Ekonomi Kerakyatan v Kapitalis

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 7 Januari 2017 | 11:08 WIB
RIAUPOS.CO - Dalam rangka mengisi hari libur nasional serta cuti bersama, saya dan keluarga balek kampung. Selain untuk berjumpa dan silaturahmi dengan orang tua dan sanak keluarga di kampung, juga kesempatan untuk menyegarkan fikiran dan meregangkan urat syarat yang sudah banyak kejepit akibat tekanan pekerjaan, beban hidup dan persoalan kompleks lainnya kehidupan di perkotaan.

Dalam perjalanan pulang, melewati dan penyusuri perkampungan, desa, perkebunan kelapa sawit, karet, pisang, durian, semak belukar dan yang sejenisnya yang mencerminkan perekenomian rakyat pedesaan. Di samping itu, saya juga semakin terkesima dengan perkembangan dan kemajuan desa dengan pembangunan sebagian rumah-rumah penduduk yang mentereng laiknya di perkotaan, jalan-jalan yang sebahagiannya sudah beraspal mulus, gedung-gedung perkantoran permanen,  kenderaan roda dua yang bersiliweran di jalanan kampung dan desa, mobil-mobil pribadi yang  terparkir di depan rumah penduduk, gadget dan handphone yang sudah merakyat di dalam kehidupan masyarakat desa dan tak ketinggalan  kehadiran alfamart dan indomaret yang mewakilili ekonomi modern yang untuk lebih ekstrimnya kita gunakan istilah ekonomi kapitalis versus ekonomi kerakyatan alias ekonomi tradisional. Walaupun sebagian ada yang tidak setuju dengan penyebutan ini. Terlalu naif dan kejam mengatakannnya sekarang.

Di tengah gemuruh pembangunan dan kemajuan yang menyerbu pedesaan, namun sejatinya juga meninggalkan luka yang semakin mendalam bagi ekonomi kerakyatan dalam kehidupan masyarakat desa. Walaupun sebagian besar tidak sadar dan hanyut dalam tarikan dan tren kemajuan tersebut.

Mau dibawa ke mana kemajuan dan pembangunan  ala ekonomi modern dan kapitalis tersebut? Untuk siapa kemajuan dan kementerengan tersebut? Apakah begitu yang diharapkan dan diperlukan masyarakat saat ini?


Harga Komoditi Pertanian yang Fluktuatif
Di sisi lainnya, hasil komoditas pertanian terutama kelapa sawit dan karet di Riau mengalami fluktuasi harga tidak menentu, walau sekarang naik, tapi sering merugikan petani. Misalnya, ketika produktivitas kelapa sawit dan karet meningkat justru harga jual di pasaran mengalami anjlok, dan sebaliknya harga meninggi ketika produktivitas menurun. Apakah ini ulah spekulan yang sengaja mempermaikan harga, atau memang murni karena iklim perdagangan global. Namun, kejadiannya seperti sudah diduga dan senantiasa berulang.

Bagaimanapun, penanaman kelapa sawit dan karet yang dilakoni masyarakat kecil dengan tekun dan seksama telah dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat desa. Bekerja keras menanam dan mengurus kelapa sawit atau karet selama 4 hingga 5 tahun, akan mendapatkan pulangan yang lumayan.

Sehingga dengan hasil yang menjanjikan ini, telah pula menimbulkan fenomena lainnya dengan semakin tergusurnya lahan-lahan produktif terutama untuk padi dan palawija berganti rupa dengan perkebunan kelapa sawit. Di sisi lainnya, tidak ada alternatif lain yang bisa menandingi atau menyaingi produktivitas kelapa sawit. Bahkan para pengusaha dan pemilik modal lainnya, juga ikut-ikutan membuka perkebunan sawit, dan tidak ketinggalan para pejabat, elite politik dan pegawai negeri sipil (PNS). Sehingga secara sadar dan tidak sadar secara bersama-sama ikut serta menghancurkan dan meluluhlantakkan kondisi lingkungan jangka panjang di negeri Lancang Kuning. Pulangan ekonomi jangka pendek dan godaan uang sawit  mengalahkan segala-galanya.

Begitu juga harga komoditi pertanian lainnya, seumpama palawija, pisang, jagung, cokelat, dan buah-buahan yang harganya juga serba tidak menentu, sementara biaya perawatan dan pembelian pupuk dan obat-obatan hama dan penyakit semakin meningkat. Setali tiga uang dengan usaha budiaya perikanan, dengan keuntungan yang sukar diprediksi, terutama usaha budidaya skala menengah ke bawah. Harga pakan dan benih semakin menaik, sementara harga jual berfluktuatif, ditambah lagi kegagalan panen dengan semakin memburuknya iklim.


Kebangkitan Ekonomi
Di tengah kelesuan ekonomi yang melanda dunia dewasa ini, dan ketidakmenentuan ekonomi jangka pendek pasca terpiihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika serikat, makro ekonomi di Asia khususnya Indonesia diprediksi oleh para analis ekonomi, sampai tahun 2018 berada dalam posisi stabil dan kokoh. Ekonomi Asia tumbuh dan bangkit, bahkan menjadi  penggerak utama pertumbuhan ekonomi global.

Namun dalam skala tempatan yang sering menjadi kritikan adalah bahwa kestabilan makro ekonomi tidak serta merta diikuti membaiknya mikro ekonomi di dalam pendistribuasian ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada dalam kisaran pertumbuhan 5 persen per tahun dalam lima tahun belakangan, hanya banyak dinikmati oleh segelintir penduduk, sementara mayoritasnya tidak menunjukkan peningkatan yang berarti, sehingga kemudian memunculkan kesenjangan pendapatan antar penduduk. Termasuk juga kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan. Kesenjangan pembangunan antar wilayah, pulau Jawa dan luar Jawa. Selain itu, masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran,  dan ditambah masih buruknya birokrasi pemerintahan.

Kedigjayaan ekonomi modern yang ditopang oleh pemilik kapital dan jaringan yang mantap, secara perlahan mengambil alih peran ekonomi tradisional, baik di perkotaan hingga merambah ke pedesaan. Hotel dan restoran semakin mendominasi, menggantikan wisma, penginapan dan losmen. Pasar modern dan pusat perbelanjaan modern seumpama mal, plaza, hypemarket, mini market semakin mengambil alih pasar tradisonal, dan kedai-kedai kelontong tradisional.

Keadaan ini jika tidak disikapi dengan bijak oleh pengambil keputusan, baik pada tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif akan menghantarkan bangsa ini ke jurang yang semakin mengkhawatrikan. Kesenjangan sosial yang semakin melebar dan rasa keadilan yang semakin timpang, akan menyimpan bom waktu dan bara sekam yang sewaktu-waktu dapat meledak dan merugikan anak negeri dan persatuan bangsa.

Peran swasta yang semakin meluas dalam beberapa tahun belakangan di dalam berbagai proyek pembangunan di tengah keterbatasan modal dan pendanaan pemerintah, justru akhirnya akan membebankan masyarakat dalam jangka panjang. Kenapa? Karena semua faham bahwa orientasi pihak swasta adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa mempedulikan secara serius aspek kebajikan sosial. Jikapun ada perhatian sosial, hanya sebagai dampak ikutan dan pelengkap saja.

Sehubungan itu, pemerintah juga tidak elok begitu bernafsu untuk membangunan berbagai fasilitas dan infrastruktur mentereng sementara dana dan modal tak punya. Sesuaikan saja pembangunan dengan modal dan kapasitas yang dimiliki, jangan sampai membebankan rakyat  dengan berselindung di balik kehebatan dan kegemerlapan pembangunan infrastrukttur dan yang sejenisnya.

Sungguh suatu ironi, kegemerlapan dan keindahan pembangunan hanya dapat dinikmati oleh segelintir masyarakat. Cantik, gemerlap, mentereng tapi semunya harus dibayar dengan uang, dimana rakyat kecil tidak mampu atau semakin tertekan membanyarnya dengan tarif dan harga yang kian meninggi. Sebagai contoh adalah pembayaran tarif tol, tarif listrik, air bersih, dan pajak-pajak serta distribusi lainnya yang terus meningkat. Atau biaya ekonomi yang kian meningkat sebagai konpensasi dari kegemerlapan pembangunan. Biaya berobat, pendidikan, transportasi, sewa rumah, dan kebutuhan sehari-hari lainnya yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Saya sering teringat dengan komentar dan keluhan dari rakyat kecil di Singapura seperti sopir taksi, sopir bus, atau pedagang kaki lima yang mengeluh dan stres dengan tingginya biaya ekonomi. Mereka mengatakan bahwa kecantikan dan kegemerlapan pembangunan  Singapura harus dibayar mahal oleh penduduk. Semua bayar, seperti parkir mobil, uang sampah, listrik, air bersih dan yang lainnya. Bahkan secara berseloroh mereka ingin jadi warga Indonesia saja, bisa pergi mancing, main layang-layang dan yang sejenisnya serta punya waktu yang banyak dengan keluarga, dan tidak tertekan dengan beban kerja dan biaya hidup yang tinggi.

Sejatinya, kegemerlapan pembangunan harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk secara berkeadilan, kaya atau miskin, pribumi atau pendatang, tanpa membedakan latar belakang etnis, budaya, suku dan agama. Mampukah ini diwujudkan di Bumi Lancang Kuning tercinta? *** Editor : Rindra Yasin