Kasus-kasus Baru dari Penistaan Agama

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 2 Februari 2017 | 10:23 WIB
RIAUPOS.CO - Kasus penistaan agama sepertinya tak henti menghadirkan kasus-kasus baru. Setelah aksi lapangan, aksi saling lapor, bahkan banyak menghadirkan tersangka baru, kini ada lagi kasus baru yang dimulai dari persidangan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Dalam sidang yang menghadirkan saksi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Rais Am Nahdlatul Ulama (NU) KH Ma’ruf Amin itu, terjadi suatu hal yang dianggap merendahkan KH Ma’ruf Amin. Selain penasehat hukum bertanya bertele-tele, dengan pertanyaan yang sama, Ahok pun bersuara dan mengancam KH Ma’ruf Amin. Ancamannya terkait dengan bantahan KH Ma’ruf yang membantah adanya “pesan” fatwa dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan dengan berani, Ahok mengatakan telah memiliki bukti dan akan mempermalukan orang-orang yang terlibat di sana. Bukti yang valid dan orang menduga sebuah rekaman.

Setelah persidangan, Ahok menolak meminta maaf kepada KH Ma’ruf Amin karena kelancangannya di persidangan itu. Akan tetapi, setelah ada reaksi sangat keras dari akar rumput di NU, Ahok dan tim pengacaranya pun meminta maaf. Permintaan maaf itu pun terlihat tak tulus karena hanya dilakukan lewat media. Tak ada niat baik Ahok untuk datang ke MUI atau PB NU setelah dia menghardik KH Ma’ruf Amin.

Kasus ini pun mengundang mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara. Dari detil ucapan yang disampaikan pengacara Ahok, diduga pengacara memiliki rekaman pembicaraan (sadapan) antara SBY dan KH Ma’ruf Amin. Baik SBY maupun Ma’ruf Amin membantah pembicaraan terkait dengan fatwa. Pembicaraan memang ada, namun hanya terkait rencana kedatangan calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono ke PB NU. Itu pun pembicaraan yang wajar.

Yang tidak wajar dan kemudian jadi masalah adalah penyadapan yang telah dilakukan, tanpa ada indikasi pelanggaran hukum. SBY bahkan dengan sedikit kesal menyampaikan kegundahannya, bahwa seorang mantan presiden yang dijaga Paspampres, ternyata disadap oleh entah siapa, untuk tujuan politik. Siapa yang melakukan? Mungkinkah alat negara juga? Anehnya, data itu diberikan kepada tim pengacara Ahok. Sesuatu yang aneh dalam pengelolaan negara.

Hal ini tentunya menimbulkan persoalan baru. Beberapa ahli hukum pidana menyebutkan bahwa perbuatan penyadapan itu sudah merupakan pelanggaran hukum. Bahkan polisi sudah bisa melakukan tindakan hukum kendati tidak ada laporan. Dasarnya adalah UU ITE No 11/2008. Bahkan orang yang melakukan penyadapan secara ilegal bisa dikenakan hukuman penjara selama 10 tahun.

Hardikan Ahok kepada KH Ma’ruf Amin juga bisa menimbulkan masalah baru. Banyak pihak menilai, Ahok telah menghina Rais Am PB NU itu. Reaksi keras dari warga NU menjadi bukti. Penghinaan itu tentu saja berimplikasi hukum. Sebab, salah satu yang bisa menyebabkan tersangka atau terdakwa ditahan adalah melakukan perbuatan pidana yang sama, selain melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Ahok diduga telah menghina Alquran dan ulama, dan kini hal itu kembali dilakukannya, di persidangan pula. Dia diduga kembali menghina ulama.

Kasus demi kasus terkait dugaan penodaan agama ini memang seakan tak berujung. Bangsa ini tengah benar-benar diuji. Ujian paling berat sesungguhnya ada pada aparat kepolisian. Beranikah polisi benar-benar menegakkan hukum dan keadilan? Kalau ia, tentu ini akan dicatat dalam sejarah. Kalau tidak, sejarah pun akan mencatatnya. Semoga masih ada keadilan yang bisa ditegakkan di negeri ini.*** Editor : Rindra Yasin