Menyoal Gadai BPKB

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 11 Februari 2017 | 09:54 WIB
RIAUPOS.CO - MUNGKIN anda pernah membaca sebuah iklan yang bertuliskan: “Perlu dana cepat? Gadaikan BPKB anda di kantor kami!” atau seorang marketing yang menawarkan pinjaman kepada Anda dengan berkata, “Kami bisa memberikan pinjaman kepada anda dengan jaminan BPKB”.   

Apakah kalimat ini benar adanya? Dalam pandangan awam, mungkin kalimat tersebut mudah dipahami sebagai penawaran dari perusahaan yang akan memberikan dana kepada seorang debitur dengan syarat menyerahkan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) sebagai jaminan. Akan tetapi samakah pemahaman itu dalam pandang hukum? Apakah kalimat “Gadai BPKB” atau “Jaminan BPKB” dapat diartikan bahwa yang digadaikan adalah BPKB-nya? Seandainya itu benar apakah yang nantinya akan dieksekusi? BPKB atau kendaraannya? Apakah dapat dieksekusi bersama?

Untuk mengetahui lebih jauh hal ini perlu sekiranya kita mengenal beberapa jaminan kebendaan yang eksis di  Indonesia. Beberapa jaminan tersebut  terdiri dari Hipotik, Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai dan Resi Gudang. Gadai merupakan jaminan yang paling dikenal oleh masyarkat karena telah lebih dahulu ada daripada jaminan kebendaan yang lain, bahkan sebelum Indonesia merdeka di saat rezimnya hukum adat masyarakat sudah mengenal gadai. Oleh karenanya tidak heran bila masyarakat sering menyebut istilah jaminan sebagai gadai baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Sebagai contoh gadai BPKB, gadai tanah, gadai emas dan lain sebagainya semua diistilahkan dengan gadai. Padahal tidak semua benda-benda tersebut dapat dijaminkan dengan lembaga jaminan gadai.

Fidusia v Gadai
Pada dasarnya antara fidusia dan gadai merupakan lembaga jaminan yang mirip, namun tidak sama. Meskipun gadai lebih populer di tengah-tengah masyarakat akan tetapi sesungguhnya jaminan fidusia lebih banyak dipergunakan oleh lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank sebagai lembaga  jaminan. Pengaturan tentang jaminan fidusia telah mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (disigkat dengan UU JF) demikian pula dengan gadai yang diatur dalam pasal 1150 KUH perdata. Baik fidusia dan gadai merupakan jaminan kebendaan untuk benda bergerak seperti kendaraan bermotor, inventaris kantor, mesin mesin pabrik, saham, piutang, dan lain sebagainya. Walaupun demikian perbedaan sedikit terdapat pada objek jaminan fidusia. Meskipun ia merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak (movable property) seperti halnya gadai namun undang undang menyatakan bahwa fidusia juga dapat dibebankan kepada benda tidak bergerak (immovable property) yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

Persamaan lain antara gadai dan fidusia yakni sama-sama merupakan perjanjian accessoir (pengikutan). Perjanjian accessoir sendiri memiliki arti bahwa perjanjian ini mengikuti perjanjian pokok. Perjanjian pokok sendiri dapat berbentuk perjanjian kredit ataupun perjanjian pembiayaan. Prinsipnya adalah perjanjian utang piutang dengan mensyaratkan adanya jaminan. Pendeknya, setelah perjanjian kredit ditanda-tangani, maka ditandatangani pula perjanjian jaminan sebagai perjanjian pengikutannya (accesoir). Akibatnya, dimulainya dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung pada mulai dan berakhirnya perjanjian pokok.

Hal terpenting dari adanya jaminan yaitu diberikannya hak untuk didahulukan (hak preferensi) dalam pelunasan apabila debitur wanprestasi atau ingkar janji dengan cara melelang objek jaminan guna pelunasan utang debitur padanya. Pada gadai hak preferensi ini diberikan langsung oleh KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek/BW) dan pada Fidusia dinyatakan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUJN.

Rangkaian persamaan di atas memang wajar adanya karena fidusia merupakan pengembangan dari gadai. Awal dari keberadaan fidusia didorong karena adanya keutuhan sebuah jaminan yang tidak mensyaratkan inbezitelling. Inbezitelling adalah sebuah syarat yang mengharuskan objek jaminan dikuasai oleh kreditur. Syarat inilah yang harus ada pada gadai, namun syarat ini sesungguhnya menyulitkan debitur yang masih memerlukan objek jaminan untuk dipergunakan bagi kehidupannya sehari-hari. Sebagai ilustrasi Amir memerlukan dana untuk modal usaha berjualan keliling kemudian ia mendatangi bank yang dapat memberikan dana  tersebut. Bank sudah pasti akan memintakan jaminan atas utang tersebut. Amir hanya memiliki kendaraan yang biasa ia pakai untuk berjualan. Apabila ia menggunakan lembaga jaminan gadai, maka ia harus menitipkan kendaraan tersebut pada bank sedangkan ia sangat memerlukan kendaraan untuk berjualan sehari hari. Kesulitan seperti inilah yang kemudian dijawab dengan kehadiran jaminan fidusia yang mengizinkan objek jaminan tetap dikuasai debitur dengan status pinjam pakai. Status ini tertuang dalam akta otentik yang bernama akta jaminan fidusia. Perbedaan atas penguasaan objek jaminan ini yang membedakan gadai dan fidusia yang menjadi ciri khas masing-masing.

Fidusia Harus Didaftar
Berbeda dari gadai, fidusia wajib dibuat dengan akta otentik dan wajib didaftarkan ke Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) sebagimana amanah undang-undangnya. Urgensi pendaftaran pada fidusia sangat berkaitan dengan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut. Seorang kreditur hanya dapat melakukan eksekusi bila ia telah mengantongi sertifikat fidusia. Sertifikat fidusia itu sendiri memiliki irah-irah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dianggap sama dengan suatu putusan hakim (Pasal 15 ayat 1 dan 2). Hak untuk melakukan eksekusi ini disebut sebagai hak eksekutor.

Sehubungan dengan itu, kewajiban memiliki sertifikat fidusia terlebih dahulu baru kemudian dapat melakukan eksekusi diperkuat dengan hadirnya Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Hadirnya Permenkeu ini membuat Kemenkumham dibanjiri permohonan pendaftaran fidusia. Akibatnya, untuk mengantisipasi penumpukan dan lambatnya penerbitan sertifikat jaminan fidusia maka Kemenkumham RI mengeluarkan kebijakan pendaftaran secara online yang dikenal dengan fidusia online.

Era baru dalam pelayanan fidusia dimulai untuk menyusul produk Kemenkumham lainnya yang telah lebih dahulu dilakukan secara online seperti pendaftaran perseroan terbatas. Fidusia online masuk menjadi bagian dari situs www.sisminbakum.go.id. Situs ini diganjar sebagai  salah satu dari sembilan  layanan publik terbaik oleh Kementerian Pendayaganaan Aparatur Negara dalam kompetisi bergengsi yang diikuti oleh lebih dari seratus layanan publik.

Guna memenuhi asas publisitas, fidusia online memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk melakukan pengecekan dan pendaftaran jaminannya. Fidusia online terus berbenah diri meningkatkan pelayanannya. Namun dapat disayangkan nama fidusia memang tidak terlalu dikenal oleh masyarakat awam, mungkin sudah saatnya sosialisasi fidusia ini dilakukan lebih luas lagi oleh Kemenkumham tidak terbatas hanya pada kalangan notaris dan lembaga pembiayaan saja, tapi juga merambah pada lapisan masyarakat agar tidak lagi salah dalam memahami suatu lembaga jaminan. Ini menjadi penting guna meluruskan pemahaman yang salah seperti gadai BPKB di atas.

Bila kita telah paham ciri masing masing lembaga jaminan maka tampak jelas bahwa gadai BPKB akan membuat bingung. Kebingungan itu disebabkan seharusnya yang dapat di jadikan objek jaminan adalah benda yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dieksekusi. Bila menggunakan lembaga gadai, maka yang seharusnya di serahkan kepada kreditur adalah kendaraan bermotornya bukan BPKB karena BPKB hanyalah  surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor saja. Bahkan, nama dalam BPKB bisa saja berbeda dengan pemilik sebenarnya.

Pada umumnya, gadai BPKB yang ada di tengah–tengah masyarakat sesungguhnya  menggunakan lembaga jaminan fidusia karena yang di jadikan objek jaminan adalah kendaraan bermotornya bukan BPKB. Penamaan yang benar akan dapat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang lembaga-lembaga jaminan ini.*** Editor : Rindra Yasin