Jamaah Haji Prioritas

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 22 Februari 2017 | 09:29 WIB
RIAUPOS.CO - Sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia mengalami masa yang panjang, dimulai sejak masuknya agama Islam ke Nusantara, masa penjajahan, masa orde lama, masa Orde Baru hingga sekarang. Dari masa ke masa penyelenggaraan haji banyak mengalami dinamika yang bermuara pada persoalan pokok, yaitu peraturan yang menyangkut hubungan bilateral antara dua negara yang memiliki perbedaan sosio-budaya, bentuk pemerintahan dan status kenegaraan, Indonesia yang menganut system Republik dan Arab Saudi yang berbentuk Kerajaan. Pada masa penjajahan, permasalah utamanya adalah keamanan dan terbatasnya fasilitas. Kini saat dunia telah aman dan fasilitas semakin canggih, besarnya jumlah jemaah haji terkait dengan keterbatasan kuota dan kemampuan sarana dan prasarana menjadi persoalan utama.   

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI, sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia No 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang antara lain adalah memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam (Pasal 3).

Dalam melaksanakan amanat tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama setiap tahun secara bersungguh-sungguh berupaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap jamaah haji dengan mengadakan kajian-kajian, melakukan studi banding ke berbagai negara sesama pengirim jamaah haji dan mengevaluasi kinerja pelayanan terhadap jamaah haji setelah selesai pelaksanaan operasional penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya.

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar dunia, tahun 1437H/2016 lalu memberangkatkan jamaah haji sesuai kuota sebanyak 168.800 orang, untuk memenuhi kepuasan layanan kepada seluruh jamaah tidak semudah seperti membalikan telapak tangan, dalam pemenuhan layanan tersebut diperlukan persiapan matang yang mencakup berbagai bidang layanan jamaah. Karena problema jamaah haji Indonesia sangatlah komplek,  terdiri dari berbagai macam latar belakang yang berbeda baik suku, bahasa, adat istiadat/budaya, usia, pendidikan, pekerjaan maupun pengalaman berhaji.

Persoalan lain adalah masalah kuota haji Indonesia semakin terasa sejak Kerajaan Arab Saudi melakukan perbaikan besar-besaran terhadap Masjidil Haram, yang berakibat dipotongnya kuota haji Indonesia sebanyak 20 persen secara nasional sejak 2013, dari 211 ribu jamaah, menjadi 168.800 orang jamaah. Hal ini juga berimbas terhadap jatah kuota haji untuk Provinsi Riau, dari 5.010 orang menjadi 4.008 orang. Adanya pemotongn ini menjadikan antrean keberangkatan melonjak tajam, yang tadinya hanya 5 sampai 7 tahun, sekarang harus bersabar hingga 18 tahun. Walau sebenanrnya masa menunggu 18 tahun itu belumlah seberapa, bila dibandingkan dengan daerah  lain di Indonesia, seperti di Provinsi Sulawesi Selatan ada kabupaten yang harus menunggu selama 35 tahun.

Setiap musim haji tiba, masyarakat yang telah mendaftarkan diri dan mendapatkan porsi haji senantiasa berharap dirinya akan dipanggil pada tahun ini, namun keberangkatan haji sejak diterapkannya Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) tidak ada lagi yang bisa menyalip keberangkatan jamaah lain, bahkan ahli waris juga tidak bisa menggantikan nomor porsi orang tuanya apabila batal berangkat karena wafat, karena yang berhak berangkat adalah jamaah yang porsinya masuk dalam daftar jamaah calon haji (JCH) yang akan berangkat sesuai nomor urut kacang. Untuk musim haji tahun 1438 H/2017 M ini, batas akhir nomor porsi yang masuk untuk 5010  JCH di Provinsi Riau adalah 0400068326, jadi bagi masyarakat yang sudah mendaftar haji dan memiliki porsi di bawah nomor porsi tersebut secara otomatis yang bersangkutan akan berkesempatan untuk melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan melengkapi semua administrasi untuk keberangkatannya.

Dalam mengatur skala prioritas bagi JCH yang akan berangkat sesuai dengan urutan haknya, maka  Kementerian Agama memberikan waktu Pelunasan BPIH dalam dua tahap. Pada tahap satu ada tiga kelompok JCH yang diberi  prioritas, pertama, JCH  yang mengalami lunas tunda. Mereka adalah JCH yang telah melunasi BPIH dan seharusnya berangkat pada tahun lalu, akan tetapi karena satu dan lain hal tidak jadi berangkat. Permasalahan yang menyebabkan kelompok ini tidak jadi berangkat antara lain, sakit, hamil, menunda karena tidak ada muhrim dan atau mengajukan penundaan berangkat  dengan alasan lainnya.

Kelompok kedua, JCH yang memang mendapatkan porsi untuk berangkat  pada tahun berjalan dan belum pernah menunaikan ibadah haji. Kelompok inilah yang di Provinsi Riau pada tahun ini sampai pada nomor porsi 0400068326. Mereka yang porsinya di bawah nomor tersebut dan belum pernah menunaikan ibadah haji, maka diberi kesempatan pertama untuk melunasi BPIH.

Kelompok ketiga adalah JCH yang terpisah, yaitu JCH yang terpisah orang tua dan anak, serta terpisah antara istri dan suami, kelompok ini salah satunya masuk porsi berangkat, yang dimaksud terpisah orang tua dan anak adalah, orang tua (ibu/ayah) masuk dalam porsi berangkat pada tahun berjalan, sang anak porsinya belum berangkat pada tahun berjalan, dan sudah mendaftar minimal dua tahun sebelum musim haji berjalan. Begitu juga yang terpisah antara istri dan suami, prosesnya mereka terlebih dahulu harus mengajukan permohonan penggabungan mahram ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota tempat mereka mendaftar, selanjutnya baru direkomendasikan ke Kantor Wilayah Kementeria Agama provinsi, dari provinsi diusulkan ke Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. Setelah selesai masa pelunasan tahap  satu, barulah akan diberitahukan kepada jamaah apakah permohonan penggabungan mahramnya dikabulkan atau tidak berdasarkan keputusan Dirjen PHU Kementerian Agama RI.

Selanjutnya apabila masih ada kuota haji tahun berjalan  yang tersisa setelah masa  pelunasan BPIH tahap satu yang diberikan kepada tiga kelompok JCH yang menjadi prioritas tersebut,  maka akan dibuka pelunasan tahap dua.  Kata kuncinya adalah apabila masih ada kuota haji yang tersisa, untuk Provinsi Riau kuota haji tahun 1438 H/2017 sebanyak 5.010 orang, jadi apabila masih tersisa dari jumlah itu akan dibuka kembali pelunasan tahap dua sebanyak kuota yang tersisa, namun apabila pada masa pelunasan tahap satu semua jatah  kuota haji sudah terisi, maka tidak akan ada masa pelunasan tahap dua.

Pada masa pelunasan tahap dua, JCH yang mendapat prioritas adalah, pertama JCH lanjut usia, yaitu JCH yang sudah berusia 75 tahun ke atas dan sudah mendaftar minimal dua tahun (untuk keberangkatan haji tahun ini, minimal sudah mendaftar pada Januari 2015). Yang istimewa dari kelompok ini adalah, mereka dapat megajukan satu orang pendamping dalam perjalanan ibadah hajinya, dengan ketentuan minimal yang akan mendampingi sudah dapat porsi dua tahun sebelum pengajuan keberangkatan. Kelompok ini juga harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota tempat mereka mendaftar, selanjutnya baru direkomendasikan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, dari provinsi diusulkan ke Direktur Jendral  Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.  Daftar JCH lanjut usia yang dapat berangkat akan dberitahukan kepada jamaah berdasarkan keputusan Dirjen PHU Kementerian Agama RI. Kelompok kedua JCH yang mendapat prioritas untuk melakukan pelunasan BPIH pada tahap dua adalah JCH yang sudah menunaikan ibadah haji dan nomor porsinya masuk kuota berangkat dalam tahun berjalan.

Berdasarkan pengalaman penyelenggraan haji pada setiap musimnya, belum pernah terjadi pada pelunasan tahap satu semua kuota haji terpenuhi, karena dalam setiap  tahun banyak hal yang menyebabkan masyarakat yang telah mendaftar haji tidak bisa berangkat, antara lain wafat, sakit, dan membatalkan diri disebabkan oleh berbagai hal. Untuk itu peluang bagi jamaah haji prioritas lanjut usia akan selalu ada walau kuotanya sangat terbatas, sesuai dengan kuota yang tersisa.*** Editor : Rindra Yasin