Bersama Menjaga Kondusifitas Pasca-Pilkada

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 20 Februari 2017 | 09:42 WIB
RIAUPOS.CO - HAMPIR sepekan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak  pada 101 daerah di Indonesia berlalu, setelah berlangsung aman, tertib dan lancar, termasuk pada dua daerah di Riau yakni Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. Memang hasil penghitungan resmi oleh KPU sebagai penyelenggara pilkada, belum tuntas. Namun siapa pasangan calon yang menang, sudah dapat diperkirakan, termasuk daerah mana yang harus berlanjut pada putaran kedua.

Kita mencatat dan mencermati segala dinamika yang terjadi pada ajang pesta demokrasi kali ini, mulai dari yang biasa-biasa saja, hingga yang tensinya begitu tinggi dan merembet ke segala sisi. Untuk yang terakhir ini, kita patut dan terus mengingatkan bahwa pilkada ini adalah wadah demokrasi di mana kita memilih pemimpin, kepala daerah.

Kepala daerah yang kita pilih bersama, bukanlah raja yang mempunyai kekuasaan absolut. Kepala daerah adalah bagian dari pelayan publik. Memang pada pelaksanaannya kadang pejabat bertingkah seolah raja. Namun, dalam kasus seperti itu masyarakat punya hak untuk mengeritik, mengoreksi, atau malah menggugatnya.

Artinya, esensi dari pilkada adalah memilih seseorang yang cakap mengatur birokrasi untuk melayani kepentingan publik dengan baik. Jadi, tak perlu berlebihan menyikapinya. Boleh saja kita punya keyakinan tertentu dalam memilih calon yang dijagokan, tapi tidak lah perlu sampai kemudian membeci orang lain yang berbeda pandangan. Suasana kondusif ini perlu terus kita jaga.

Karenanya, kita berharap  setiap pasangan calon (paslon) yang kalah atau gugur,  dapat menerimanya dengan legawa. Tak perlu memperpanjang persoalan. Apalagi, Undang-Undang Pilkada sudah mengatur selisih perolehan suara yang bisa digugat, yakni di kisaran 0,5 sampai 2 persen, bergantung jumlah penduduk. Jika selisih suara di atas angka itu, paslon tidak bisa menggugat.

Daripada membuat gaduh, lewat media sosial misalnya, ada baiknya saat ini berpikir lebih rasional. Untuk pemilih yang masih menunggu putaran kedua, kita terus mewanti-wanti agar tidak mudah percaya dengan informasi-informasi personal tentang paslon yang bertebaran di dunia maya. Kebenarannya amat sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Artinya, informasi yang akan kita jadikan referensi, semestinya sudah kita ketahui kredibilitasnya. Percayalah, masih  banyak media massa yang terikat hukum, etika, dan tanggung jawab terhadap kebenaran berita. Informasi informasi dari merekalah yang sebenarnya lebih bisa dipercaya.

Kita titip kepada pemilih yang jagoannya menang, tidaklah perlu lama-lama bereuforia. Anda, dan tentu saja kita semua, justru punya tanggung jawab agar kepala daerah terpilih bekerja sesuai harapan. Jangan pernah lupa janji-janji selama masa kampanye. Kita arsipkan apa yang pernah mereka janjikan,  untuk menjadi pengingat. Suatu saat, jika sang kepala daerah lupa, kita tinggal menagih janji-janji itu. Hak menagih janji ini mutlak dimiliki seluruh masyarakat di daerah penyelenggara pilkada. *** Editor : Rindra Yasin