Mengawal Tekad Besar KPK

Rindra Yasin • Dipublikasikan Jumat, 10 Maret 2017 | 10:51 WIB
RIAUPOS.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya mengungkap siapa aktor koruptor di sidang megakorupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP el). Kejutan politik dipastikan terjadi karena hampir pasti bakal ada sejumlah elite politik Tanah Air yang terseret dalam perkara itu.

Dari sekian nama yang beredar, Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) yang paling santer dikaitkan dengan kasus kelas wahid itu. Bahkan, petinggi Partai Golkar itu disebut-sebut berperan sebagai aktor politik yang mengorganisir skandal KTP el dengan kerugian keuangan negara bernilai fantastis, Rp2,3 triliun.

Maka adalah wajar aktivis Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar meminta agar nama yang diungkap secara luas nantinya akan dikawal publik yang mendukung upaya pengusutan korupsi berjamaah KTP el dilakukan secara tuntas. Namun, upaya mengusut semua nama-nama elite itu diperkirakan mendapat perlawanan. KPK sebagai garda terakhir pemberantasan korupsi menjadi sasaran utama counter attack tersebut. Serangan itu bisa berupa upaya pelemahan KPK secara kelembagaan atau pengurangan kewenangan penindakan tindak pidana korupsi.

Serangan balik sudah beberapa kali dialami KPK. Saat menangani masalah surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada awal 2015, misalnya. Skenario kriminalisasi menimpa komisioner komisi antirasuah Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja. Kala itu, KPK intensif menelusuri dugaan penyimpangan BLBI yang disinyalir melibatkan elite politik.

Kriminalisasi terhadap KPK juga pernah terjadi saat lembaga antirasuah tersebut mengusut indikasi korupsi simulator surat izin mengemudi (SIM). Skenario itu menyasar penyidik KPK Novel Baswedan pada 2015. Novel merupakan koordinator tim penyidik untuk kasus simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo, petinggi Polri.

Serangan balik aktor politik atau tokoh besar yang terlibat kasus KTP el mesti diantisipasi. Salah satunya, membuka seluas-luasnya semua nama yang terlibat perkara tersebut. Dengan demikian, publik dapat turut berpartisipasi membentengi KPK dari serangan pihak-pihak yang tidak menginginkan pemberantasan korupsi berjalan mulus.

Apalagi saat ini sedang jalan RUU (revisi undang-undang) KPK, bisa jadi dalam waktu dekat akan ada perubahan UU KPK. Perubahan UU itu merupakan salah satu bentuk pelemahan KPK. Cara yang kedua (melemahkan KPK) yang pernah terjadi membenturkan KPK dengan penegak hukum lain.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya tidak gentar dengan dampak politik yang akan muncul setelah pembacaan dakwaan KTP el. KPK tetap akan fokus pada proses pembuktian dua terdakwa KTP el, yakni mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan anak buahnya Sugiharto.

Febri berharap pihak yang nantinya terungkap dalam dakwaan mengedepankan jalur hukum, bukan politik. KPK berjanji akan bekerja secara profesional menegakkan hukum meski ada elite politik terlibat dalam perkara itu. Soal keraguan publik terhadap independensi KPK, Febri berjanji akan membalik tudingan itu. Pihaknya bakal bekerja maksimal mengumpulkan bukti yang cukup untuk menjerat nama-nama yang terlibat. Dia menegaskan KPK akan menjunjung tinggi supremasi hukum.

KPK pun berharap tidak ada upaya pelemahan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan pengusutan kasus KTP el. Revisi UU KPK, misalnya, diharapkan tidak mengurangi ruang gerak lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi. Seperti poin penyadapan yang nantinya harus dilakukan setelah ada bukti permulaan yang cukup. Dengan diungkapnya secara terbuka siapa aktor koruptor di balik KTP el siapapun orangnya maka publik bisa ikut mengawal agar penegakkan hukum bisa dijaga dan dipertahankan.*** Editor : Rindra Yasin