RIAUPOS.CO - Siapa tak kenal money changer? Money changer banyak kita jumpai terutama di daerah yang menjadi destinasi wisata turis mancanegara atau sentra perdagangan, sebut saja Kota Jakarta, Batam, Denpasar, Serang, Medan dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Keberadaan money changer sangat dibutuhkan terutama bagi turis mancanegara yang sedang atau akan berkunjung ke Indonesia. Mereka membutuhkan uang rupiah untuk tujuan transaksi selama tinggal di Indonesia. Money changer juga dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, baik untuk tujuan bisnis, ibadah seperti haji dan umrah, atau sekadar plesiran.
Bagi kebanyakan masyarakat, mungkin istilah money changer jauh lebih populer di telinga dibanding istilah formalnya yaitu Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB). KUPVA BB diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Pelaku KUPVA BB harus memperoleh izin dari Bank Indonesia sebelum menawarkan jasa penukaran valuta asing kepada masyarakat. Money changer yang tidak mengantongi izin usaha dari Bank Indonesia dikategorikan sebagai money changer ilegal yang dapat dilakukan upaya penegakan hukum seperti pelarangan dan penghentian kegiatan usaha. Pengaturan terhadap KUPVA BB dimaksudkan untuk memberikan aturan main yang jelas, meningkatkan tata kelola, dan melindungi kepentingan konsumen, serta mendorong perkembangan industri yang sehat dan efisien.
Berdasarkan rilis resmi Bank Indonesia, pada posisi Februari 2017 terdapat 1.075 money changer bukan bank yang telah mengantongi izin sebagai KUPVA BB. Money changer tersebut tersebar di 35 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan sebaran terbesar atau 36 persen dari populasi berada di 10 kota yaitu Jakarta, Batam, Denpasar, Serang, Medan, Surabaya, Pontianak, Pekanbaru, Semarang dan Bandung. Kota Pekanbaru sendiri menempati urutan ke-8 dengan jumlah mencapai 22 money changer berizin atau sekitar 2 persen dari populasi nasional. Maraknya money changer di Pekanbaru dipicu oleh kondisi Pekanbaru dan Riau pada umumnya yang merupakan daerah penghasil sawit dan Crude Palm Oil (CPO) yang berorientasi ekspor. Faktor letak geografis Riau yang berdekatan dengan negara tetangga Malaysia juga turut andil menyebabkan bisnis money changer berkembang pesat di Pekanbaru dan sekitarnya.
Ciri-ciri Money Changer Berizin
Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran memiliki tugas untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter. Kegiatan penukaran valuta asing merupakan salah satu jasa keuangan penunjang yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian stabilitas nilai rupiah. Oleh karena itu, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap money changer baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan (on the spot) atas kegiatan usaha yang dilakukan money changer untuk meneliti dan mengevaluasi tingkat kepatuhan money changer terhadap ketentuan yang berlaku. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui tindakan pemantauan dalam bentuk analisis terhadap laporan yang disampaikan oleh money changer atau informasi lain yang bersumber dari masyarakat.
Di luar manfaatnya yang banyak, kehadiran bisnis money changer yang menjamur tentu saja tidak bebas risiko. Dalam hal ini, Bank Indonesia mensinyalir selain 1.075 money changer berizin, terdapat money changer yang belum mengantongi izin dari Bank Indonesia atau dapat disebut dengan money changer ilegal. Bank Indonesia sendiri telah mengantongi nama-nama dan mengidentifikasi tempat money changer yang diduga tidak berizin yang tentu saja masih bersifat rahasia untuk keperluan investigasi dan penegakan hukum. Lalu apa saja risiko yang mungkin timbul karena kegiatan money changer tidak berizin? Setidaknya terdapat 3 potensi risiko dari kegiatan money changer tidak berizin yaitu karena bersifat ilegal maka setiap saat dapat dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum. Money changer tidak berizin berpotensi digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang (money laundering), pembiayaan teroris, atau kejahatan lainnya. Transaksi yang dilakukan melalui money changer tidak berizin memiliki kelemahan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi masyarakat awam mungkin menjadi kesulitan tersendiri untuk dapat mengenali apakah suatu money changer berizin atau ilegal. Tips sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk dapat mengenali money changer berizin yaitu dengan cara mengenali ciri-ciri money changer berizin yaitu, (i) terdapat logo Penyelenggara KUPVA BB berizin; (ii) terdapat sertifikat izin usaha yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang dapat dipajang di kantor money changer; (iii) terdapat papan nama yang bertuliskan “Authorized Money Changerâ€, yang diikuti dengan nama Perseroan Terbatas dan nama dagang, serta nomor dan tanggal Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPmIU). Apabila ketiga ciri tersebut tidak ditemukan dalam sebuah money changer maka konsumen harus curiga karena patut diduga money changer tersebut tidak berizin alias ilegal.
Money Changer Amnesty
Di bidang penegakan hukum, pada 1 September 2014 yang lalu telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Institusi antara Bank Indonesia dan Kepolisian RI. Nota kesepahaman tersebut mencakup antara lain kerja sama penanganan tindak pidana dibidang sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA). Hal ini dilakukan karena penegakan hukum terkait kegiatan money changer ini sangat penting, mengingat bisnis ini rawan untuk dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana. Money changer dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, pendanaan teroris, perdagangan narkotika, sampai bisnis ilegal lainnya yang disamarkan sehingga seolah-olah aliran dana berasal dari bisnis money changer yang legal.
Lagi-lagi konsumen yang menjadi korban lantaran ulah pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan money changer untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, demi melindungi kepentingan konsumen yang lebih luas, otoritas memberikan kesempatan kepada money changer tidak berizin untuk segera mengajukan permohonan izin kepada BI paling lambat pada 7 April 2017. Permohonan izin sebagai money changer disampaikan kepada Bank Indonesia melalui kantor pusat BI atau seluruh kantor perwakilan BI di daerah.
Kalau di bidang perpajakan kita mengenal kebijakan amnesty pajak, pun di bisnis ini kita bisa temukan kebijakan money changer amnesty yang diluncurkan oleh pihak otoritas. Banyak kemudahan yang dapat dinikmati oleh money changer tidak berizin apabila mengajukan permohonan izin usaha sebelum 7 April 2017. Terhadap permohonan izin yang diajukan sebelum tanggal 7 April 2017 akan diproses dengan mengacu pada aturan lama (PBI No. 16/15/PBI/2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank). Bila diperbandingkan, aturan lama lebih ringan dibanding dengan aturan baru baik dari sisi persyaratan maupun prosesnya. Keringanan tersebut antara lain terkait dengan proses perizinan yang lebih sederhana, persyaratan anggota direksi dan komisaris yang lebih ringan, dan persyaratan pemegang saham yang juga lebih ringan.
Sebagai acuan dalam pengajuan permohonan izin dan penyelenggaraan kegiatan usaha sebagai money changer bukan bank, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan terbaru berupa Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/PBI/2016 tanggal 7 Oktober 2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/42/DKSP tanggal 30 Desember 2016. Beberapa pokok pengaturan yang dimuat dalam ketentuan tersebut meliputi cakupan kegiatan usaha; kewajiban penyampaian underlying transaksi; penyempurnaan prosedur dan persyaratan perizinan; tata kelola dan perlindungankonsumen; dan kegiatan jual beli Uang Kertas Asing oleh pihak selain money changer bukan bank.
Di atas semua itu, kepentingan konsumen harus menjadi prioritas utama. Konsumen harus mendapatkan haknya untuk memperoleh pelayanan penukaran valuta asing yang aman, legal dan transparan. Oleh karena itu, tidak ada kata terlambat bagi pelaku money changer tidak berizin yang masih ingin terus beroperasi untuk segera mengajukan permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia sebelum tanggal 7 April 2017. Datang, ajukan, tenang.***
Editor : Rindra Yasin