SUDAH telat setahun tanpa aksi apa pun. Tahun lalu Desa Pangkalan Kabupaten Limapuluh Kota banjir. Jalan lintas Sumbar-Pekanbaru putus total. Jalan direndam air sungai yang meluap melebihi satu meter. Jalur sungai terus meengalir hingga ke PLTA Koto Panjang. Debit air yang besar tidak mungkin dibiarkan bendungan menahan. Daripada jebol, pintu air dibuka saat ketinggian melebihi 82,5 meter atau disaat laju debit air sudah melebihi 1000 m3/detik. Alur berikutnya Sungai Kampar. Debit air besar dan pintu air dibuka, keramba masyarakat disapu, hanyut dan rumah di sepanjang aliran sungai terendam. Tahun lalu itu disebut banjir terbesar setelah puluhan tahun.
Tahun ini? Tanda-tandanya sudah nampak. Banjir di Desa Pangkalan, PLTA Koto Panjang harus dibuka pintu airnya dan bisa saja pagi ini membanjiri aliran sepanjang Sungai Kampar. Berangsung-angsur ke Bangkinang, Airtiris, Teratak Buluh, Pelalawan hingga Semenanjung Kampar. Yang agak berbeda, tahun ini early warning lebih cepat â€dibunyikan’’. PLTA sudah cepat memberitahu kalau akan membuka pintu air PLTA. Melalui surat bahkan pesan di media sosial. Keramba-keramba sudah cepat diikat kuat. Mudah-mudahan mampu menahan debit air yang bisa saja seperti bono.
Bahwa banjir besar dan akan terus melanda tiap tahun itu bukan tanpa sebab. Apalagi kalau bukan hutan yang telah digunduli dan berganti dengan komoditi perkebunan yang daya tangkap airnya tidak baik. Catchment area atau wilayah tangkapan air di PLTA Koto Panjang yang seharusnya tidak boleh diganggu gugat kenyataan saat ini sudah rusak melebihi 85 persen. Kabarnya, di wilayah Kabupaten Limapuluh, Sumatera Barat, hutan pegunungan, perbukitan yang seharusnya terjaga sudah mulai dibabat. Di antaranya akibat pemberian izin pertambangan batu bara. Jadilah air meluncur tanpa ada penahan akar pepohonan disaat hujan lebat mengguyur dengan intensitas lebat dengan durasi lama. Banjir dan akibat lainnya tak terelakkan lagi.
Tanpa aksi apapun maksudnya tidak ada gerakan. Suara sudah pernah terdengar. Dari pemerintah, media, NGO atau tokoh masyarakat. Bahwa harus ada gerakan untuk menahan penggundulan seratus persen cathment area PLTA Koto Panjang. Tapi, aksinya tidak ada. Penegakan hukum juga tidak ada. Perkebunan legal dan ilegal terus bertumbuhan. Tidak sulit membuktikan itu. Kawasan Danau PLTA Koto Panjang yang sebagiannya kini jadi tujuan wisata, tampak jelas di pinggir-pinggirnya sudah dibangun kebun atau rumah. Aturannya jelas, tidak boleh sama sekali dengan radius tertentu.
Untuk itu, perlu ketegasan dan penindakan hukum. Menjaga hutan jangan lagi dipandang kerjanya NGO saja. Semua harus memiliki kesadaran. Sehingga meminta hukum berada di depan bisa disadari sebagai hal yang begitu penting. Untuk masalah di hulu yaitu Kabupaten Lima Puluh, Sumbar, harus duduk bersama. Gubernur Sumbar, Gubernur Riau, Bupati Lima Puluh dan Bupati Kampar membicarakan ini. Harus serius. Serius memulai aksi. Mungkin saja bukan untuk tahun depan karena pohon tidak mungkin tumbuh dalam setahun. Tapi untuk anak cucu nanti, 10 tahun mendatang. Beraksilah.***
Editor : Rindra Yasin