KPU Antara Independen dan Partisan

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 29 Maret 2017 | 12:06 WIB
RIAUPOS.CO - Sejarah mencatat lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia mengalami  masa pasang surut. Sejak pertama kali dibentuk tahun 1946,  Dari semula keanggotaannya yang independen kemudian berubah menjadi partisan dan kembali lagi menjadi independen. Pada dasarnya  tingkat independensi/netralitas lembaga penhyelenggara pemilu ini tergantung pada rezim yang berkuasa dan aturan hukum yang mendasarinya. Pengalaman semestinya membuat semua pihak yang berkepentingan dengan pemilu menjadi dewasa tidak lagi sekadar coba-coba untuk nafsu politik belaka. Karena Negara Indonesia sudah melaksanakan pemilihan umum (pemilu) sebanyak 11 kali. Mulai dari pemilu pertama di tahun 1955 hingga pemilu tahun 2014 lalu. Dengan kata lain, pemilu tahun 2019 yang akan datang ini menjadi pemilu yang ke-12 kalinya dilakukan di Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi tidak langsung perwakilan/elektoral, Pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu keniscayaan. Melalui Pemilu akan dapat dipilih, direkrut, dan dibentuk unsur pemimpin negara dan para wakil rakyat yang akan bekerja untuk mewakili dan atas nama kepentingan rakyat. Untuk sampai pada kondisi ideal yang demikian itu, Pemilu haruslah diselenggarakan secara demokratis.

Penyelengaraan Pemilu yang demokratis setidaknya memiliki lima persyaratan. Pertama, Pemilu harus bersifat kompetitif. Kedua, Pemilu harus diselenggarakan secara berkala. Ketiga, Pemilu haruslah inklusif. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Dan kelima, penyelenggara Pemilu yang tidak memihak dan independen.

Timbul pertanyaan, siapa atau lembaga apa dan yang bagaimana yang sekiranya dapat menyelenggarakan Pemilu secara objektif/ demokratis sehingga dari proses pemilu dapat benar-benar menghadirkan orang-orang terpilih yang sesuai dan mencerminkan mayoritas keinginan rakyat? Jawaban atas pertanyaan itu sesungguhnya sudah ada dengan tegas tercantum dalam konstitusi, yaitu Bab VIIB Pasal 22E Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945 yang ditetapkan pada 9 November 2001. Pasal 22E antara lain mengandung ketentuan, 1. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali, 2. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD, 3.  Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Sebenarnya berdasarkan ketentuan Konstitusi tersebut sudah jelas bahwa organisasi penyelenggara Pemilu di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ini bermakna bahwa Konstitusi Indonesia telah menyatakan sangat pentingnya eksistensi lembaga penyelenggara Pemilu, dan pada akhirnya mengharuskan dibentuk KPU yang sifatnya nasional, tetap, dan mandiri, yang kemudian diberi beban tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis. Dengan demikian, UUD Tahun 1945 telah memberi posisi legal-konstitusional bagi KPU sebagai ”lembaga negara” yang bertugas menyelenggarakan Pemilu.

Sebelas kali pemilu berarti sudah 11 kali pula  lembaga penyelenggara pemilu dibentuk untuk melaksanakan pesta rakyat tersebut. Sejarah juga mencatat setiap pergantian rezim dalam menghadapi perhelatan pemilu, lembaga penyelenggara pemilu selalu menjadi perbincangan, siapa yang bakal mengisi lembaga tersebut. Begitu juga yang terjadi saat ini, adalah Panitia Kerja (Panja) DPR RI sekembalinya dari kunjungan kerja ke Negara Jerman dan Meksiko, yang melontarkan  perlunya KPU diisi oleh wakil dari pemerintah dan partai.

Berbagai pertanyaan muncul, mengapa DPR mempermasalahkan unsur keanggotaan KPU?  Mengapa hal itu baru dilontarkan saat proses pemilihan  Anggota KPU 2017-2022 sudah memasuki babak akhir? Apa masalahnya dengan unsur keanggotaan KPU selama ini? Banyak lagi pertanyaan yang bergelayut dalam setiap anak bangsa yang ingin Pemilu diselenggarakan oleh  lembaga yang independen, bukan  penyelenggara yang partisan sekadar melepaskan syarat pemilu untuk melegalkan demokrasi.

Di tengah situasi dikejar waktu, adalah lebih tepat Panja DPR fokus membahas berbagai isu krusial aturan main Pemilu 2019, para wakil rakyat hanya memiliki waktu hingga April 2017 untuk menuntaskannya. Karena tahapan Pemilu 2019 akan dimulai pada Juni 2017.  Dalam waktu lima bulan untuk membahas UU Pemilu bukan masa yang panjang, mengingat banyaknya ketentuan baru yang harus dibahas dan diputuskan. Sebagai kilas balik, regulasi Pemilu 2014 sudah disusun sekitar dua tahun sebelum tahapan dimulai.

Untuk mempersiapkan Pemilu 2019 yang akan mengukir sejarah baru dalam perjalanan demokrasi di Indonesia karena pertama kalinya Pemilu Legislatif  dan Pemilu Presiden akan digelar secara serentak. Pembuatan regulasi paling tidak harus menggabungkan tiga undang-undang  yang selama ini  terpisah-pisah, yakni Undang-Undang Penyelenggaran Pemilu, Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang DPR, DPD, dan DPRD. Pekerjaan ini bukanlah perkara mudah, sebab begitu banyak kepentingan di dalamnya, sedangkan waktu yang tersisa  amatlah singkat.

Adalah patut kiranya para anggota DPR yang terhormat, yang saat ini mengemban amanah membahas RUU Pemilu 2019 untuk benar-benar bekerja dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara agar Pemilu 2019 dapat berlangsung dengan baik dan benar, tentunya  dimulai  dari proses pemilihan anggota KPU RI priode 2017-2022  secara tepat waktu sesuai priodesasi yang akan berakhir pada 12 April 2017 nanti. Jangan sampai masalah unsur keanggotaan KPU menjadi sebab rusaknya proses pemilihan dan penetapan anggota KPU 2017-2022.  

Apapun yang terjadi hari ini akan dicatat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, apakah Panja DPR RI Priode ini mampu menorekan tinta emas atau sebaliknya dalam mempersiapkan Pemilu 2019.***


Editor : Rindra Yasin