Tahap demi tahap dalam proses Pilkada serentak 2017 dilalui, dan tahap debat publik calon kepala daerah diberapa wilayah baik itu tingkat provinsi (calon gubernur) dan kabupaten (calon bupati/wali kota) telah dipertontonkan dan diperdengarkan kepada masyarakat selaku konstituen, dari latar belakang dan tingkat intelektualitas calon yang berbeda serta visi-misi dan program yang berbeda maka masyarakat dapat menilai, mana calon yang harus dicoblos pada hari pencoblosan, di Kota Pekanbaru sindiri KPU telah merilis tanggal 4 Februari adalah hari perdebatan 5 paslon yang ada.
Debat publik calon kepala daerah merupakan cara terbaik menjalani persaingan politik secara rasional dan beradab, baik bagi kandidat maupun pemilih. Dalam perdebatan akan terlihat mana calon yang paling siap memimpin daerah. Debat paslon yang dikaitkan dengan kontes perebutan pemimpin wilayah memang bukan barang baru bagi masyarakat. Nilai pentingnya debat kian mengemuka di tengah merajalelanya berita palsu (hoax) di dunia maya. Beragam informasi busuk yang menyerang setiap paslon, antar-paslon sudah begitu berlebihan dan di luar akal sehat. Celakanya, tak sedikit yang mempercayai berondongan berita sampah itu. Akibatnya, terjadi sekatan-sekatan tajam di antara kelompok masyarakat yang membahayakan kerukunan.
Tentu dalam debat dalam rangkaian Pilkada ini diharapkan bukan hanya debat sekadar debat, tapi adalah penyampaian solusi atas kompleksitasnya problem yang ada di daerah, dan dalam debat ini juga bukan sekedar retorika yang tiada arti, karena rakyat telah bosan dengan sejuta janji tanpa aktualisasi. Jika menggunakan perspektif komunikasi Harold Lasswell (1948) yang terkenal dengan ungkapannya who say what in which channel to whom with what effect (siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dan akibatnya apa), maka debat pasangan calon kepala daerah merupakan hal yang sangat penting, karena tidak hanya terkait dengan komunikator (paslon), pesan (isu atau program), dan komunikate (khalayak) —tiga aspek yang biasanya selalu ada dalam proses komunikasi—, melainkan juga terkait media (televisi, radio, surat kabar, dan lain-lain), serta akibat atau efek debat tersebut.
Dalam debat, para calon kepala daerah dituntut harus mampu mengemas sebaik mungkin program atau isu-isu mereka sebagai pesan politik mereka, dengan memanfaatkan media seperti televisi atau radio untuk memengaruhi opini publik sebagai khalayak. Kepiawaian dan kecerdasan paslon kepala daerah memilih dan mengemas isu akan sangat berperan penting. Sehingga efek atau pengaruh debat sesuai dengan yang diharapkan pasangan calon kepala daerah.
Lalu, bagaimana dengan aspek yang terakhir dari taksonomi Lasswell di atas, yaitu efek atau akibat dari debat pasangan calon kepala daerah ? Menurut Mitchell S McKinney dan Diana B Carlin dalam Political Campaign Debates (Lynda Kaid: 2004), efek debat bagi publik ada empat: efek perilaku (behavioral effects), efek kognitif (cognitive effects), evaluasi citra paslon (candidate image evaluation) dan efek laten (latent effect).
Efek perilaku terkait dengan apakah pilihan suara publik akan berubah setelah menyaksikan acara debat pasangan calon kepala daerah. Dalam konteks ini penampilan yang meyakinkan dari seorang paslon kepala daerah akan berpengaruh besar. Kita, bisa belajar dari debat Obama versus McCain. Obama yang sebelumnya sempat mengalami penurunan dalam perolehan suara pada jajak pendapat ternyata kembali merangkak naik setelah acara debat pertama. Ini artinya, Obama telah berhasil mengubah perilaku publik untuk menjatuhkan pilihan kepadanya.
Efek kognitif berhubungan dengan pesan-pesan atau isu-isu yang diangkat pasangan calon kepala daerah, sehingga acara debat bisa menjadi sumber informasi yang kaya bagi publik. Dalam hal ini para paslon kepala daerah dituntut untuk mengedepankan isu-isu yang bersentuhan dengan publik dan mengemasnya sebaik mungkin. Penguasaan paslon kepala daerah terhadap isu-isu tersebut akan memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilannya dalam debat.
Karena itu, debat paslon kepala daerah bisa dilihat sebagai ikhtiar mengembalikan persaingan ke jalur yang benar, bahwa yang dipilih adalah pemimpin wilayah yang terampil dan mengayomi. Namun satu hal yang juga menjadi perhatian dalam debat adalah seberapa santunnya para pasangan calon dalam mengajukan pertanyaan dan menjawab serta mengintrupsi retorika pasangan calon sebagai perwujudan visi-misi serta program dari setiap mereka.
Dan masyarakat harus mampu menilai dan tidak memegang siapa yang menang dalam debat tapi harus bertumpu sejauhmana debat telah menyajikan kualitas bahasa yang berbudaya serta solusi dari setiam problem. Kesantunan yang ditujukan oleh pasangan calon dalam debat publik Pilkada akan menjadi nilai tambah, Kita dapat menyimpulkan bahwa memiliki kesantunan dalam berbahasa itu sangat dibutuhkan, karena salah satunya penyebab tidak tertariknya masyarakat sebagai konstituen dimulai dari ketidaksantunan bahasa yang digunakan oleh paslon atau salah satu paslon.
Kesantunan dalam debat Pilkada saat ini pun masih terkesan rendah, karena paslon cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang cenderung tidak baku dan rendahnya penghayatan terhadap budaya, Ketersinggungan karena bahasa yang digunakan oleh paslon atau salah satu dari paslon, dan dapat menimbulkan penilaian buruk yang akan didapat oleh paslon. Apa yang baru-baru ini terjadi dalam debat Pilkada DKI Jakarta, di mana Ahok-Djarot secara bahasa melontarkan “Dosen hanya bisa berteoriâ€, kalimat itu tidak hanya menyepelekan salah satu pasangan calon, namun ketersinggungan itu merambah hingga para akademisi.
Terlalu banyak hal yang dipertaruhkan jika pasangan calon kepala daerah menganggap enteng acara ini, misalnya tampil dengan persiapan seadanya. Kita berharap dapat menikmati adu program, juga solusi yang solid dan mencerahkan—bukan sekadar momen obral janji atau menggalang dukungan dangkal berdasarkan sentimen suku, kelompok, atau agama.
Ingatlah bahwa sekarang ini rakyat Indonesia sudah cukup cerdas untuk menilai calon-calon pemimpin mereka di masa depan dengan kriteria-kriteria mereka sendiri. Bukan merupakan hal yang aneh jika masyarakat akar rumput (grassroot), yang berada di pedesaan sekalipun sering kali berbincang-bincang di saat-saat senggang mereka tentang persoalan-persoalan politik aktual yang terjadi di tanah air.***
Zulwisman adalah dosen Fakultas Hukum Unri
Editor : Rindra Yasin