RIAUPOS.CO - Dalam kesempatan kali ini, Penulis berkhayal Andaikan Saya adalah Wali Kota Pekanbaru. Apa yang akan Penulis lakukan? Sudah barang tentu ada banyak sekali aspek yang harus diperhatikan dan diurus dalam kedudukan seperti itu. Tapi oleh karena saya tidak akan berada pada jabatan itu, maka saya harus menemukan hal-hal apa saja yang perlu dijadikan prioritas dalam masa jabatan lima tahun itu, agar dapat direalisasikan segera dalam upaya menyejahterakan masyarakat sebagaimana amanat konstitusi. Namun, tentu bukan rancangan atau program jangka pendek saja yang harus saya perhatikan, tetapi juga program jangka menengah dan jangka panjang.
Program jangka menengah dan jangka panjang tentu dimaksudkan agar dapat memberikan arah dan jalan bagi perkembangan kota dan masyarakatnya selanjutnya, sehingga di masa depan bila dilaksanakan secara konsisten tidak perlu lagi terjadi hal-hal yang bersifat mendadak, spekulatif, mencederai hak-hak masyarakat, bongkar-pasang, penggusuran, atau semacam itu.
Dalam ruang yang terbatas ini, Penulis tidak akan menyusunnya secara sistematis, melainkan sekadar dalam bentuk urutan saja.
Metropolitan dan Sistem Perkotaan
Jumlah penduduk Kota Pekanbaru sejak beberapa tahun belakangan ini sudah lebih dari satu juta jiwa. Menurut UU, kota kita sudah memiliki hak untuk “naik kelas†dari status kota besar menjadi kota metropolitan. Perubahan status ini akan memberi dampak positif yang cukup besar bagi kita, sehingga seharusnya usaha ini sudah terlaksana sejak beberapa tahun yang lalu. Maka status metropolitan ini perlu menjadi program yang diprioritaskan pada periode ini.
Pada saat yang sama, gagasan untuk membentuk sebuah sistem perkotaan antara Pekanbaru (saya menyebutnya Payungsekaki) sebagai kota inti dengan wilayah sekelilingnya juga perlu digesa. Pemko periode yang lalu, bersama Pemprov dan beberapa kabupaten tetangga, memang sudah sempat melansir sebuah sistem perkotaan yang diberi nama Pekan Sikawan (Penulis sendiri dalam buku itu mengusulkan nama Bangsawan Malik). Gagasan ini tentu bukan dimaksudkan untuk sekadar gagah-gagahan belaka. Dalam planologi atau ilmu tata ruang kota sekarang ini, dalam konteks ekosistem, ekonomi, dan sosial-budaya adalah penting sekali. Maka, gagasan ini perlu ditindaklanjuti, dikaji, dan direalisasikan lebih jauh hingga memperoleh pengesahan dari pusat, seperti yang telah diperoleh delapan kawasan metropolitan lain sejak beberapa tahun yang lalu.
RTRW
Perlu diprioritaskan pengesahan segera Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW )ini, bila memang telah mengalami kajian yang komprehensif. Banyak pekerjaan fisik, bangunan, infrastruktur, dan keperluan-keperluan masyarakat yang tertunda selama ini oleh karena belum disahkannya RTRW ini. Mungkin langkah pertama adalah segera disahkan saja rancangan RTRW yang sudah disusun agar pembangunan masyarakat tidak terhambat, dan apabila perlu dilakukan perubahan atau kajian yang lebih mendalam, dapat dilakukan kemudian sesegera mungkin.
RTRW juga menyangkut rancangan penataan dan pengembangan wilayah, baik itu wilayah pemukiman, perkantoran, perdagangan, perindustrian, dan lainnya. Penulis tidak tahu bagaimana konsep rancangan RTRW yang telah disusun itu, namun seperti yang telah Penulis ajukan dalam buku itu, kawasan pemukiman sebaiknya tetap berada di tengah kota, bukannya di pinggiran kota seperti yang terjadi pada banyak kota metropolitan yang ada. Kalau perkembangan kota dibiarkan semata pada konsep ekonomi (yang notabene kapitalisme-liberal-sekuler), maka kawasan bisnis akan memadat pada suatu kawasan yang strategis (biasanya di tengah kota) sementara kawasan pemukiman berangsur-angsur tersingkir ke pinggiran kota. Hal ini setidaknya akan menyebabkan biaya kegiatan ekonomi sebenarnya ditanggung oleh masyarakat (kecil), serta begitu besarnya kesenjangan nilai properti antara kawasan urban dan sub-urban, yang dengan demikian akan menimbulkan ketidakadilan. Untuk memaksa terjadinya pambangunan secara horisontal itu, mungkin di antaranya dapat dilakukan melalui regulasi ketinggian bangunan (komersial/privat) misalnya tidak lebih dari 50 meter.
Air Bersih
Entah kenapa, pengadaan dan pendistribusian air bersih selalu mengalami kendala di negeri yang sesungguhnya memiliki air yang melimpah ini. Padahal kita tahu, air adalah keperluan yang paling primer bagi makhluk hidup, setelah udara. Maka kesimpulannya adalah pemimpin-pemimpin selama ini sebenarnya tidak pernah serius menyelesaikan persoalan ini, karena menganggap masyarakat akan pandai mencari pemecahannya sendiri. Ini mungkin ada benarnya dalam kondisi serba terbatas, tetapi setidaknya kita dapat melihat adanya perubahan yang lebih baik setiap waktu, walaupun sedikit, bila memang para pemimpin itu benar-benar memperhatikannya. Nyatanya tidak, bahkan semakin buruk, yang membuktikan bahwa mereka sebenarnya tidak pernah serius mengelola masalah ini.
Menurut Penulis, persoalan air bersih di negeri ini sesungguhnya masih sangat mudah dan murah untuk diselesaikan, bila benar-benar serius ingin mengabdi pada masyarakat.
Drainase Kota
Perlu segera dirancang secara komprehensif sistem drainase kota yang terintegrasi. Merancangnya saja bukanlah sebuah pekerjaan yang ringan, bahkan sangat tidak mudah; apalagi merealisasikan, dan merawatnya. Tapi ini penting dan perlu segera diprioritaskan, kalau tidak ingin pada suatu masa Pekanbaru tenggelam dalam kubangan. Sedangkan yang sudah merancang dan melaksanakan jauh lebih dulu saja – seperti Jakarta yang sudah dirancang sejak zaman Batavia dulu, dan Padang oleh JICA sekitar awal 1990-an dulu-sekarang masih juga berkutat dengan hal yang sama, apalagi bila tidak sama sekali.
Dalam hal ini kita juga harus ingat bahwa Pekanbaru pada dasarnya adalah kota dengan dua sungai besar, Siak dan Kampar (Kanan), yang dapat memberi manfaat, tetapi sekaligus juga bila tidak hati-hati malah menjadi mudharat. Dan yang tak kalah penting muka air Sungai Siak pada umumnya relatif sama dengan muka air laut, sehingga Pekanbaru juga sebenarnya termasuk kawasan pasang-surut. Meskipun relatif tidak pernah terjadi banjir besar seperti puluhan tahun yang lalu, namun dengan berkembangnya kawasan pemukiman dan jaringan lalulintas, banjir-banjir yang bersifat lokal pada akhirnya juga akan menganggu aktivitas warga kota secara keseluruhan.
Jaringan Jalan dan Sistem Transportasi Umum
Ini adalah salah satu persoalan yang paling pelik yang dialami oleh kota-kota modern sekarang ini. Masyarakat umum menyebutnya sebagai persoalan macet. Persoalan yang sesungguh adalah, seperti yang telah Penulis sebut tadi, yaitu persoalan penataan kawasan. Sistem ekonomi yang diterapkan selama ini memang pada dasarnya membuat segala hal menumpuk atau memusat pada suatu tempat tertentu. Mereka mengatakan itu adalah demi efisiensi dan efektivitas —yang sebenarnya hanyalah untuk kepentingan mereka sendiri. Pada akhirnya masyarakat banyaklah yang menanggung dampak yang ditimbulkannya, mulai dari dampak pemborosan waktu dan ekonomi, polusi, hingga psikologi. SITRAM pernah melansir pada tahun 2003 di Jakarta saja terjadi pemborosan ekonomi akibat kemacetan lalulintas itu sebesar Rp5,4 triliun/tahun, dan Bandung Rp1,2 triliun/tahun. Sementara dampak polusi udara dari gas buang kendaraan di Jakarta adalah 87 persen dan kehilangan energi secara percuma 21,80 persen, sedang di Bandung dampak polusi udaranya 54 persen dan kehilangan energi 12,80 persen.
Oleh karena itu penting segera dilakukan penataan kawasan yang dapat mengarahkan terjadinya pembangunan dan pengembangan yang merata di seluruh wilayah kota (dan sistem perkotaan), sehingga terjadi pemerataan yang berkeadilan. Sebagai penunjang perlu dirancang, dibangun, dan ditata suatu jaringan transportasi [darat] yang komprehensif dan terintegrasi. Namun ada yang keliru dengan pola yang telah dilakukan banyak kota selama ini, karena mereka melakukan pembangunan jaringan transportasi itu dengan pola “tulang ikanâ€, yang selalu berakhir pada bertumpuknya lalulintas pada ruas-ruas jalan utama. Yang tepat adalah membangun jaringan jalan dan transportasi umum yang terintegrasi dalam pola “lingkaran-lingkaran kecil berada di dalam lingkaran-lingkaran yang lebih besar, dan seterusnyaâ€.
Pasar dan PKL
Ini termasuk keperluan dasar masyarakat, namun jarang sekali mendapat perhatian yang serius, sehingga kita selalu saja menghadapi fenomena pasar tumpah, pedagang kaki lima (PKL) yang turun hingga ke badan jalan, dan pasar-pasar kaget. Satpol PP dan masyarakat akhirnya selalu main kucing-kucingan, yang tak jarang berakhir dengan “perdamaian†atau pertengkaran. Penulis juga heran kenapa persoalan pengadaan dan pengelolaan pasar (rakyat, tradisional) ini terkesan begitu sulit, setelah bertahun-tahun. Lagi-lagi ini sebenarnya hanyalah persoalan keseriusan dan keberpihakan pemerintah.
Fenomena yang juga harus diperhatikan dalam konteks ini adalah berkembangnya mini-mini market, hingga bahkan ke kawasan pelosok di daerah-daerah. Sebenarnya ada regulasi tentang hal ini, seperti yang berkaitan dengan tempat dan lingkungannya, jarak bangun, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Tapi dari yang terlihat sepertinya hal itu terabaikan sama sekali. Dalam konteks ekonomi dan lingkungan, mini-mini market modern itu akan sangat mempengaruhi pedagang-pedagang tradisional, yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara. Perlu segera dilakukan penataan yang berkeadilan.
Ekosistem
Ini adalah hal yang seringkali terlupakan, atau bahkan sengaja diabaikan, baik oleh pemimpin-pemimpin kita, apalagi para pelaku bisnis, karena biasanya mereka menganggap persoalan ini hanya akan menimbulkan biaya; padahal ekosistem sebenarnya adalah persoalan yang tidak dapat ditawar-tawar. Ward, Jacob, & Barhdt menyebutkan ada dua batas yang harus dipenuhi agar manusia terjamin kehidupan pribadi dan kehidupan kelompoknya yang bermartabat. Yaitu batas dalam berupa syarat-syarat minimum rohani dan jasmani, dan batas luar berupa kemampuan alam di planet ini yang meliputi ekosistem dan sumber-sumber alamnya. Jika batas luar ini terlampaui, jelas akan membahayakan kehidupan umat manusia.
Dalam konteks ekosistem ini juga meliputi persoalan limbah dan polusi, serta ruang terbuka (hijau dan biru). Limbah yang dimaksud di sini adalah sampah dalam pengertian umum dan polutan. Sampah selalu menjadi persoalan pelik di mana-mana kota, dan —seperti kawasan parkir— bahkan juga ikut diperebutkan oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi yang terjadi. Selama ini pemerintah kota biasanya selalu memanfaatkan jasa swasta untuk mengurus permasalahan sampah ini yang biasanya kemudian (hanya) dibuang ke suatu kawasan di tepian kota yang disebut sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Ini adalah pola lama, yang sudah basi. Ada beberapa alternatif yang lebih baik dalam pengelolaan sampah di abad XXI ini. Tetapi yang paling penting juga adalah menarik peran serta masyarakat, sekaligus menanamkan pemahaman bahwa sampah yang mereka produksi sesungguhnya adalah merupakan tanggungjawab mereka juga. Karena itu, program 5R (reduce, reuse, recyle, replace, & repair) —bukan lagi hanya 3R— harus segera digalakkan di masyarakat, bila perlu dengan berbagai reward & punishment-nya. Jangan sampai film Wall-E terjadi di Pekanbaru.
Hal polusi (terutama udara) sebenarnya sebagian besar dapat teratasi apabila pemerataan kawasan pembangunan dapat dilaksanakan, dan sistem jaringan transportasi umum yang terintegrasi dapat direalisasikan. Di samping itu perlu juga mulai diperhatikan polusi yang “lebih terkiniâ€, yaitu polusi suara dan polusi cahaya. Polusi suara sumber terbesarnya biasanya muncul dari kendaraan dan pabrik-pabrik, sedang polusi cahaya biasanya dari gedung-gedung raksasa yang menggunakan lapisan eksterior yang memantulkan cahaya. Di kota-kota metropolitan dunia jenis polusi ini sudah mulai mengganggu, setidaknya sejak penghujung abad lalu. Polusi seperti ini setidaknya dapat menimbulkan persoalan psikologis bagi masyarakat penghuninya.
Reformasi Birokrasi
Rangkaian kata ini nyaris seperti bunyi mantra yang tanpa makna, meskipun puluhan tahun hadir, bahkan memiliki kementrian sendiri. Seperti sebuah korporasi yang sudah meraksasa, galibnya birokrasi di dalamnya sudah menjadi monster tersendiri, sehingga seringkali tuannya sendiri pun sulit untuk mengendalikannya. Hanya pemimpin yang berintegritas dan memiliki kapabilitas yang mampu memaknai mantra itu dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kelak kita menemukannya.
Catatan Akhir
Penulis membuat judul tulisan ini menggunakan Bahasa Belanda bukan semata-mata karena ingin begaye, tapi karena teringat pada tulisan Ki Hadjar Dewantoro yang berjudul “Als Ik eens Nederlander wasâ€. Meskipun beda konteksnya, tapi setidak-tidaknya sama dalam hal jangan sampai masyarakat Pekanbaru dan kotanya dalam kemelaratan, sementara para pemimpin dan petingginya berfoya-foya menghabiskan uang rakyat (eh negara).
Demikianlah khayalan Penulis, yang mudah-mudahan dapat Penulis terapkan ketika menjadi walikota suatu saat nanti, atau setidak-tidaknya menjadi masukan bagi walikota dan wakil walikota terpilih sekarang ini. Insya-Allah.*** Editor : Rindra Yasin