RIAUPOS.CO - Semakin hari pemerintah ingin meneÂrapkan pola sentralistis terhadap semua hal. Bahkan urusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun dipermasalahkan. Sampai-sampai MUI menyayangkan tuntutan bahwa setiap menerbitkan fatwa, mereka dituntut koordinasi dengan pemeÂrintah. Baik itu koordinasi kepada Kemenag maupun Polri.
Ketua MUI Zainut Tauhid Sa’adi meÂnganggap tuntutan itu tidak sejalan dengan posisi MUI sebagai organisasi kemasyaÂrakatan.
Zainut menjelaskan permintaan koordinasi sebelum MUI mengeluarkan fatwa, tidak hanya menjadi sebuah intervensi.
Kebijakan pemerintah seperti itu bisa dikatakan pembatasan hak MUI untuk berekspresi dan menyatakan hak. Padahal hak-hak MUI itu dijamin konstitusi. SebeÂlumnya memang keluar permintaan dari pihak Polri. Permintaan itu adalah, MUI berkoordinasi dulu dengan Kemenag dan Polri sebelum mengeluarkan fatwa.
Tentu kita jadi heran. Toh selama ini hasil dari fatwa yang ditelurkan MUI tidak menyimpang dari UUD 1945. Selama ini MUI dalam setiap menerbitkan fatwa, seÂnantiasa mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Tidak hanya mempertimbangkan aspek keagamaan saja. Namun juga aspek kebhinekaan, toleransi, dan kerukunan sosial.
Bukan itu saja, fatwa MUI juga menjaga keutuhan NKRI. Fatwa MUI adalah panduan keagamaan bagi umat Islam dalam melaksanakan keyakinan agamanya. Sedangkan pemerintah tugasnya memberikan perlindungan kepada umat Islam dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya.
Apalagi MUI menyatakan siap berkoordinasi dengan pemerintah, dalam ranah mengawal penerapan sebuah fatwa. Tujuannya agar dalam eksekusinya tidak menimbulkan ekses negatif di masyarakat.
Ada kesan fatwa MUI melarang muslim memakai atribut agama lain (terutama di bulan Desember) jadi masalah. Padahal MUI hanya menyampaikan apa adanya, sesuai dengan akidah Islam yakni menjaga akidah.
Fatwa ini pun tidak lahir begitu saja, tetapi melalui proses sidang yang hadiri ulama-ulama di MUI. Lebih baik disampaikan sehingga toleransi bisa saling dipahami. Namun ketika upaya mulia seperti ini harus juga dikordinasi juga tentu itu bentuk lain intervensi. Sebab bisa saja negara tidak sepakat dengan fatwa MUI dan melarang fatwa itu dikeluarkan. Inilah namanya intervensi ke dalam tubuh MUI yang tugasnya menjaga akidah Islamiyah, jangan sampai intervensi sehingga semua harus sesuai selera yang berkuasa.*** Editor : Rindra Yasin