RIAUPOS.CO - TUJUH miliar nilai bahan pangan yang disita di Selatpanjang saat operasi bersama BPOM RI itu bukanlah sedikit. Diakumulasikan sebanyak 11 ribu pack. Dari setiap pack, bisa puluhan jumlahnya. Dikalikan bisa ratusan ribu satuan yang akan dikonsumsi masyarakat. Bayangkan jika itu benar-benar berbahaya bagi tubuh. Cukup banyak yang bisa kena getah dari praktik ilegal itu.
Jika pun tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh secara langsung, bisa dilihat lagi dari sisi kerugian negara. Produk ilegal tentu tidak membayar pajak. Di tengah runyamnya cadangan devisa negara saat ini, kehilangan pendapatan adalah hak yang menyakitkan. Jika yang disita oleh tim terpadu di Selatpanjang Kamis (17/3) itu nilainya bisa miliaran, bisa dihitung total kehilangan pendapatan negara selama ini. Karena praktik ilegal tersebut disinyalir telah lama berlangsung. Lebih celaka lagi jika pangan ilegal tersebut memberi efek negatif kepada masyarakat yang mengkonsumsinya. Alamat dua kerugian sekaligus yang diderita.
Potret penyeludupan di Provinsi Riau adalah rahasia umum, bekerja diam-diam, tapi sulit untuk ditindak. Kenapa demikian? Dugaannya tentu mengarah praktik beking. Oleh oknum aparat hingga ASN. Sebagai daerah yang strategis, Riau akan terus diintai penyeludup. Bukan hanya produk makanan tapi malah sampai penyeludupan narkoba. Sudah banyak catatan penyeludupan yang diungkap tapi bukan memberi efek jera. Penyeludupan tetap tumbuh subur di pesisir Riau dengan begitu banyaknya pintu masuk (dermaga) tidak resmi dan minimnya petugas yang mengawasi.
Lantas apakah yang harus dilakukan? Ini tidak semata tugas pokok Pemprov Riau beserta kabupaten/kota lainnya. Pangkal pengawasan utama itu ada di pemerintah pusat. Jalur perdagangan internasional adalah wewenang pemerintah pusat. Banyak alibi penyeludupan dengan mendopleng perizinan legal. 10 barang yang resmi tapi 30 yang tidak resmi. Begitu juga penempatan aparat pengamanan perairan dan petugas bea cukai. Semua itu kendalinya juga di pusat. Ditambah lagi peralatan dan kecukupan sarana prasarana untuk melakukan kegiatan pengawasan petugas. Juga diatur oleh pusat. Pemerintah daerah menyerah dengan keadaan ini. Palingan yang bisa dilakukan oleh Pemda adalah mendata, mengecek dan tidak mungkin memiliki akses ke wilayah-wilayah tertentu yang izinnya sudah diatur oleh pusat.
Maka tak ada pilihan lain, menihilkan penyeludupan di Riau ini harus didahului oleh pemerintah pusat. Dengan rawannya Riau, personel pengawasan perairan dan peralatannya harus dicukupkan terlebih dahulu. Kemudian SDM yang handal dan jujur. Libatkan pemerintah daerah secara full partner dalam hal pengawasan dan penindakan. Tetap dan bakukan standarnya melalui Permen dan Perda. Jika tidak, maka aksi bersama BPOM dan instansi lainnya itu bisa dikatakan kegiatan bombastis untuk mencari kepepuleran semata. Malah bisa-bisa dianggap sebagai bentuk bargaining baru terhadap para mafia penyeludup. Karena seperti sudah bisa ditebak, setelah aksi sehari itu, akan diam sampai waktu yang tidak ditentukan. Penyeludupan merebak lagi. Ancaman produk bagi kesehatan manusia Indonesia akan terus menghantui dan tentu saja pendapatan negara yang bocor.*** Editor : Rindra Yasin