RIAUPOS.CO - Catatan Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung, per Oktober 2016 menunjukkan penyebab dominan perceraian adalah tak bisa akurnya pasangan suami isteri, yaitu mencapai 22.590 kasus (48,1 persen). Perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) “hanya†berjumlah 2.240 kasus (4,8 persen). Ketidakharmonisan suami isteri dan KDRT sesungguhnya kurang tepat jika dikotak-kotakkan sebagai dua kategori terpisah. Keduanya bisa menjadi sebuah alur linear. Yaitu, andaikan ketidakakuran suami isteri terus berlanjut, boleh jadi pada fase berikutnya kekerasan domestik akan menjadi warna legam dalam relasi suami istri. Dan itu berarti KDRT berpotensi mempertinggi jumlah perceraian ketika ketidakakuran suami istri terus bereskalasi.
Meski pahit, perceraian menyusul KDRT semestinya bisa memperbesar peluang bagi anak untuk bertumbuh kembang secara lebih sehat. Namun problematis; pada sekian banyak kasus perceraian yang disebabkan KDRT, hakim memberikan hak asuh kepada pihak yang dipandang telah menjadi korban KDRT. Dan karena isteri diidentikkan sebagai pihak yang lebih berpeluang menjadi korban KDRT, maka istrilah (ibu) yang mendapat hak asuh atas anak.
Tidak sedikit aktivis perempuan yang mendukung bahwa dalam perceraian yang disertai KDRT, hak asuh adalah milik ibu secara otomatis. Argumentasinya, karena anak telah menyaksikan perilaku kekerasan yang dilakukan ayah terhadap ibu, maka cara menetralisasi dampak buruknya terhadap anak adalah dengan menjauhkan anak dari figur yang keji tersebut.
Pemisahan anak dari orangtua yang menjadi pelaku KDRT—dalam hal ini ayah— hingga beberapa segi memiliki pembenaran teoritis, yakni proses peniruan (modelling process, Social Learning Theory). Memosisikan anak dalam pengasuhan ibu diyakini akan mengikis pengaruh contoh buruk ayah, sehingga anak nantinya tidak menduplikasi kelakuan ayahnya. Ayah pun ditimpakan status tambahan, yaitu di samping sebagai orangtua yang melakukan KDRT, dianggap juga pasti tidak mampu berperan sebagai orangtua efektif.
Parental alienation pun terlihat di depan mata. Wujudnya, setelah hakim memutuskan hak asuh berada pada pihak ibu, ibu kemudian menutup akses anak untuk berinteraksi dengan ayahnya. Propaganda hitam dilakukan si ibu untuk membangun jarak psikologis selebar mungkin antara anak dan ayah. Sampai-sampai kemudian anak menolak bahkan membenci ayah kandungnya sendiri.
Ibu abai pada kenyataan bahwa tindakannya tersebut merupakan bentuk kekerasan psikis terhadap anak. Pemisahan sepihak seperti itu sesungguhnya melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, karena pemisahan hanya boleh dilakukan sebagai opsi terakhir, demi kepentingan terbaik anak, serta dilakukan oleh otoritas terkait. Ketiga persyaratan tersebut mengindikasikan bahwa pemisahan harus didahului proses assesment.
Juga, studi menemukan bahwa suami (ayah, pelaku KDRT) dan istri (ibu, korban KDRT) sama-sama membawa kecenderungan setara untuk menyakiti anak mereka. Kajian tersebut mematahkan Social Learning Theory sebagai justifikasi teoritis untuk menyerahkan anak-anak kepada ibu (korban KDRT) dan menjauhkan mereka dari ayah. Peniruan, dengan kata lain, tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi tunggal apalagi mutlak untuk menyerahkan hak asuh kepada ibu semata-mata agar anak tidak mengembangkan tabiat dan perilaku kekerasan.
Berangkat dari studi di atas, katarsis-substitusi justru bisa berfungsi sebagai argumentasi untuk tidak memberikan hak asuh kepada korban KDRT (ibu). Bahwa, isteri yang tidak mampu menyerang balik pasangannya justru bisa menjadikan anak sebagai sasaran pengganti. Kepada anak, ibu selaku korban KDRT melampiaskan amarah dan perasaan-perasaan negatif lainnya yang tidak bisa ia arahkan kepada suami selaku sasaran yang sebenarnya (pelaku KDRT).
Betapa pun simpati terulur kepada ibu selaku korban KDRT, namun perkara hak asuh anak tidak semestinya ditilik dari sudut pandang tentang penderitaan korban KDRT. Hak asuh anak tetap merupakan hal-ihwal yang berbeda dengan konflik antara suami dan istri. Hak asuh anak harus didudukkan semata-mata pada pemenuhan kepentingan terbaik anak, bukan pada fondasi lain. Hal ini penting digarisbawahi agar tidak terjadi kerancuan antara keberpihakan terhadap istri yang bercerai dan menjadi korban KDRT serta keberpihakan terhadap anak korban perceraian.
Hak asuh anak tidak boleh dipersembahkan sebagai penawar atas kegetiran yang dialami korban KDRT. Atas dasar itu, dalam kasus KDRT, termasuk di mana istri adalah korban, hak asuh tetap tidak boleh secara by default diberikan kepada istri. Terlebih karena perceraian berlangsung pada pasangan yang bermusuhan satu sama lain, maka kompetensi pengasuhan masing-masing pihak —baik suami maupun istri — semakin penting untuk ditakar dengan sebaik-baiknya.
Esensi persidangan dalam rangka menentukan pengasuhan anak, tak lain, adalah bagaimana hakim menilai kompetensi calon pemegang hak asuh. Baik dengan maupun tanpa bantuan amicus curiae. Amicus curiae adalah ahli atau pihak yang memang secara profesional memiliki kecakapan dalam menakar kompetensi calon pengasuh.
Pada akhirnya, perceraian bukanlah peristiwa ideal bagi tumbuh kembang anak. Terlebih manakala perceraian dilatarbelakangi oleh gontok-gontokan antara ayah dan ibu. Ini memantik kerisauan tentang bagaimana keharmonisan keluarga-keluarga Indonesia di tahun 2017. Tapi ketika tragedi perceraian tak terhindarkan, apakah pengalaman menjadi korban KDRT serta-merta membuat korban (terutama ibu) memiliki kompetensi pengasuhan sehingga langsung layak memegang hak asuh? Demi kepentingan terbaik anak, jawabannya adalah tentu tidak. Allahu a’lam.*** Editor : Rindra Yasin