UN, Menguji Kejujuran

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 27 Maret 2017 | 12:49 WIB
(RIAUPOS.CO) - Selama ini, setiap menghadapi ujian nasional (UN), tekanan psikologis terhadap  guru, peserta didik, dan orangtua siswa sampai pada kadar tertentu. Memang, tanpa tekanan, peserta didik tidak akan termotivasi untuk berusaha mencapai prestasi yang maksimal. Tekanan pada stadium tertentu dan masih berada dalam batas kewajaran, dapat dijadikan sebagai bahan pendorong bagi semua pihak dalam mempersiapkan menghadapi ujian nasional.

Ada kecurigaan yang muncul, pada saat ujian nasional sekolah dalam posisi sulit dan terjepit, sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan oleh oknum dengan melakukan suatu tindakan yang mengenyampingkan norma dan azas kepatutan, bahkan sangat bertentangan dengan nilai etika yang terkandung dalam pendidikan itu sendiri. Perilaku oknum tersebut sangat kita sayangkan dan sulit diterima, walau dengan alasan demi membantu peserta didik sekalipun. Sehingga penyelenggaraan UN yang kredibel, transparan, dan akuntabel terasa jauh dari harapan. Kecurigaan masyarakat tersebut bukannya tanpa dasar, masyarakat kita cukup memahami dan semakin kritis terhadap pendidikan.

Gaung UN tahun 2017 ini terasa sedikit meredup, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua kelihatannya agak fresh. Adanya Permendikbud RI nomor 5/2015, tentang kriteria kelulusan peserta didik. Pada Bab II pasal 2 ayat (2): Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan. Dengan demikian, dominasi peran UN sebagai penentu kelulusan sudah mulai dikurangi. Sekolah sudah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam menentukan kelulusan peserta didiknya, seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Hasil UN hanya dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pemetaan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Guru bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan di kelas. Melalui perubahan struktur masyarakat, pengembangan metode  pembelajaran, peserta didik bisa mendapatkan pengetahuan dari beberapa sumber lain. Fasilitas pendukung dalam pembelajaran, keadaan geografis suatu daerah ditambah lagi kondisi sosial peserta didik, akan  memberikan pengaruh terhadap hasil pendidikan. Oleh karena itu, terasa kurang adil kalau hasil ujian nasional masih rendah, lantas kesalahannya hanya ditimpakan kepada  guru di sekolah. Sebaliknya, guru tidak boleh alergi terhadap kritikan masyarakat. Sejauh kritikan yang diberikan sifatnya untuk memperbaiki, tentu harus kita apresiasi. Bagaimanapun pendidikan itu harus dinamis, selaras dengan tuntutan dan kemajuan zaman.

Dalam menyongsong UN, kemampuan dan kejujuran guru dan sekolah kembali menghadapi ujian. Sesungguhnya ujian terbesar dalam pelaksanaan UN, bukannya bagaiamana untuk mendapatkan nilai yang tinggi,  akan tetapi bagaimana agar UN bisa berjalan dengan baik dan benar, dengan tetap memegang teguh prinsip kejujuran.

Hentikan langkah keliru yang mungkin pernah dilakakukan tahun sebelumnya. Kalau langkah itu terus dilanjutkan, akan menghasilkan UN yang sulit dipertanggung jawabkan, baik terhadap pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat, apalagi untuk mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Ikrar yang diucapkan untuk melaksakan UN yang jujur, akan menjadi sia-sia dan hanya pemanis bibir belaka.

Nilai-nilai kejujuran harus ditanamkan sejak dini, harus dimulai dari lingkungan keluarga, dan masyarakat terutama sekolah sebuah institusi sebagai pencetak generasi bangsa. Kita selalu mendambakan pemimpin yang jujur dan punya integritas. Akan tetapi, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pemimpin yang jujur, kalau sekarang kita sudah menebarkan benih-benih ketidakjujuran kepada generasi muda. Ketidakjujuran akan dimakan hukum waktu dan sejarah.

Patut kita bersyukur, keputusan yang diambil oleh Mentri Pendidikan dan Kebudayaan benar-benar telah berpihak kepada sekolah. Ini merupakan kebijakan jalan tengah yang melegakan sekolah, orang tua siswa dan peserta didik. Kebijakan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut harus didukung, terutama yang menyangkut pelaksanaan UN. Tidak adalagi alasan bagi siapa pun untuk bermain mata. Karena, kecurangan yang diperbuat akan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Asupan gizi yang diberikan kepada peserta didik dengan cara yang tidak pantas, merupakan asupan gizi buruk, yang sudah sehat malah bisa sakit karenanya.

Pelaksanaan UN dengan menggunakan sistem UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer), jangan terlalu dirisaukan. Sistem ini diharapkan dapat meminimalisir kecurangan dan menuntut peserta didik untuk lebih mandiri. Dengan sistem UNBK akan mempersempit ruang gerak bagi oknum yang ingin menodai pelaksanaan ujian nasional. Kita akui, sebagus apa pun sistem yang dibangun tentu ada kelemahannya, begitu juga dengan sistem UNBK. Akan tetapi, setidaknya kita sudah melihat adanya niat baik dari pemerintah  untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan setiap pelaksanaan ujian nasional.

Persoalannya, apakah semua sekolah  siap dan mampu melaksanaan UN dengan sistem UNBK? Jawabannya pasti tidak. Pendidikan kita masih banyak persoalan, mulai dari kekurangan guru di beberapa daerah, minimnya fasilitas pembelajaran,  ruang belajar yang sudah tua dimakan usia, sampai kepada kompetensi guru yang belum memenuhi standar. Hal ini bisa kita lihat  dari hasil Uji Kompentensi Guru beberapa waktu yang lalu.

Kondisi geografis negeri kita yang berada di ribuan pulau, kantong-kantong kemiskinan masih tersebar di mana-mana, akan menambah lambannya program sistem UNBK itu. Namun demikian, kita jangan pesimis. Untuk mencari yang terbaik, perlu ada proses, butuh waktu dan pengorbanan. Oleh karena itu, untuk sementara biarlah beberapa sekolah yang benar-benar sudah mampu diberikan kesempatan untuk melaksanakan sistem UNBK, sedangkan yang lain jangan memaksakan diri. Kita khawatir, kalau dipaksakan tentu hasilnya tidak akan maksimal.** Editor : Rindra Yasin