Konstitusi
Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan terobosan hukum terbaru Rabu (25/1). Terobosan itu terkait penanganan kasus korupsi di Indonesia. MK memutuskan jika penanganan korupsi harus didahului dengan adanya bukti kerugian negara yang riil (actual loss). Terobosan tersebut merupakan putusan atas judicial review (JR) Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang 20 tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam pasal tersebut, dikatakan korupsi jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri, orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara.
Mengapa dikatakan terobosan? Karena selama ini seseorang bisa dituduh korupsi karena negara benar-benar dirugikan dan juga dianggap berpotensi melakukan korupsi meski negara belum benar-benar dirugikan karena ada kata “dapat” dalam pasal di UU Korupsi sebelumnya.Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, mahkamah menilai, frasa “dapat” dalam pasal tersebut bersifat inkonstitusional.
Sebab bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dan pasti seperti diamanatkan pasal 28D UUD 1945. Akibatnya, frasa tersebut menciptakan kekhawatiran bagi seseorang yang menduduki jabatan tertentu untuk menciptakan terobosan kebijakan. Apalagi, lanjut Arief, frasa “dapat” dalam kedua pasal tersebut dijadikan sebagai delik formil. Hal, itu menurut mahkamah, sering disalahgunakan untuk menjangkau perbuatan yang diduga merugikan negara oleh aparat negara.
Dengan demikian, penerapan unsur kerugian negara harus benar-benar dibuktikan, dan tidak bisa menjadikan frasa “dapat” sebagai acuan. Penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi actual loss menurut mahkamah lebih memberi kepastian hukum yang adil dan berkesesuaian.
Kita tentu perlu mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh MK ini. Soalnya satu kata saja dihilangkan seperti kata “dapat” implikasinya sangat luas. Dengan kata lain tuduhan korupsi itu baru bisa dibenarkan UU bila terbukti merugikan negara. Sedangkan niat sang pelaku yang belum melakukan korupsi tidak dapat dijerat hukum. Sebab kalau niat saja sudah dijerat tentu pasal ini menjadi alat mudah bagi penegak hukum menggertak bahkan memeras para pejabat yang memegang suatu proyek misalnya hanya karena proyek itu berpotensi korupsi.
Adalah fakta di negeri ini kasus yang sudah jelas dan terbukti merugikan negara dibiarkan begitu saja tak terurus, berkasnya berceceran dimana-mana. Sedangkan kasus yang masih belum jelas kerugian negaranya, dihantam, dihajar dan langsung diberi label tersangka. Inilah potret penegak hukum di negeri ini. Hal ini harus dibenahi. Ketika hukum hanya dijadikan alat politik untuk kepentingan orang dan kelompok tertentu membuat marwah hukum jadi hancur. Hukum bukan lagi panglima. Hukum justru jadi pembela si pelanggar hukum itu sendiri.
Sebagai pelajaran berharga dari adanya terobosan ini adalah kasus nyata. Sebagai contoh kasus korupsi yang menjerat Dahlan Iskan. Terdengar sangat aneh Kejaksaan menetapkan Dahlan Iskan menjadi tersangka dengan tuduhan korupsi, namun tidak jelas berapa jumlah uang yang dikorupsi.
Faktanya, sebelum Dahlan Iskan memimpin PT PWU, BUMD Jawa Timur tersebut nyaris bangkrut dan hanya memiliki aset senilai Rp10 miliar. Setelah Dahlan masuk nilai perusahaan PT PWU menanjak hingga mencapai Rp250 milliar. Menyelamatkan perusahaan milik negara dari kebangkrutan kronis, kok malah dituduh korupsi? Mudah-mudahan terobosan hukum oleh MK ini membuat orang yang benar-benar korupsi yang masuk penjara. Bukan orang yang tidak korupsi tapi dibenci oleh aparat hukum lalu direkayasa supaya masuk penjara.***