RIAUPOS.CO - Islam adalah agama yang mengatur seluruh stuktur kehidupan penganutnya dengan konstruktif dan sistematis, berdasarkan Alquran dan Hadis. Termasuk dimensi politik dalam memilih pemimpin, karena mengamalkan Alquran adalah perbuatan yang paling mulia di sisi Allah. Hal ini dilindungi Konstitusi (UUD 45) Indonesia Pasal 29 ayat 2, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya ituâ€. Pasal tersebut memberikan jaminan mutlak kepada warga negara yang dengan bebas melaksanakan ibadah/keyakinan berdasarkan agamanya.
Terminologi Penistaan Agama
Tindak pidana terhadap kepentingan agama disebut delik-delik/tindak pidana agama dalam KUHP Tindak Pidana Agama, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: a) delik-delik yang bersangkutan dengan agama (relating, concerning), dan b) delik-delik yang ditujukan terhadap agama (against). Dikemukakan Oemar Seno Adji ada tiga teori mengenai delik agama yaitu: Friedensschutz Theorie yaitu teori yang memandang ketertiban/ketenteraman umum sebagai kepentingan hukum yang dilindungi.
Gefuhlsschutz Theorie, teori yang meÂmandang rasa keagamaan sebagai keÂpentingan-kepentingan hukum yang harus dilindungi. Religionsschutz Theorie, teori yang memandang agama itu ansich sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi/diamankan oleh negara.
Kepentingan agama itu merupakan suatu hal yang penting untuk dilindungi atau tidak, tergantung pada politik suatu negara dalam memandang hubungan negara dengan agama. Mengenai hal ini ada dua doktrin yang saling bertolak belakang, yaitu; pertama, pandangan yang memisahkan antara agama dan negara (separation of state and crurch/ Trennung von Staat und Kirche). Kedua, pandangan yang menyatukan antara agama dan negara (einheif von Staat und Kirche). Negara yang menganut doktrin yang pertama disebut negara sekuler, konsekuensinya menganggap kepentingan agama tidak perlu dilindungi sedangkan negara yang menganut doktrin yang kedua disebut negara agama, mempunyai anggapan kepentingan agama harus dilindungi.
Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menempatkan agama pada kedudukan yang penting, dan mempunyai peranan, serta menjadi sasaran dalam pembangunan. Munawir Sjadzali mengemukakan bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila bukanlah negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Tafsiran tersebut diikuti dengan kebijakan-kebijakan politik yang memberikan tempat dan peranan yang terhormat kepada agama. Dengan demikian kepentingan agama perlu memperoleh perlindungan hukum, sehingga wajar apabila dalam KUHP terdapat pengaturan tentang tindak pidana terhadap kepentingan agama/delik-delik agama.
Konstruksi Pasal 156 dan 156a KUHP
Pengertian hukum pidana, di antaranya dapat dipahami sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Atas dasar pengertian ini, maka dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berisi dua hal pokok yaitu: Deskripsi perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan dapat menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana,
Menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Reaksi ini di samping berupa pidana, juga termasuk tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikannya (Sudarto, 1986:100).
Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan LHC Hulsman (1976:335), Subtantive Criminal Law can be viewed as the sum of conditions that formally authorize the application of criminal sanction.In Dutch Criminal Law doktrine it is customary to divide these conditions into two categories:(1) requirements for criminal liability (Are the requirements for the presence of an offence, in the sense of an offense-offender complex satisfied?), (2) requirements for liability to prosecution. Kepentingan agama yang dilindungi KUHP, berarti ada perbuatan yang menyerang/merugikan kepentingan agama yang dinyatakan sebagai tindak pidana, dapat dikaji dalam kejahatan terhadap ketertiban umum. Perbuatan tersebut tidak lain sebagai tindak pidana terhadap kepentingan agama. Dengan mengacu pendapat Oemar Seno Adji, tindak pidana terhadap kepentingan agama dapat dibedakan menjadi dua: Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama (againts) adalah benar-benar membahayakan agama dan yang diserang secara langsung. Di sini perbuatan maupun pernyataannya sengaja ditujukan langsung kepada agama.
Tidak pidana yang bersangkutan/ berhubungan dengan agama (relating,concerning) adalah tidak ditujukan secara langsung dan membahayakan agama itu sendiri.
Pada umumnya orang menyebut delik agama dalam konotasi seperti yang ditunjuk pada tindak pidana yang pertama, tidak termasuk tidak pidana yang kedua, sehingga dapat dikatakan delik agama ini dalam pergertian sempit. Sedangkan delik agama dalam pengertian yang luas mencakup baik delik yang pertama maupun delik yang kedua, yang dalam tulisan ini disebut sebagai tindak pidana terhadap kepentingan agama diringkas menjadi tindak pidana agama.
Pasal 156, dan Pasal 156a menarik untuk diperhatikan sehubungan dengan sistematika KUHP, pasal tersebut merupakan bagian dari Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Oleh karena itu sebetulnya di sini bukan merupakan tindak pidana terhadap agama yang ditujukan untuk melindungi kepentingan agama, melainkan lebih mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan umum khususnya ketertiban umum yang terganggu karena adanya pelanggaran ketertiban umum.
Tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 156 KUHP mempunyai obyek golongan penduduk yang salah satu pembedaannya berdasarkan agama. Dengan demikian pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan ini merupakan tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara perdamaian di antara golongan agama yang berbeda-beda, sehingga ketertiban umum dapat tercapai dengan tidak terganggunya perdamaian tersebut. Ketentuan ini sepadan dengan letak Pasal 156 yang merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum, selain itu, apabila dihubungkan dengan teori tindak pidana terhadap agama termasuk dalam Friedensschutz Theorie, karena teori ini memandang ketertiban/ketenteraman umum sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.
Penempatan Pasal 156a sebagai bagian dari Bab V KUHP dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum. Sedangkan Penjelasan pasal tersebut (dalam UU No1/PNPS/1965) dimaksudkan sebagai peratuan hukum untuk melindungi ketenteraman orang-orang yang beragama. Ketenteraman ini erat kaitannya dengan rasa keagamaan, jadi teori yang dapat digunakan adalah Gefuhlsschultz Theori, yang menghendaki perlindungan terhadap rasa keagamaan. Penempatan dan penjelasan yang demikian ini menimbulkan konsekuensi mengenai pemidanaannya baru dapat dipertimbangkan apabila pernyataan yang dibuat mengganggu ketenteraman orang-orang beragama dan membahayakan ketertiban umum. (Supanto, 2010 )
Melihat perumusan Pasal 156a sebetulnya ingin mempidanakan mereka yang (di muka umum) mengeluarkan perasaan (atau melakukan perbuatan) yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap sesuatu agama yang dianut di Indonesia. Hal ini memungkinkan pemidanaan secara langsung pernyataan perasaan tersebut yang ditujukan terhadap agama. Jadi konsekuensinya menyangkut pemidanaan perbuatan tersebut tanpa dihubungkan dengan persoalan apakah pernyataan demikian itu dapat mengganggu ketenteraman orang beragama dan karena itu membahayakan/mengganggu ketertiban umum.
Untuk memahami kedua pasal tersebut baik secara teoritis maupun praktik maka perlu dilakukan penjabaran lebih lanjut terhadap kedua pasal tersebut dengan melihat terlebih dahulu rumusan aslinya dalam bahasa Belandanya (bukan berarti dalam Ned Wvs datur )
Pasal 156 KUHP, terjemahannya: “Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia, dipidana dengan pidana penjaran selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.
Yang dimaksud dengan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya ialah setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan suku, daerah, agama, asal usul, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum ketatanegaraanâ€.
Berdasarkan rumusan Pasal 156 KUHP tersebut dapat diketahui unsur objektifnya, masing-masing unsur tersebut adalah: In het openbaar atau di depan umum. Uiting geven atau menyatakan atau memberikan penyataan Aan gevoelens van vijanschap, haat atau minachting atau mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan. Tegen een of meer groepen der bevolking van Indonesia atau terhadap satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia.
Unsur in het openbaar atau di depan umum dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 156 KUHP itu merupakan strafbepalende omstandingheid atau suatu keadaan yang membuat si pelaku menjadi dapat dipidana. Artinya, pelaku hanya dapat dipidana, jika per buatan yang terlarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 156 KUHP itu, ternyata telah dilakukan oleh pelaku di depan umum.
Dengan adanya syarat di depan umum itu, kiranya perlu diketahui, bahwa perbuatan yang terlarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 156 KUHP itu, tidak perlu dilakukan oleh pelaku di tempat-tempat umum, yakni tempat-tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, melainkan cukup jika perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh pelaku dengan cara yang sedemikian rupa, hingga pernyataan itu dapat didengar publik.
Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa perbuatan yang dilarang dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP itu tidak dapat dilakukan di tempat-tempat umum, karena perbuatan seperti itu juga termasuk pengertian telah dilakukan di depan umum, asalkan perbuatannya itu dapat didengar oleh publik. Justru karena sifatnya yang berbahaya dari perbuatan pelaku itu adalah apabila pernyataannya itu didengar oleh publik.
Unsur objektif yang kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP itu adalah uiting geven yang diterjemahkan oleh para penerjemah dengan kata menyatakan. Kata uiting berasal dari pokok kata uiten, yang oleh Dr Van Hearingen telah diartikan sebagai zijn govoelen te kennen geven atau sebagai perbuatan menunjukkan perasaannya. Karena perbuatan menunjukkan perasaan itu tidak hanya dapat dilakukan dengan mengucapkan kata-kata melainkan juga dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan, maka uiting geven atau menyatakan sesuatu itu juga harus dipandang sebagai dapat dilakukan, baik dengan lisan maupun dengan tindakan-tindakan.
Unsur objektif yang ketiga adalah aan gevoelens van vijandschap, haat of minachting atau mengenai perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan (terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia). Unsur objektif keempat ialah tegen een of meer groepen der bevolking van Indonesia atau terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia.
Artinya pernyataan dari perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan itu harus ditujukan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia.
Tentang apa yang dimaksud dengan golongan di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP itu, undang-undang telah memberikan penafsiran secara otentik, yakni setiap bagian dari penduduk Indonesia, yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian penduduk Indonesia lainnya, berdasarkan: Ras, yakni segolongan orang yang terdiri dari individu-individu yang mempunyai keterikatan yang erat antara yang satu dengan yang lain, misalnya karena mempunyai ciri-ciri karakteristik (karakteristieke eigenschappen), yang sama.
Landaard, yang sebenarnya dapat diartikan sebagai volk atau penduduk, akan tetapi juga dapat diartikan sebagai nationaliteit atau kebangsaan. Godsdienst atau agama; dalam hal ini maka agama yang dimaksud adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan.
Berdasarkan unsur objektif yang keempat tersebut di atas dapat diketahui bahwa salah satu yang termasuk dari satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia adalah godniest atau agama, sehingga pasal ini dapat dijadikan dasar untuk mempidanakan setiap orang yang menyatakan atau memberikan pernyataan di depan umum mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan agama. Dalam konteks tulisan ini, perbuatan tersebut disebut sebagai penistaan agama dan undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya opzet atau kesengajaan pada diri pelaku.
Pasal 156a KUHP, terjemahannya: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esaâ€.
Menurut Andi Hamzah, menjadi pertanyaan yuridis ialah apakah bagian inti yang tercantum dalam huruf a dan b alternatif ataukah kumulatif? Dilihat dari maksud pembuat undang-undang, ini merupakan alternatif bukan kumulatif. Artinya salah satu saja yang dibuktikan untuk dapat dipidananya pembuat. Dalam hal ini yang dilindungi di sini ialah kebebasan beragama dan melaksanakan agama tanpa gangguan dari orang lain.
Ketentuan Pasal 156a KUHP ini pada dasarnya melarang orang: Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP tersebut di atas terdiri dari: Een subjectief element; opzettelijk (unsur subjektif: dengan sengaja). Objectief element: in het openbaar (unsur objektif: di depan umum). Uiting given (mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan). Vijandig, misbruik atau ontheiliging van een religie die wordt omarmd in Indonesia (yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia).
Unsur objektif pertama dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP adalah di depan umum. Dengan dipakainya kata-kata di depan umum dalam rumusan tindak pidana tersebut itu tidak berarti, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik.
Unsur objektif kedua dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Itu berarti bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a KUHP itu dapat dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan maupun dengan tindakan. Unsur objektif yang ketiga dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Yang dimaksud agama adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan.
Tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP. Unsur subjektif dari tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP adalah dengan sengaja atau dalam bahasa Belanda juga sering disebut opzettelijk. Seperti halnya unsur subjektif dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP diatas, unsur subjektif dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP ini, juga harus diartikan bukan semata-mata sebagai opzet als oogmerk saja, melainkan juga dapat diartikan sebagai opzet bij zekerheidbewustzijn dan sebagai opzet bij mogelijkheidsbewustzijn atau disebut sebagai dolus eventualis ataupun juga sebagai voorwardelijk opzet.
Merujuk pendapat, teori-teori dan konfigurasi hukum, dakwaan serta perbuatan-perbuatan penistaan agama yang pernah ada, maka tidak ada celah (black hole) bagi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk bebas dari jeratan hukum. Wallahu Alam.*** Editor : Rindra Yasin