RIAUPOS.CO - Menyusul tudingan adanya rencana makar terkait rencana aksi Bela Islam Jilid III, perbincangan tentang makar kembali menjadi ramai. Masing-masing pihak saling tuding tentang apa itu makar dan seberapa berbahayakah makar itu. Tudingan tentang makar seakan menjadi antitesis kebolehan melakukan kegiatan unjuk rasa yang dijamin oleh konstitusi. Padahal, salah satu buah kemenangan yang diperoleh masyarakat pascareformasi adalah kemenangan atas kebebasan menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan. Jika di era Orde Baru unjuk rasa dianggap sebagai perbuatan yang harus dicegah, di era reformasi kegiatan unjuk rasa adalah suatu hal yang dibolehkan.
Menurut Undang-undang No9/1998 kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, wujud demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta. Bentuknya penyampaian kemerdekaan berpendapat tersebut dapat berupa unjukrasa atau demontrasi yaitu kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum, Pawai yaitu cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum, Rapat umum yaitu pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengantema tertentu dan mimbar bebas yaitu kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secarabebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
Asal Kata Makar
Mengaitkan unjuk rasa dengan makar membuat kita harus membuka kembali apa yang sebenarnya dimaksud dengan makar. Merujuk pada asal katanya, makar berasal dari Bahasa Arab yang berarti tipuan. “makarun†dalam Bahasa Arab yang berarti tipu daya (Mahmud Yunus, 1989: 425). Merujuk kepada Ensiklopedia Hukum Islam, kata makar berasal dari bahasa Arab al-makr sama artinya dengan tipu daya/tipu muslihat atau rencana jahat. Secara semantik makar mengandung arti: akal busuk, perbuatan dengan maksud hendak menyerang orang, dan perbuatan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Arti dan pengertian tersebut dikuatkan oleh beberapa ahli dari kaum cendekiawan muslim (Ensiklopedi Islam, 1993).
Dalam buku Effendi Zarkasi (1999: 278) , “’Makar’ mengandung arti ‘tipuan’ atau ‘tipu daya’. Dalam istilah Islam, “ makar ialah suatu tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir atau kelompok tertentu yang menghancurkan kebenaran atau sistem kehidupan Qur’aniyah. Tipu daya itu bisa dilakukan dengan cara menyebarkan isu, fitnah, teror, dan dengan melakukan kekacauan atau huru-hara.
Menurut A Ilyas Ismail (2001), dalam bahasa agama, makar tak selalu dipahami dalam perspektif politik, sebagai usaha menggulingkan pemerintahan yang sah. Akan tetapi, makar secara umum dipahami sebagai perbuatan jahat atau persekongkolan jahat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia (al-sa`yu fi al-fasad khufyah) untuk membahayakan atau mencelakakan orang lain. Maka, rencana jahat orang-orang Yahudi untuk membunuh Nabi Isa AS, disebut Alquran sebagai tindakan makar (QS Ali Imran: 54). Begitu juga rencana jahat kaum kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad SAW pada malam hijrah, dinamakan makar. “Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.†(QS al-Anfal: 30).
Hukum Indonesia
Dalam sistem hukum Indonesia, dalam hl ini hukum pidana, makar istilah makar digunakan untuk menerjemahkan kata aanslag dalam Bahasa Belanda. Lembaga makar diperkenalkan oleh Belanda dalam Undang-Undang Tahun 1920 yang disebut anti revolutie wet. Hal ini merupakan reaksi atas revolusi bolsyewik di Rusia. Di Eropa, perangkat antirevolusi ini sudah lama digunakan. Di Nederland (Belanda), pada 1920, diperkenalkan undang-undang bernama Anti Revolutie Wet (Undang-Undang Anti Revolusi). Isi dari undang-undang ini kemudian dimasukkan ke dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch (KUHP Belanda).(Andi Hamzah, 2009: 103).
Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang juga menggunakan kata makar sebagai terjemahan kata aanslag yang berarti serangan. Begitu juga dengan R Soesilo yang menyatakan bahwa makar adalah penyerangan, yang biasanya dilakukan dengan perbuatan kekerasan. Menurut Soesilo (1996: 108) apabila orang baru melakukan perbuatan persiapan (vorbereidings handeling) saja ia belum dapat dihukum. Supaya ia bisa dihukum ia harus sudah mulai melakukan perbuatan pelaksanaan (uitvoerings handeling). Untuk aanslag tidak perlu harus ada perencanaan lebih dahulu, sudah cukup apabila unsur sengaja telah ada.
Andi Hamzah menyatakan bahwa “makar, aanslag, strikking (KUHP 87) adalah (1) awal pelakanaan niat yang bertujuan melakukan delik, (2) awal pelaksanaan delik yang membahayakan keamanan negara, misalnya, usaha membunuh atau merampas kehormatan kepala negara, menggulingkan pemerintah, memisahkan wilayah negara atau menyebabkan wilayah negara jatuh ke tangan musuh (kejahatan terhadap keamanan negara). Dengan demikian, menurut KUHP Indonesia hanya ada tiga bentuk makar yaitu (i) makar terhadap Presiden, (ii) makar terhadap wilayah dan (iii) makar terhadap pemerintah.
Kekosongan Tafsir
Walaupun makar hanya ada tiga bentuk, dalam praktiknya pasal makar kerap diterapkan terhadap banyak peristiwa yang sangat bergantung bagaimana tafsir penegak hukum dan pemerintah atas suuatu peristiwa. Penafsiran rencana aksi unjuk rasa sebagai makar, dapat saja dilakukan oleh penegak hukum dan atau pemerintah karena ketiadaan pengertian yang jelas dan kongkret tentang kapan perbuatan makar telah dapat dianggap mulai dilakukan.
Makar menurut sistem KUHP tidak harus menunggu selesainya perbuatan, melainkan saat perbuatan pelaksanaan permulaan, sudah dianggap sebagai perbuatan yang selesaai.
Ketiadaan tafsir resmi ini sangat potensial membuka terlanggarnya hak-hak demokrasi khususnya dalam kegiatan unjuk rasa.
Mengatasi ketiadaan tafsir tersebut dalam disertasi yang saya tulis tentang makar, telah diusulkan agar penerapan pasal-pasal makar, dalam rangka menilai apakah telah terjadi perbuatan permulaan untuk melakukan makar adalah dengan menilai apakah suatu kegiatan yang dituding sebagai bagian dari rencana makar merupakan kegiatan yang sistematis, serius dan terorganisir dengan suatu rencana besar yang potensi ancamannya demikian serius dan membahayakan bagi Presiden dan atau Wakil Presiden, wilayah negara dan atau Pemerintah yang sah.
Dengan batasan yang tegas seperti itu, Pemerintah akan terhindar dari kemungkinan sebagai pembatas yang represif terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat dan pikiran baik lisan maupun tulisan. Negara seharusnya memberi tempat yang layak bagi perbedaan pendapat dan tidak boleh mengadili pemikiran orang. Apapun pemikiran sepanjang tidak membahayakan orang lain dan membahayakan negara, adalah patut dan pantas sehingga tidak perlu dicela, apalagi harus dipertanggungjawabkan di depan hukum pidana. Hukum pidana tidak boleh digunakan untuk membungkam demokrasi, cukuplah penggunaan hukum pidana di masa lalu yang selalu digunakan untuk membungkam demokrasi. Meskipun ada kerinduan sejumlah golongan masyarakat terhadap Orde Baru, kerinduan itu bukan lah kerinduan pada otoritariannya Orde Baru. Hukum Pidana selamanya seharusnya tetap digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan penguasa atau segelintir orang.***
Editor : Rindra Yasin