RIAUPOS.CO - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (LHS) kembali melontarkan rencana program sertifikasi khatib dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Senin (30/01) lalu. Tak pelak program ini memantik pro dan kontra di masyarakat. Bagi yang pro memandang sertifikasi ini penting agar khatib yang berkhutbah mempunyai kelayakan. Namun bagi yang kontra, melihat hal ini sebagai alat untuk membungkam khatib dalam menyampaikan kritik terhadap permasalahan masyarakat, terutama yang terkait dengan politik.
Sertifikasi khatib, sesungguhnya bukan hal baru di republik ini. Pada masa Orde Baru (Orba), penceramah-penceramah diawasi oleh pemerintah, yang ujung-ujungnya banyak penceramah yang ditangkap gara-gara isi ceramahnya. Bahkan pemerintah ketika itu membagi-bagikan buku-buku ceramah dan aturan ceramah di masjid. Sehingga khatib merasa takut dalam menyampaikan ceramah, sebab khawatir ceramah yang disampaikannya bertentangan dengan pemerintah.
Potret itu sekarang terkesan ingin diulang pemerintah dalam bungkus yang berbeda. Kendati belum menentukan badan yang akan menyertifikasi khatib, namun menurut LHS kebijakan ini pada tahap awal akan menyasar dai yang mengisi ceramah di kantor pemerintah. Kemudian khatib langganan masjid nasional, masjid akbar, masjid raya provinsi, masjid agung kabupaten/kota, masjid besar kecamatan hingga masjid jamik kelurahan/desa (Riau Pos, 31/1). Menag beralasan bahwa bangsa Indonesia sekarang sedang diuji dan arahnya pada disintegrasi bangsa. Untuk itu diharapkan para dai untuk mengkampanyekan moderasi agama. Menunjukkan nilai-nilai agama Islam yang menyatukan. Bukan yang memecahbelah umat. Apalagi ceramah yang mengadudomba dan menghina kelompok lain.
Alasan menyelamatkan bangsa dari disintegrasi sebagaimana yang diungkapkan LHS, sejatinya langkah terpuji. Hanya saja, mensertifikasi khatib yang akan melakukan ceramah sebagai cara untuk menyejukkan anak bangsa dari potensi disintegrasi dan adu domba terkesan “provokatifâ€. Sebab penulis melihat langkah ini terkesan ada aroma politik yang menyelubunginya dan juga membuat proses sertifikasi di lapangan nantinya akan menjadi sulit. Untuk itu langkah sertifikasi khatib atau apapun namanya, sebaiknya dipikirkan dan ditinjau ulang kembali, mengingat lembaga-lembaga dakwah pun telah memiliki standar kualifikasi dan kompetensi. Seperti yang diungkapkan oleh Tauhid Sa’adi, bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Dakwahnya telah melakukan pelatihan dan pendidikan khusus bagi dai-dai. Dan terungkap juga bahwa dalam pengkaderan dai, MUI menanamkan sikap tawasuth (moderat), tawazun (seimbang), dan i’tidal (memegang prinsip) dalam melaksanakan tugas amar ma’ruf nahi munkar. Demikian juga lembaga-lembaga dakwah lainnya, seperti NU dan Muhammadiyah sudah tentu memiliki kualifikasi dan kompetensi sendiri.
Memang betul, masih ada khatib atau dai yang tidak punya kualifikasi dan kompetensi dalam menyampaikan ceramahnya. Penulis merasakan sendiri, ketika ada khatib yang bacaan Alqurannya kurang bagus dan isi ceramahnya tidak berjalan sesuai dengan alur judulnya. Sehingga pembahasannya lari kian ke mari. Dalam mengatasi hal seperti ini, pengurus dan masyarakat akan menjadi penyeleksi sendiri khatib tersebut. Artinya, seleksi alam akan berlaku bagi khatib itu sendiri. Sang khatib tidak akan dipanggil lagi untuk menyampaikan ceramahnya di masjid tersebut.
Dalam hal seleksi khatib yang tidak berkemampuan seperti di atas, publik dan dai itu sendiri tidak akan mempermasalahkannya. Berbeda halnya dengan khatib yang berkualifikasi dan punya kompetensi, namun dalam isi ceramahnya terkesan mengkritik pemerintah atau lainnya. Terhadap khatib seperti ini, publik melihat sertifikasi sebagai bentuk “intervensi†pemerintah terhadap isi ceramah yang disampaikan khatib. Dan akhirnya sertifikasi khatib dilihat sebagai corong atau alat untuk melahirkan khatib yang tidak lagi bebas menyampaikan ajaran agamanya. Judul dan materi ceramah seakan dikontrol. Kalaupun tidak ditentukan, khatib akan takut menyampaikan ceramah yang berisi nahi munkar, sebab khawatir ceramahnya itu melanggar sertifikasi khatib.
Masalah tidak akan berhenti di situ saja, pengurus dan masyarakat akan berpotensi bertelagah dan berbantah, bila mana ada dai atau khatib yang berkualifikasi dan berkompetensi, namun tidak memiliki sertifikasi menyampaikan dakwahnya. Belum lagi kalau standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan pemerintah, berbeda dengan standar ormas-ormas yang lain. Alangkah lebih baik dan bijak masalah sertifikasi khatib atau apapun namanya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga dakwah atau ormas-ormas Islam. Biarkan mereka melakukan perbaikan dan penyeleksian terhadap dai-dai mereka. Pemerintah jangan ikut campur dalam urusan internal sertifikasi khatib maupun dai. Biarkan hal yang selama ini menjadi domain umat Islam itu, untuk mengatur urusannya sendiri. Apalagi dengan wacana kebijakan ini, terkesan para dai atau khatib Islam yang menjadi penyebab pertelagahan umat, sehingga perlu disertifikasi. Sedangkan para penceramah umat lain, tidak diatur sedemikian rupa.
Kondisi bangsa seperti sekarang juga harus dijadikan ladang oleh pemerintah untuk berkaca diri. Bahwa kritik yang dilakukan masyarakat serta banyaknya pertentangan dalam masyarakat, tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang dipandang rakyat tidak berpihak kepada mereka, terutama umat Islam. Pemerintah terkesan dalam kacamata rakyat tidak berlaku adil. Islam seakan menjadi minoritas dalam rumah besar bangsa ini. Suara umat Islam terkadang dilihat sebagai intoleransi, padahal mereka menyuarakan kebenaran. Aksi besar-besaran umat Islam pada penghujung tahun 2016 kemarin bukanlah aksi intoleransi dan menggugat keberagaman bangsa ini. Tapi itu adalah wujud agar pemerintah dan bangsa ini berlaku adil terhadap umat Islam.
Umat Islam merasakan sekali diperlakukan tidak adil. Bagaimana ketika bendera Indonesia merah putih bertuliskan kalimat Lailahaillallah, pengibarnya ditangkap malam-malam. Sedangkan pelaku lain yang menulis bendera Indonesia dengan kata-kata lain tidak dilakukan penindakan. Belum lagi kasus-kasus yang terkait dengan tokoh umat Islam, seperti Habib Rizieq Shihab seakan-akan dicari kesalahannya. Sebab kasus yang terkait dengan Rizieq yang menyebabkan dia dijadikan tersangka, adalah kasus yang terjadi pada 2011. Sekali lagi publik melihat bahwa kasus ini ada kaitan dengan aksi demo besar-besaran penistaan agama yang dilakukan Ahok. Seandainya kasus penistaan itu tidak dilaporkan, kasus ini pun mungkin tidak akan muncul.
Kini, ranah dakwah pun terkesan ingin dicampuri oleh pemerintah. Para khatib ingin disertifikasi. Kendati dalam wawancaranya di beberapa media Menteri Agama mengatakan bahwa ide sertifikasi bukan ide murni dirinya, tapi hanya respon terhadap usulan masyarakat. Hal itu dilakukukan dengan alasan agar isi ceramah tidak mengadu domba dan mengancam disintegrasi. Bila langkah seperti ini yang akan ditempuh pemerintah dalam meredam aksi publik, agar ketenangan itu tercipta, sejatinya pemerintah telah salah arah. Langkah menyekat dan menghambat kritik dengan cara-cara seperti ini, sudah tidak zamannya lagi. Dan ini tidak akan menjadi keputusan yang produktif, malah akan menjadi keputusan yang kontraproduktif, yang akan menyulut konflik dan penentangan dari publik.
Sudah saatnya laku-laku politik dalam meredam konflik tidak lagi menggunakan cara-cara intimidatif dengan bungkus argumentatif. Publik hari ini sudah begitu cerdas melihat, mana kebijakan yang lahir dari kepentingan politik, mana kebijakan yang lahir murni untuk perbaikan publik. Akhirnya, biarkan semua itu berjalan selaras dengan sunnatullah. Insya Allah, khatib atau dai yang berkualifikasi dan berkompetensi akan terus eksis dan dirindui umat, dan yang tidak punya kualifikasi dan kompetensi akan tergerus dengan sendirinya. Hanya saja jangan pernah memandang, khatib yang melakukan kritik, atau nahi munkar dilihat sebagai tidak berkualifikasi atau berkompetensi. Dan sebaliknya yang berada di ranah amar ma’ruf dan “memuji†pemerintah dikategorikan berkualifikasi dan berkompetensi. Alhasil, nantinya dai atau khatib menjadi pendakwah yang kehilangan jatidiri, tersandera oleh selembar surat yang bernama sertifikasi atau apapun itu namanya. Wallahu’alam.*** Editor : Rindra Yasin