Holding Company atau Merger untuk BUMN?

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 2 Februari 2017 | 10:23 WIB
RIAUPOS.CO - Menarik untuk disimak, sepak terjang dari Kementerian BUMN terkait dengan PP Nomor 72 tahun 2016, di mana proses pembentukan Holding Company untuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara) tidak lagi melalui DPR. Ada beberapa pertanyaan yang muncul di benak kita, mengapa pemerintah begitu ngotot untuk membentuk holding company buat BUMN, dan mengapa tidak melalui proses merger saja, dalam kaitan efisiensi dan efektivitas? Tak kalah pentingnya untuk kita bahas juga, apakah harus melalui pembentukan holding company kah, para BUMN kita ini baru bisa sehat dan besar skala usahanya? Lalu mengapa BUMN yang sudah dalam skala besar ternyata masih ikut bertanding dalam proses tender dengan perusahaan-perusahaan kecil di dalam negeri, jadi terkait dengan kesejahteraan yang merata, mau dibawa ke mana sebenarnya BUMN ini? Pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik hati kita ini, tentunya perlu kita urai agar terlihat benang merah sebenarnya.

Seberapa pentingkah BUMN  pada APBN sehingga BUMN saat ini benar-benar dibenahi secara total agar bisa menjadi mesin uang dalam hal pos pendapatan pada APBN? Secara realita sesungguhnya BUMN memberikan kontribusi kepada APBN, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontribusi langsung BUMN berupa penerimaan negara yang bersumber dari pendapatan pajak, setoran dividen dan privatisasi, serta berupa belanja negara melalui kompensasi public service obligation. Untuk kontribusi tidak langsung BUMN tentunya berupa multiplier effect bagi perkembangan perekonomian nasional.

Kita semua sudah sama-sama mengetahui bahwa pihak pemerintah melalui Kementrian BUMN akan membentuk 6 holding company dengan format “Investment Holding Company”. Dari data rilis yang dikeluarkan Kementerian BUMN diinfokan bahwa sebanyak 34 BUMN disiapkan oleh pemerintah untuk masuk ke dalam 6 investment holding yaitu sektor bank, energi, tambang, jalan tol dan konstruksi, perumahan serta pangan. Dari jumlah tersebut, 12 BUMN di antaranya merupakan perusahaan yang telah tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia, 16 perusahaan yang belum go public dan 6 perusahaan menjadi induk holding.

Dari data yang ditayangkan dari web Kementerian BUMN diproyeksikan bahwa akan terjadi peningkatan jumlah aset yang bakal dicapai setelah terbentuknya investment holding itu.

Aset terbesar akan dimiliki oleh holding BUMN jasa keuangan sebesar Rp3.000 triliun atau meningkat dari data periode sebelumnya tercatat Rp2.510 triliun pada posisi akhir 2015. Pada 2019, aset tersebut diproyeksikan mencapai Rp5.000 triliun. Holding untuk bank-bank BUMN dan 2 BUMN jasa keuangan lainnya ini di bawah naungan  PT  Danareksa (Persero) dengan anggota 4 bank BUMN PT Bank Mandiri (Per sero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, ditambah dengan PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Kita lanjutkan pada holding migas, aset diproyeksikan terdongkrak mencapai 72,4 miliar dolar AS dan meningkat sangat signifikan bila dibandingkan 45,5 miliar dolar AS aset milik PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai pemimpin holding pada bidang migas ini. Maka atas  data tersebut ditetapkan oleh Kementerian BUMN bahwa PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk akan di bawah naungan  Pertamina. Sebagai tindak lanjut untuk fokusnya pengelolaan maka oleh Kementerian BUMN  anak perusahaan  Pertamina di bidang gas, PT Pertagas, akan ditempatkan jadi anak perusahaan PGN.

Dalam bidang holding jalan tol dan konstruksi, PT Hutama Karya (Persero) ditunjukan untuk jadi  pemimpinnya dengan anggota antara lain, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Indra Karya (Persero),  PT Yodya Karya (Persero) dan Trans Sumatera Operating Co. Aset holding BUMN bidang jalan tol dan konstruksi ini  diperkirakan mencapai Rp154 triliun pada 2016 atau terjadi peningkatan lumayan besar bila kita lihat data asset 2015   adalah dengan nilai Rp99,2 triliun. Pada 2019, aset holding itu diproyeksi sebesar  Rp381,9 triliun.

Lebih lanjut pada holding perumahan, Perum Perumnas yang ditunjuk jadi  pemimpinnya,  dengan para anggota antara lain PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero) dan PT Indah Karya (Persero). Pada 2020, aset holding itu diperkirakan mencapai Rp95 triliun atau meningkat dibandingkan dengan Rp42 triliun pada 2015. Untuk 5 tahun kedepan diproyeksikan, aset holding perumahan tersebut ditargetkan mencapai Rp128 triliun.

Kita lanjutkan pada holding tambang, ditunjuk PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) akan sebagai pemimpin holding tersebut, dengan anggota adalah PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Antam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero). Dalam bidang tambang ini, pada perusahaan swasta seperti 9,36 persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah pada PT Freeport Indonesia, dicatatkan ke dalam holding tambang ini. Diprediksikan aset holding bakal meningkat menjadi Rp182 triliun atau meningkat sekitar 300 persen dibandingkan dengan Rp65,6 triliun, dan diproyeksikan 5 tahun ke depan, aset holding tambang ini bisa mencapai Rp270,5 triliun.

Holding company  yang keenam atau yang terakhir adalah holding pangan akan dikomandoi  oleh Perum Bulog dengan para  anggotanya  PT Perikanan Nusantara (Persero), PT Perikanan Indonesia (Persero) dan PT Berdikari (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Kalau dilihat sepintas, maka niat baik pihak pemerintah ini untuk mempercepat pertumbuhan aset dan ingin menjadikan BUMN-BUMN kita berskala besar agar bisa bermain bisnis pada skala kakap di pasar internasional, tentu patut dan perlu kita dukung. Untuk bermain dalam skala besar, salah satu nya adalah memang harus percepat perbesaran modal dan aset, dan jalan cepat dan pintas untuk hal ini adalah dengan pembentukan holding company.

Yang perlu menjadi bahan diskusi kita adalah apakah tujuan untuk memperbesar skala aset dan skala usaha dari BUMN adalah benar-benar dapat diwujudkan? Lalu mengapa tidak menggunakan pola merger saja? Perlu dipertanyakan, apakah transparansi sudah terwujud secara baik di BUMN-BUMN tersebut? Bukankah yang menjadi isu utama dari BUMN adalah lebih condong kepada faktor efisiensi dan kemampuan atau kompetensi daya saing. Lalu ada pertanyaan lanjutan, kalaupun sudah terbentuk holding company dengan menjadi skala asset yang sangat besar, dan apakah para BUMN yang di bawah naungan holding akan tetap bertempur memperebutkan pasar lokal, yang berarti nantinya setiap proses tender akan bersaing bebas dengan perusahaan-perusahaan swasta lokal yang sudah pasti skala asset nya jauh lebih kecil dan pada akhirnya para holding company BUMN akan justru akan mematikan para perusahaan-perusahaan lokal?   Juga ada pertanyaan dari berbagai pihak, yang condong dan bernuansakan politis, yaitu apakah dengan adanya holding company system ini, akan menjadikan holding company bisa melakukan pinjaman dalam jumlah besar? Masih ada pertanyaan lanjutan, dengan adanya holding company ini, yang sudah listed di pasar modal, maka akan bisa memperbesar adanya porsi dari privatisasi pada BUMN?

Kita dalam artikel ini memang tidak akan mendalami tentang terbitnya PP Nomor 72 tahun 2016, di mana PP ini merupakan perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas. Dalam PP No 72 Tahun 2016 ini, memang menjadikan memperuncing koordinasi antara Kementerian BUMN dengan pihak DPR, di mana dengan PP yang baru ini, terdapat proses adanya keleluasaan dari Kementerian BUMN untuk menambah modal dan termasuk pembentukan Holding Company tanpa melalui proses di DPR.

Lalu kita balik dulu kepada pokok bahasan kita, mengapa pihak pemerintah tidak melakukan proses merger saja dan mengapa kok ngotot untuk bentuk holding company? Bukankah secara praktik dan teori untuk hitungan efisiensi maka lebih baik memilih merger?

Kita jangan gegabah dulu untuk menilai langkah dan putusan dari Kementerian BUMN ini, mengapa kok pilih bentuk holding company? Secara singkat dapat dijelaskan dalam pembahasan secara garis besar saja dalam artikel ini, agar kita bisa memahaminya secara bersama dengan dimensi yang dapat dipahami oleh masyarakat umum. Kita coba bahas  secara ringan dan mudah dicerna.

Untuk contohnya kita uraikan untuk 1 contoh saja yaitu untuk holding company bidang keuangan dan untuk holding company bidang lainnya, sebenarnya dasar pertimbangannya akan tidak jauh berbeda sebenarnya dengan holding company bidang keuangan.

Kita masuk dulu kepada holding company bidang keuangan di mana pihak Kementrian Keuangan menetapkan bahwa holding untuk bank-bank BUMN dan 2 BUMN jasa keuangan lainnya ini di bawah naungan  PT Danareksa (Persero) dengan anggota 4 bank BUMN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, ditambah dengan PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Secara singkat dapat kita cermati dan pahami bahwa untuk bidang keuangan ini, memang lebih pas dan cocok bukan di-merger tapi cocoknya adalah dibentuk holding company.

Kenapa tidak merger saja? Bank-bank BUMN yang ada empat ini, masing-masing memiliki sektor tersendiri dalam menumbuhkembangkan perekonomian Indonesia dengan bidang dan kompetensi yang spesifik. Bila dilakukan merger, walaupun nantinya akan ada masing-masing direktur yang membidangi, namun dalam praktiknya rasanya di dunia belum ada sebuah bank yang bisa berhasil maju besar dengan pola bisnis generalisasi. Kita tahu bahwa BTPN spesialis di bidang perumahan, BRI untuk bidangan UMKM dan Bank Mandiri lebih fokus kepada aspek investasi dan komersial. Di samping itu kita masih tergiang di telinga kita, ketika pada tahun 2016 yang lalu, bank terbesar di Jerman: Deutsche Bank dengan kewajibannnya  membayar denda sebesar 95 juta dolar AS atau sekitar Rp1,270 triliun  kepada pemerintah Amerika Serikat (AS). Bank Jerman tersebut dituntut atas tuduhan melakukan penipuan pajak. Artinya bila kasus Deutsche Bank tidak bisa terselesaikan dengan baik, maka yang terkena sistemik risk tidak hanya negara Jerman secara keseluruhan, namun dunia juga akan tergoncang dan bisa jadi aka nada krisis mirip tahun 2008, dan mujurnya pada awal Januari lalu, manajemen Deutsche Bank menyanggupi untuk bayar denda tersebut.

Bisa dibayang kan bila Indonesia hanya punya 1 Bank BUMN saja dan perlu diingat bahwa bisnis perbankan memang selalu berisiko dan makin besar skala usaha dan makin besar pula risiko yang akan dihadapi.  Dengan demikian tidak dilakukan merger dan diputuskan untuk bentuk holding company adalah langkah yang tepat dan bijak.  Mengapa bijak?

Ya memang dalam pengambilan keputusan tidak hanya perlu tepat dan benar saja, dan perlu juga bijak. Kita lihat pada empat bank BUMN ini bila di-merger, maka sudah pasti akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  pada para pegawainya dan lebih lanjut manfaat bagi masyarakat karena sudah tidak ada spesialisasi khusus, maka masyarakat sudah tidak bisa menikmati produk-produk dari Bank BUMN secara terspesialisasi dikarenakan yang menangani hanya satu bank BUMN yang warna dan fokus produk dan jasanya untuk semua segmen.

Jadi setujukah kita terbentuknya holding company itu ya? Kita sebenarnya tidak perlu jauh membahas apakah merger dan  membentuk holding company? Sebab yang lebih penting bagi kita adalah, sejauh mana manfaatnya bagi negara dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan catatan tentunya, bilamana telah terbentuk para perusahaan holding company ini, maka sepatunya dengan skala aset dan skala usaha yang sudah sangat besar, sepatutnya jangan pula ikut bertanding dan bersaing di pasaran lokal melalui head to head dengan perusahaan-perusahaan lokal yang dimiliki swasta, ya sudah pasti akan keok perusaahan-perusahaan swasta lokal.

Pertanyaannya, apakah telah terbentuknya holding company tersebut sudah siapkah untuk bertarung dipasar internasional, seperti Temasek yaitu holding company milik Singapore. Tentunya pihak pemerintah tidak gegabah dalam menetapkan pembentukan holding company tersebut.*** Editor : Rindra Yasin