RIAUPOS.CO - Persoalan guru PNS ditugaskan atau minta bertugas pada sekolah swasta sama sekali bukan isu baru, melainkan telah lama jadi gunjingan laksana api dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat memantik kerisauan dan kegalauan. Soalnya sangat sederhana, jika guru PNS mengajar di sekolah swasta pastinya memperoleh sumber penghasilan ganda, gaji sebagai PNS plus honor mengajar di sekolah swasta. Galau kerisauan lainnya, cukup banyak sekolah negeri yang menjerit kekurangan guru lalu mengambil solusi dengan merekrut tenaga pendidik alumnus akademi dan perguruan tinggi untuk berkiprah sebagai guru honorer. Sudah barang tentu iming-imingnya PNS. Berapa jumlah guru honorer yang berspekulasi dapat diangkat sebagai PNS ini, pihak Badan Pusat Statistik tak bisa memberikan kepastian angkanya. Lantas, dari mana uang membayar para honorer sekolah yang telah bertugas setahun, lima tahun bahkan ada yang lebih dari sepuluh tahun ini? Pemko dan Pemkab maupun Pemprov yang baik hati mengalokasikannya dari APBD. Kemudian para orang tua yang peduli pendidikan bersepakat membentuk komite-sekolah sekaligus menyumbang sebatas kemampuan ekonomi masing-masing. Selain itu, beberapa sekolah memanfaatkan pula kucuran dana BOS APBN guna membayar honorer-honorer tersebut.
Bagaimana selanjutnya dengan guru PNS yang berkiprah pada sekolah-sekolah swasta? Apakah setelah mereka “ditarik†agar mengajar pada sekolah negeri, lantas sekolah negeri tak perlu lagi susah-payah mencari guru honorer lantaran jumlah guru telah cukup tak usah ditambah lagi? Sebaliknya, apakah sekolah-sekolah swasta bakal tutup total dikarenakan guru-guru PNS itu ditarik dari sekolah mereka? Apakah sudah betul testimoni Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Ferdiansyah, bahwa ditugaskannya guru-guru PNS pada sekolah swasta sebagai penggantian tanggung jawab pembiayaan pemerintah, lalu mengkalkulasikan kalau gaji guru PNS Rp4 juta sebulan atau Rp48 juta setahun diganti dengan penugasan ke sekolah swasta?
Sejatinyalah permasalahan ini perlu diluruskan secara kontekstual. Pertama, tenaga PNS pastinya harus mencurahkan pengabdiannya pada sektor pemerintah, bukan swasta apalagi mereka dibayar pemerintah serta mendapatkan hak-haknya secara cukup sesudah diwisuda sebagi PNS berdasarkan SK Pengangkatan. Gaji PNS tentu bukan berdasarkan tempat tugas, melainkan merujuk pada SK dan pangkat golongan.
Kedua, sekolah-sekolah swasta dipastikan takkan gulung tikar kendati guru PNS mereka ditarik ke habitatnya. Sangat mungkin pula komunitas guru honorer pada sekolah-sekolah negeri dialihkan ke sekolah swasta guna mengisi kevakuman sebagai dampak ditarikknya guru-guru PNS tersebut. Namun diperlukan transparansi Kemendikbud, berapa gerangan populasi guru PNS yang berkiprah pada sekolah-sekolah swasta, sebaliknya berapa lagi guru honorer yang menunggu diangkat jadi PNS pada sekolah-sekolah negeri. Ketiga, perhatian maupun kepedulian pemerintah terhadap pendidikan selama ini sangat-sangat adil dan tidak dikotomi. Jika sekolah-sekolah negeri kecipratan BOS maupun dana bantuan APBN/APBD buat proyek pembangunan fisik, sekolah-sekolah swasta pun tetap memiliki hak yang sama. Cukup banyak gedung sekolah swasta yang dibangun pemerintah melalui dana APBN/APBD.
Keempat, kekhawatiran tutupnya sekolah swasta akibat penarikan guru PNS sangat tidak beralasan. Pemerintah nyatanya memberi kebebasan terhadap sekolah-sekolah swasta mematok uang pungutan tanpa batasan maksimal. Entah itu namanya pungutan uang pendaftaran, uang sekolah bulanan, uang sertifikat, uang perpisahan dan sebagainya. Jangan terkejut bila beberapa sekolah swasta mematok angka sampai puluhan juta rupiah untuk pendaftaran.
Kemudian, PNS yang berkiprah di luar habitatnya, tak semata-mata hanya pada lembaga pendidikan. Sebenarnya pada lembaga kesehatan, juga banyak. Seperti rumah sakit, klinik, rumah sakit milik swasta yang dimodali investor mau pun korporasi. Di tempat-tempat tersebut cukup banyak dokter, bidan, paramedis, apoteker berpredikat PNS yang bertugas. Kemudian pada perguruan tinggi,akademi dan sekolah tinggi lainnya cukup banyak pula dosen PNS yang mengabdi. Mengapa permasalahan guru swasta lebih mengemuka tentu saja lantaran akumulasinya memang dahsyat dan jumlah mereka jauh luar biasa daripada PNS yang bekerja di rumah sakit, klinik, hospital milik swasta, maupun perguruan tinggi dan akademi serta sekolah tinggi swasta. Begitupula, disiplin ilmu kedokteran, kebidanan, serta keperawatan dan farmasi amat spesifik sekalian mengharuskan mengabdikan ilmu-ilmu tersebut pada ruang lingkup spesial. Seperti rumahsakit, klinik dan hospital. Sementara karir guru terbuka peluangnya bagi semua disiplin ilmu. Malah, seorang dokter, bidan, paramedis dan apoteker sekalipun juga berpotensi sebagai guru atau dosen.
Silang pendapat memang terus bergulir dalam kontekstual guru PNS yang bertugas di sekolah swasta. Meski Mendikbud Muhadjir Effendy menegaskan, kebijakan penarikan guru PNS dari sekolah-sekolah swasta belum akan diberlakukan, namun sebagaimana ditulis di atas, hal ini laksana api dalam sekam. Pernyataan keras justru disampaikan Kabid Perencanaan SDM Aparatur Kementerian PAN-Reformasi Birokrasi Syamsul Rizal “Guru PNS yang menolak pindah dari sekolah swasta ke sekolah negeri, akan dikenai sanksi tegas sesuai PP 53/2010 Tentang Disiplin PNS.†ujarnya. Sedangkan Ketua Ikatan Guru Indonesia, Muhammad Ramli Rahim memberikan informasi, betapa herannya dia bahwa sebuah sekolah swasta kecil yang muridnya tak seberapa, ternyata disitu bertugas delapan orang guru PNS!
Akhirulkalam, segalanya tentu terpulang pada kebijakan pemerintah. Sebab, dilemma ini amat musykil dan sulit. Di saat sekolah-sekolah negeri menjerit kekurangan guru lalu merekrut honorer yang tak jelas masa depannya, di saat itu pula investor swasta dan korporasi berlomba-lomba bikin sekolah dan berharap dapat bantuan guru PNS sehingga tak perlu pusing memikirkan gaji mereka atau cukup diberi alakadarnya.***
Editor : Rindra Yasin