RIAUPOS.CO - Sudah begitu banyak studi yang menunjukkan bahwa korupsi sangat merugikan bagi upaya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Kerugian-kerugian itu dapat dibuktikan secara sosiologis, politis maupun ekonomis. Kalau dikatakan bahwa korupsi itu melanggar nilai-nilai moral dan bertentangan dengan etika politik, mungkin tidak akan banyak orang yang mendengarnya karena implikasi praktisnya sulit dibuktikan. Akan tetapi, secara ekonomi dapat segera dibuktikan betapa berbahayanya korupsi jika tidak dikendalikan dengan upaya yang serius. Studi yang dilakukan oleh Paolo Mauro (1995: 681-711), misalnya, menunjukkan bukti bahwa korupsi membawa dampak negatif bagi pertumbuhan rasio total investasi terhadap PDB.
Dari hasil studi Mauro, seorang peneliti membuat analisis regresi yang dapat menunjukkan bahwa seandainya Indonesia dapat memberantas korupsi sehingga indeks tingkat korupsinya sama dengan Singapura, maka total investasinya akan mengalami lonjakan sebesar 9,98 persen dengan asumsi faktor lainnya konstan (Nusantara, 2001). Masalahnya adalah bahwa di Indonesia sampai sejauh ini belum terbentuk kesadaran untuk mencegah korupsi secara kolektif. Upaya pemberantasan dengan pendekatan legal memang telah dilakukan terutama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memperoleh dukungan publik mulai berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi dan menyeret pelakunya ke sidang tindak pidana korupsi. Namun upaya pemberantasan tidak akan berjalan efektif tanpa didukung dengan upaya pencegahan. Justru pendekatan yang bersifat preventif inilah yang dalam jangka panjang akan dapat menjadi pengendali internal bagi pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.
Sejalan dengan kerangka kebijakan desentralisasi yang menempatkan para tokoh pemimpin daerah dalam posisi makin penting, inisiatif tokoh daerah dalam upaya pencegahan korupsi perlu terus digali.
Tulisan ini bermaksud memberikan beberapa inisiatif dalam pemberantasan korupsi dan pungutan liar dari tokoh daerah dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Di tengah begitu banyaknya kepala daerah yang bermasalah karena penyalahgunaan wewenang dan korupsi, kendatipun jumlahnya masih terlalu sedikit inisiatif terhadap pemberantasan korupsi dan pungutan liar perlu terus dikembangkan agar menjadi petunjuk kebijakan dan dapat direplikasi di daerah-daerah lainnya. Sebelumnya akan diuraikan dasar-dasar pokok bagi peningkatan akuntabilitas dan pencegahan korupsi.
Teori tentang Strategi Pencegahan Korupsi dan Pungutan Liar
Wacana teoretis yang mempengaruhi cara berpikir dalam upaya mengurangi korupsi di Indonesia kebanyakan masih terfokus pada pemberantasan korupsi. Memang harus diakui bahwa dalam situasi begitu akutnya persoalan korupsi, pemberantasan melalui pendekatan hukum memang harus senantiasa dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi para koruptor. Tetapi perlu diingat bahwa upaya untuk menangkal korupsi yang akan bertahan untuk jangka waktu yang lama adalah pencegahan secara sistematis. Untuk menangkal korupsi, secara umum ada tiga pendekatan yang harus dilakukan, yaitu: Pertama, cara sistemik-struktural yang biasanya dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan menyempurnakan sistem manajemen publik.
Kedua, cara abolisionistik yang dilakukan dengan penegakan hukum dan memberi sanksi kepada koruptor seberat-beratnya, dan ketiga cara moralistik yang dilakukan dengan memperhatikan faktor moral manusia. Yang perlu diingat ialah bahwa semua cara ini memerlukan dukungan publik yang besar dan berkelanjutan. Perhatian masyarakat yang besar pada upaya pemberantasan korupsi dengan cara tertentu mungkin suatu saat akan mengurangi praktik korupsi. Namun masalahnya ialah bahwa perhatian masyarakat itu seringkali sulit dipelihara dan dilembagakan.
Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi harus sedapat mungkin dilembagakan dan didukung oleh seluas mungkin kepentingan publik sendiri. Karena itulah maka Robert Klitgaard dkk (2002) mengatakan bahwa sesungguhnya rumusan umum dari upaya pemberantasan korupsi sebenarnya sederhana. Hanya saja, upaya untuk terus-menerus memelihara komitmen yang sederhana itu pun terkadang tidak dilakukan. Rumus yang dikemukakan oleh Klitgaard dkk adalah sebagai berikut: C = M + D – A . C: corruption. M: monopoly of power. D: discretion by officials dan A: accountability.
Dari rumus ini, dapat dilihat bahwa korupsi ditunjang oleh adanya monopoli kekuasaan (M), terjadi karena para pejabat memiliki diskresi atau keleluasaan bertindak (D), dan tumbuh semakin subur akibat akuntabilitas (A) yang rendah. Dengan kata lain, peluang untuk melakukan korupsi cenderung meningkat jika seseorang memiliki monopoli kekuasaan atau diskresi tertentu. Tetapi peluang korupsi itu dapat ditekan jika mekanisme pertanggungjawaban atau akuntabilitas dapat ditingkatkan. Jika seseorang memegang monopoli kekuasaan atas tiga barang publik tertentu dan punya kewenangan untuk memutuskan siapa yang berhak terhadap barang tersebut, dan pada saat yang sama dia tidak terkendala oleh sistem akuntabilitas yang ada, maka kemungkinan terjadi korupsi akan semakin besar.
Lalu, jika pendekatan abolisionistik sudah tidak lagi mempan, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi? Tulisan ini bersandar pada asumsi bahwa sesungguhnya pencegahan jauh lebih efektif daripada penyembuhan. Maka prinsip mencegah harus tetap diutamakan agar korupsi dapat dikurangi secara signifikan dan pada saat yang sama tersedia pengendali internal di dalam diri setiap pejabat sehingga korupsi tidak terjadi. Setidaknya, korupsi tidak akan mudah terjadi kendatipun penegakan hukum belum dilakukan.
Untuk arah kebijakan ini, ada tiga hal penting yang harus tersedia, yaitu: transparansi, kepemimpinan, dan dukungan publik. Sebuah objek disebut transparan apabila dari objek tersebut seseorang dapat melihat atau mengamati benda atau objek lainnya. Pengertian ini di dalam ilmu sosial-politik atau khususnya ilmu kebijakan publik kemudian berarti bahwa masyarakat secara umum (civil society) dapat mengetahui atau memperoleh akses terhadap semua informasi mengenai tindakan yang diambil oleh para perumus kebijakan. Pelayanan publik disebut transparan apabila semua informasi yang relevan tentang sistem, prosedur, mekanisme serta hak dan kewajiban yang menyangkut pelayanan dapat diperoleh secara bebas dan wajar oleh semua orang. Pada umumnya transparansi menyangkut masalah keterbukaan informasi, sesuatu yang cenderung bersifat timpang di dalam masyarakat.
Dalam hal ini informasi itu sendiri dapat dirumuskan sebagai resources of knowledge and competence that can be used by individuals for enhancing their economic welfare, political power, or social status (Kristiansen, 2006). Di dalam masyarakat yang diperintah secara otoriter, transparansi cenderung diabaikan atau dengan sengaja dihambat oleh pihak penguasa. Indonesia yang telah sekian lama di bawah rezim otoriter Orde Baru masih harus belajar banyak untuk mengedepankan prinsip transparansi secara benar. Betapapun, banyak bukti yang menunjukkan bahwa ketimpangan informasi sebagai sumberdaya yang sangat penting di abad-21 terkadang mengakibatkan ketimpangan kemakmuran dan kesejahteraan dalam masyarakat.
Makna transparansi akan menunjang empat hal yang mendasar (Kristiansen, 2006), yaitu: Pertama, meningkatnya tanggungjawab para perumus kebijakan terhadap rakyat sehingga kontrol terhadap para politisi dan birokrat akan berjalan lebih efektif. Kedua, memungkinkan berfungsinya sistem kawal dan imbang (checks and balances) sehingga mencegah adanya monopoli kekuasaan oleh para birokrat. Ketiga, mengurangi banyaknya kasus korupsi; dan keempat, meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tampak bahwa salah satu implikasi penting dari transparansi ialah peluang untuk mengurangi banyaknya kasus korupsi.
Untuk supaya pencegahan korupsi di daerah berjalan secara efektif, sudah barang tentu yang diperlukan adalah komitmen dan kualitas pemimpin daerah yang bersangkutan. Pengalaman selama hampir satu dasawarsa pelaksanaan kebijakan desentralisasi menunjukkan bahwa peran para pemimpin daerah, dalam hal ini gubernur, bupati atau wali kota, sangat krusial. Ada banyak daerah yang dari sistem birokrasinya sudah berjalan dengan baik tetapi kemudian kinerjanya merosot tajam karena pemimpinnya yang korup dan kemudian mempengaruhi iklim organisasi pemerintah daerah sehingga tercipta budaya korup.
Tetapi di lain pihak, ada banyak pemimpin yang berhasil mempengaruhi sistem birokrasi sehingga korupsi dapat relatif lebih dikendalikan. Sebaliknya, jika pemimpin kurang berhasil meyakinkan masyarakat tentang arah kebijakan yang diambil dan tentang pentingnya mencegah tindak pidana korupsi, maka kebijakan dari pimpinan tidak akan membawa pengaruh lebih luas. Pada akhirnya, pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan secara individual.*** Editor : Rindra Yasin