum maka harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum itu sendiri. Untuk itulah dibentuk perangkat hukum mulai dari polisi, jaksa hingga pengadilan.

Namun itu idealnya. Dalam praktiknya sehari-hari banyak yang terjadi sebaliknya.  Hal ini tentu menimbulkan keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada mereka yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa menggunakan hati nurani. Hukum saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian.

Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita berbicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang menang mereka yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukuman walaupun aturan hukum negara dilanggarnya. Ada pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakkan hukum sebara menyeluruh dan adil.

Sejauh ini hukum tidak saja dijalankan untuk rutinitas belaka, tetapi juga dimainkan seperti barang dagangan. Hukum yang seharusnya menjadi alat pelindung masyarakat pencari keadilan, telah berubah menjadi mesin pembunuh keadilan karena didorong oleh perangkat hukum yang terlibat konflik kepentingan. Sejauh ini hukum tidak lagi berwibawa. Sama dengan barang dagangan lainnya. Orang tidak takut. Tetap saja korupsi tetap saja melawan hukum.

Kejadian yang terbaru adalah ketika polisi menetapkan Ahok sebagai tersangka. Langkah ini sudah benar. Namun kemudian tidak ditahan dengan alasan yang bersangkutan kooperatif. Inilah yang kita maksud hukum jadi alat permainan. Kepada yang lain diterapkan dengan tegas dan kepada yang lain lagi tidak diberlakukan. Hal ini tentu saja telah melanggar asas bahwa semua warga negara setara kedudukannya di mata hukum.

Mengapa ada pengecualian untuk orang seperti Ahok misalnya. Sedangkan pada anak bangsa yang lain hukum ditegakkan dengan tegas. Sebagai contoh ketika Sekjen HMI dinilai polisi sebagai tersangka dalam aksi belum lama ini yang bersangkutan langsung ditahan. Mau contoh lebih ekstrem lagi? Lihat nasib Abraham Samad mantan Ketua KPK RI. Kasusnya bukan kasus berat. Namun ketika polisi berhasil mentersangkakan Abraham, dia langsung ditangkap dan ditahan. Begitu juga Bambang Wijayanto. Langsung ditangkap ketika mengantar anaknya ke sekolah begitu menyandang status tersangka.

Padahal kalau mau jujur kasus mereka bukanlah kasus besar yang membahayakan keutuhan bangsa. Polisi begitu tegas pada hal-hal yang begitu. Ini mencerminkan ketidakprofesionalan perangkat hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri. Hukum jadi pandang bulu, pilih kasih. Hukum kemudian ditegakkan dengan emosional (kepentingan) dan bukan rasional (rasa keadilan).

Ketika rakyat beraksi menuntut keadilan hukum akankah pemerintah mengerahkan tentara dan polisi untuk membubarkannya? Adakah suara keadilan akan dibungkam juga? Berbagai pernyataan petinggi keamanan negeri ini mengisyaratkan ya jika rakyat demo juga. Lalu tidak terbersitkah niat perangkat hukum untuk menyelamatkan wibawa hukum negeri ini? Waktulah yang akan menjawabnya.*** Editor : Rindra Yasin