RIAUPOS.CO - Sepertinya tidak ada harapan yang cerah untuk tahun 2017 ketika kita mencermati beberapa fenomena yang terjadi di tahun 2016 pada beberapa kejadian penting di berbagai belahan dunia seperti gebrakan dari Donald Trumph yang cenderung proteksionisme terhadap AS, pergerakan harga minyak dunia yang tarik menarik antara OPEC dengan AS, adanya Brexit yang dilakukan oleh Inggris, dugaan pembalasan Cina atas bea tarif yang diberlakukan AS, kenaikan suku bunga FED yang menjadi polemik tersendiri.
Ya memang benar, bahwa beberapa variabel atau kejadian yang disebutkan di atas yang menjadi penghambat kelancaran tumbuhnya ekonomi dunia ditahun 2017 tersebut, belum ada terlihat ke arah kepastian menuju perkembangan yang menggembirakan hati. Lalu apakah kita pasrah sajakah? Atau kita yakin bahwa krisis global pasti akan segera berakhir?.
Ada banyak kajian yang telah dilakukan terkait untuk optimisme di tahun 2017, diantaranya yang telah mengeluarkan kajian dan analias perekonomian tahun 2017, seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan ada juga dari lembaga kajian ekonomi seperti Indef. Dalam artikel ini merupakan hasil olahan atas gabungan dari beberapa kajian yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga kredibel yang disebutkan di atas dan tentu dengan warna dan persepsi dari sudut pandang tersendiri pula.
Secara umum dan dari pandangan makroekonomi untuk situasi global, pada tahun 2016 telah terjadi berbagai peristiwa yang mempengaruhi titik keseimbangan perekonomian dunia secara menyeluruh, diantaranya adalah adanya tarik ulur tentang kenaikan Fed Fun Rate, Cina yang sibuk dengan mencari keseimbangan baru titik perekonomiannya, dan kasus Deutsche Bank yang menggoncang Eropa dan dunia, juga terjadi berbagai situasi perpolitikan yang memanas di Inggris dan Amerika Serikat. Untuk dalam negeri, kendati telah banyak diluncurkan banyak Paket Ekonomi, namun masih perlu waktu panjang untuk dirasakan efektifitasnya, dan bahkan yang terjadi adanya penurunan daya beli di beberapa provinsi, dan terkait dengan program tax amnesty yang dinilai termasuk terbaik di dunia, dari segi dana tebusan dinilai bagus, namun untuk dana repatriasi yang ada di luar negeri, masih jauh panggang dari api, untuk bisa balik ke kampung halaman.
Untuk harga minyak mentah, selama pada tahun 2016 memang hanya berkisar diseputaran 45 dolar AS- 50 dolar AS per barel dan bahkan pernah di Januari sampai Februari 2016 harga minyak mentah di bawah 30 dolar AS perbarel, sehingga saat itu harga air mineral jauh lebih tinggi dari harga minyak mentah. Untuk tahun 2017 dan selanjutnya, oleh World Bank diramalkan juga hanya mengalami kenaikan tidak signifikan dan itu pun tergantung kepada tingkat kedisiplinan dari anggota OPEC dan Amerika Serikat serta Rusia untuk komit menurunkan produksi mereka sesuai yang mereka sepakai di awal November 2016 lalu. Dengan demikian untuk tahun 2017 dan 2018 atau bahkan selanjutnya, masih perlu waktu panjang untuk bisa kembali dengan harga di atas 100 dolar AS perbarel.
Adanya tarik ulur rencana dari The Fed untuk menaikkan suku bunga secara bertahap, menjadikan nilai mata uang dari berbagai negara mengalami fenomena naik turun sesuai kondisi negaranya, seperti mata uang seperti Lira Brasil, Yen Jepang, dan Poundsterling mengalami depresiasi yang sangat dalam, lebih dari 10 persen dibandingkan awal tahun 2016. Memang tidak semua mata uang yang ikutan depresiasi, ada juga yang kuat dan bahkan mengalami apresiasi seperti Peso Filipina dan Dollar Australia. Ada juga yang kena getahnya akibat dampak dari Donald Trumph memenangkan Pilpres AS , yaitu Peso Meksiko dengan depresiasi 11 persen dan hal itu adalah besaran angka yang terbesar yang pernah terjadi di Meksiko. Kejadian di Meksiko itu adalah dampak sentimen negatif atas kampanye dari Trumph sebelum Pemilu Pilpres yang menyatakan bahwa akan berlakukan ketat terhadap imigran dari Meksiko dan akan bangun tembok di sepanjang perbatasan Meksiko dan AS.
Terpilihnya Trumph sebagai pemenang Pilpres AS, menjadikan Cina ketar ketir dan bahkan ada kesan “ngeri-ngeri sedapâ€, di mana Trumph secara tegas sudah menyampaikan bahwa dalam program kerjanya yang 100 hari tersebut, AS akan keluar dari Trans Pacific Partnership (TPP), yang beranggotakan 12 negara dengan tujuan untuk mengantisipasi Cina tadinya, karena AS di bawah Obama mengalami defisit perdagangan yang cukup besar (367 miliar dolar AS). Namun ternyata Trumph memiliki pemikiran yang lebih radikal, justru AS diminta keluar dari TPP dan untuk mengatasi Cina akan diberlakukan tarif bea masuk impor sebesar 45 persen. Kebijakan ini jelas memperunyam Cina, dan dampaknya akan sangat berpengaruh kepada negara-negara yang ekspornya cukup besar ke Cina, termasuk Indonesia tentunya.
Sebaliknya Cina tentu tidak tinggal diam akan adanya perlakuan dari AS ini. Diperkirakan Cina akan membuat poros baru dalam dunia perdagangan, dan bahkan disinyalir Cina akan menggunakan situasi proteksionisme dari AS tersebut menjadi peluang bagi Cina untuk mengkoordinir negara-negara lain yang ingin berkolaborasi dengan Cina. Jadi memang tidaklah sepenuhnya menjadikan kita pesimis adanya rencana Trumph terkait proteksionismenya bagi AS, namun bagi Cina akan dijadikan peluang lain. Bentuk nyata dari program yang akan dilakukan Cina tersebut, memang masih kita tunggu setelah Trumph dilantik sebagai Presiden AS tentunya.
Kita lanjut masih dalam kaitan perekonomian global. Kita masih merasakan adanya kegocangan di saat Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa sekita 5 bulan yang lalu, dan bahkan terjadi depresiasi yang lumayan besar dari Poundsterling terhadap dolar AS. Namun kita masih menunggu bentuk dan format dari Brexit itu sendiri. Bagi Inggris sendiri memang belum terlihat nyata, apakah Inggris ini benar-benar check out dari Uni Eropa secara total atau bisa kita sebut Hard Brexit atau masih ada kaitan kerja sama bilateral dengan organisasi Uni Eropa tersebut dalam berbagai bentuk program yang ada? Yah ini masih pertanyaan. Memang ada contoh yang sudah ada yaitu Norwegia dan Islandia di mana kedua negara tersebut tidak memiliki kekuatan politik di Uni Eropa tetapi masih memiliki akses ekonomi ke Uni Eropa. Ya memang dalam proses bisnis ini tidak ada yang benar-benar jelas hitam putihnya, tentunya dapat diduga Inggris tidak keluar secara total dari Uni Eropa, namun tetap ada akses dan yang membedakanya hanya tidak lagi memiliki akses langsung ke Parlemen Uni Eropa, tapi dugaan rasanya mendekati ke arah yang akan kejadian rasanya.
Kita kembali dulu ke pasar dalam negeri. Rencana pemerintah ingin memberlakukan bunga single digit untuk kredit perbankan terasa mengalami jalan berliku di tahun 2016 ini. Langkah agresivitas penerbitan SBN yang digiatkan oleh pihak pemerintah menimbulkan situasi perang suku bunga perbankan dan kondisi sangat ketatnya likuiditas. Akibatnya, terjadi anomali terhadap suku bunga di mana akhirnya pihak perbankan akan tetap menawarkan suku bunga deposito di level yang tinggi meski suku bunga acuan 7 days repo terus diturunkan. Situasi ini pada akhirnya berujung pada suku bunga kredit yang tetap berada di angka double digit. Pemerintah juga rasanya perlu memitigasi aktivitas yang kurang memicu produktifitas di mana lembaga-lembaga BUMN setengah dipaksa menempatkan dananya di instrumen SBN sehingga likuiditas semakin sempit dan dorongan terhadap pertumbuhan semakin lemah.
Dari sektor perbankan, selama tahun 2016 masih terlihat rendahnya penyaluran kredit yang antara lain disebabkan relatif tingginya net interest margin (NIM) perbankan. Besaran spread suku bunga kredit dan suku bunga simpanan tersebut cenderung meningkat sepanjang tahun 2016 dan berada di level 5,65 persen per September 2016. Sekadar kita bandingkan dengan negara tetangga di ASEAN, kita bisa lihat: Malaysia 2,35 persen , Thailand 2,60 persen , dan Filipina 3,35 persen. Hal ini tentu bertolak belakang dengan niat pemerintah untuk penerapan single digit dalam hal kredit. Ya memang kuncinya adalah faktor inefisiensi perbankan yang tercermin dari rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) yang relatif tinggi yakni di atas 80 persen
Banyak catatan yang terjadi pada tahun 2016, tentunya kita bisa menarik suatu kesimpulan benang merah agar tetap bisa optimis pada tahun 2017. Caranya bagaimana ya? Ya memang kalau kita mengikuti gerak irama dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Cina, Rusia dan negara-negara Eropa lainnya, tentunya kita tidak mungkin bisa disandingkan dengan mereka yang notabene sudah merupakan negara yang jauh lebih maju dan bahkan sudah jauh lebih lama merdeka. Rasanya kurang bijak dan arif kalau kita terus memaksakan diri bergantung dan bahkan bangga bilamana bekerjasama bisa mengekspor bahan baku ke negeri Cina dalam jumlah terbesar, yang sebenarnya kita menjadi sangat bergantung pula dengan kondisi perekonomian Cina sesungguhnya.
Seharusnya Indonesia ya Indonesia dengan berbagai keunggulan dan keragaman budaya dan Sumber Daya Alam yang tidak dimiliki oleh berbagai negara maju lainnya. Mindset bangga dengan berbagai keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia inilah yang terkalahkan dipikiran kita, dan yang ada justru dibenak kita adalah Indonesia adalah negara yang emerging dan sangat bergantung dengan negara-negara maju lainnya.
Kita perlu sadar dan paham, kriteria negara maju dan kriteria negara berkembang, kalau kita telaah ke belakang, siapa yang menetapkan kriteria tersebut? Sudah pasti ada motif untuk mengguntungkan dari negara-negara besar melalui IMF atau World Bank atau Asian Development Bank sehingga lembaga-lembaga mengeluarkan kategori adanya kasta -kasta negara dan menjadikan negara-negara yang lagi bertumbuh ini berada di bawah kastanya negara-negara besar seperti AS, dan negara-negara Eropa lainnya.
Lalu apa solusi singkat agar kita tetap bisa optimis di tahun 2017, kendati di tahun 2016 Indonesia masih terbelenggu dengan kekangan mandeknya ekonomi Cina dan juga tekanan dari ekonomi global yang adu kuat antara AS dengan Cina?
Jawabannya sederhananya adalah tumbuhkembangkan UMKM dan fokuskan pada ekonomi kreatif. Sudah banyak contoh negara-negara yang mengedepakan ekonomi kreatif, pondasi perekonomiannya jauh lebih kokoh daripada negara-negara industry besar yang justru rentan terhadap dampak dari globalisasi maupun pasar bebas. Contohnya Inggris, Australia, Canada, yang sudah sejak 1990-an mengembangkan ekonomi kreatif.
Indonesia memiliki kekayaan alami berupa ribuan bahkan jutaan potensi produk kreatif yang layak dikembangkan di seantero nusantara ini. Indonesia memiliki potensi sekitar 17.500 pulau, 400 suku bangsa, lebih dari 740 etnis, budaya, bahasa, agama dan kondisi sosial-ekonomi.
Nilai-nilai budaya luhur (cultural heritage) yang kental terwarisi, seperti teknologi tinggi pembangunan Borobudur, Prambanan, Muaratakus, batik, songket, wayang, pencak silat, dan seni budaya lain, menjadi aset bangsa. Tercatat pula, ada tujuh lokasi di Indonesia yang dijadikan situs pusaka dunia (world heritage site). Ditambah pula dengan tingkat keragaman hayati (biodiversity) yang rasanya agak sulit ditandingi oleh negara lain. Sangat banyak spesies yang khas dan tak dapat dijumpai di wilayah lain di dunia, seperti cendrawasih, komodo, orang utan. Juga di bumi Indonesia ini sangat kaya dengan hasil budidaya rempah-rempah, seperti cengkeh, lada, pala, jahe, kayumanis, dan kunyit.
Indonesia memang bukan tidak serius mengurusi tentang ekonomi kreatif, dan bahkan sudah diatur secara baku dalam berbagai aturan seperti telah dibakukan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif Bahwa Ekonomi Kreatif ada di 16 bidang: Aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio. Jadi timbul pertanyaan, mengapa belum maju juga ekonomi kreatif kita ini?
Jawabannya ada pada kita bersama. Kita juga yang selama ini memandang sebelah mata tentang ekonomi kreatif ini. Jadi mindset mengejar untuk sejajar dengan maju (dengan konsep negara industri), harus dirubah, menjadi negara kita lebih penting untuk menjadi negara yang sejahtera dan makmur yang merata dan stabil dalam kelangsungan tumbuh ekonomi sesuai dengan potensi yang ada dinegara kita ini. Jadi tidak perlu latah tiru gaya negara lain.*** Editor : Rindra Yasin