Pertumbuhan Ekonomi setelah Kuartal I

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 6 April 2017 | 10:49 WIB
RIAUPOS.CO Sedikit kaget, bahwa walaupun hanya sebatas target, namun entah karena galau melihat situasi perekonomian sampai dengan kuartal 1 tahun 2017 ini, atau karena ada bisikan lain, pihak pemerintah untuk estimasi tahun depan atau 2018 kembali merevisi asumsi pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,6 persen dari target semula di atas 6 persen. Adapun volume anggaran belanja 2018 diestimasi mencapai Rp2.200 triliun atau naik 5,77 persen dari APBN 2017 sebesar Rp2.080,5 triliun. Angkat tersebut memang  berubah ketika pada Sidang Kabinet Paripurna sebelumnya, di mana pihak pemerintah masih  berharap Indonesia mampu tumbuh di atas 6 persen pada tahun depan seiring dengan target investasi yang dipatok pada level 8 persen. Pada APBN 2017 pihak pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen.

Mengapa target tumbuh 2018 diubah, tentu ada penyebabnya. Kalau kita lihat pada tiga bulan pertama 2017 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menyentuh angka 4,95 persen secara tahunan.  Angka tersebut masih di bawah angka target tumbuh secara tahunan yaitu 5,1 persen, di mana belanja pemerintah yang masih seret di kuartal I ini dan diduga bahwa yang menopang pertumbuhan ekonomi ada kuartal 1 2017 ini adalah dari konsumsi masyarakat dan perbaikan kinerja ekspor.

Akibat masih minimnya realisasi belanja pemerintah di awal tahun seperti yang terjadi selama ini, sehingga bisa kita duga pertumbuhan ekonomi kuartal I 2017 hanya ditopang oleh konsumsi masyarakat dan perbaikan kinerja ekspor. Aspek belanja pemerintah memang sudah diperhitungkan akan memberikan multiplier effect ke berbagai sektor termasuk mendorong masuknya investasi swasta serta meningkatkan daya beli masyarakat, namun bisa saja pihak pemerintah masih menunggu hasil dari tax amnesty sebagai penopang defisit anggaran tersebut.

Dari sisi dunia, upaya pemulihan global masih terus berjalan, yang terlihat dari pernyataan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), namun yang mulai mengkhawatirkan adalah kenaikan inflasi sehingga dikuatirkan akan memicu kenaikan suku bunga hingga akhir tahun 2017  ini, dan dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2017, yang ditargetkan tumbuh sekitar 5,3 persen. Pada kuartal 1, kenaikan inflasi merupakan cerminan adanya pergerakan dan peningkatan permintaan di pasar, yang lebih tinggi dibandingkan ketersediaan sisi suplai. Sebenarnya kenaikan inflasi bukanlah hal yang perlu sangat dikhawatirkan, sepanjang kenaikan inflasi itu terjadi secara perlahan atau tidak fluktuatif. Kenaikan inflasi yang terjadi secara global adalah sinyal positif bahwa konsumsi masyarakat semakin kuat dan hal ini menandakan adanya geliat dari keyakinan dari masyarakat bahwa perekonomian aman dan diyakini tetap akan bertumbuh.

Menurut data dari BI tentang data  bulan lalu, indeks harga konsumen di dalam negeri tercatat deflasi karena pemerintah sangat menjaga harga bahan-bahan pokok, di mana  dari harga bumbu-bumbuan terjaga stabil turun. Walaupun tercatat deflasi pada Maret, diperkirakan  inflasi sampai akhir 2017, berada di kisaran 4,4 persen, sejalan dengan target Bank Indonesia sekitar 3 persen-5 persen.

Variabel-variabel yang menjadi perhatian dalam mencapai pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2017 sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya, antara lain masih kurang optimalnya pendapatan negara dari pajak. Di pihak lain, pemerintah berencana untuk meningkatkan porsi anggaran belanjanya, khususnya untuk belanja infrastruktur, dan hal itu seperti yang sering didengang dengungkan oleh pihak pemerintah yaitu untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur antar daerah dan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Terkait dengan masih belum optimalnya penerimaan tersebut maka berdampak kepada adanya  defisit anggaran yang semakin besar  dan bahkan sudah nyaris mencapai di bawah ambang batas yang ditetapkan dalam peraturan –yang dinyatakan bahwa jumlah kumulatif defisit anggaran tidak dibenarkan melebihi tiga persen dari PDB tahun berjalan.

Dari sisi  eksternal,  sumbangsih risiko terbesar bagi perekonomian Indonesia adalah  dari Cina dan Amerika Serikat (AS). Dampak dari perlambatan ekonomi Cina yang terjadi sejak 2015 lalu diperkirakan masih akan berlanjut dalam  beberapa waktu ke depan. Cina  adalah  negara importir terbesar kedua di dunia, perlambatan ekonomi Cina tidak hanya merugikan mitra dagangnya secara langsung namun juga menjadikan penurunan permintaan dunia keseluruhan, pada  akhirnya berdampak pada perlambatan ekonomi global. Kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah Cina di tengah kondisi global yang melemah seperti kebijakan devaluasi yang dilakukan berkali-kali dalam rangka meningkatkan daya saing. Bagi Indonesia secara khususnya, Cina adalah negara tujuan ekspor nomor 3 terbesar setelah Amerika Serikat dan Jepang, dengan demikian penurunan ekonomi Cina, berdampak signifikan kepada volume ekspor Indonesia.

Yang juga menjadi sumbangsih risiko bagi ekonomi Indonesia adalah kejutan-kejutan yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat yang belum lama ini terpilih, Donald Trump, di mana kebijakan proteksionisme yang diberlakukan oleh AS menjadikan Cina tambah keok dari sisi perekonomiannya. Jadi Indonesia kena dua kali, yaitu menurunnya volume ekspor ke Cina akibat dari Cina yang sedang berjuang untuk pulih ekonominya dan yang kedua dampak langsung dari Amerika Serikat yang ingin hidup sendiri dan mandiri melalui program proteksionisme yang akan diterapkannya. Program proteksionisme ini oleh AS sebenarnya adalah untuk menghambat Cina yang tanpa sadar dibesarkan oleh AS dengan banyaknya ekspornya ke AS, sehingga Cina menjadi kekuatan yang besar di dunia dan memiliki nilai tawar yang tinggi di dunia, dan termasuk terhadap AS itu sendiri. Jadi oleh AS, atau tepatnya oleh Donald Trump, berdagang dengan Cina, berarti bagaikan membesarkan anak harimau. Itulah sebenarnya latar belakang yang menjadikan Trump mengeluarkan kebijakan proteksionisme.

Lalu sebelum kita membahas lebih lanjut permasalahan ekonomi Indonesia memasuki kuartal II sampai dengan kuartal 4 tahun 2016, maka kita bahas dulu aspek lain yang juga menjadi penghalang dari cepatnya pulih ekonomi dunia secara keseluruhan, maka masuk kepada permasalahan minyak dunia yang juga menjadi aspek utama sebagai bagian penyumbang krisis ekonomi secara global.

Dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, dunia seakan-akan terbalik. Trump yang kental dengan paham Yahudi-nya, sudah jelas secara batin tidak akan mau lebih dekat dengan Arab Saudi. “No Saudi Oil” begitulah kalimat yang keluar dari mulut Donald Trump.

Trump mengeluarkan kebijakan bahwa akan membasmi kartel minyak yang salama ini adalah bagian dari permainan negara-negara OPEC dan dianggap sebagai ancaman bagi AS dengan cara membangun kemandirian minyak AS. Trump telah menyatakan pernyataan resminya bahwa  saat ini  adalah era complete American energy independence.

Ya begitulah dunia perpolitikan, tidak ada pernah kawan abadi, yang abadi itu adalah bila ada kesamaan kepentingan. Ini terjadi bagi Arab Saudi. Yang jelas dalam hal ini, seolah-olah Arab Saudi ditinggal sendirian oleh Amerika Serikat, dengan adanya cadangan minyak shale oil-nya yang telah berlimpah dan AS pun tekah berubah menjadi negara pengekspor minyak.

Dampak yang paling meletihkan bagi Arab Saudi dan  bersama OPEC-nya sekalian adalah lepasnya porsi pasar mereka yang paling besar yaitu Amerika Serikat. Rasanya kalau kita amati, tidak ada jemu-jemunya Arab Saudi bersama negara OPEC lainnya menurunkan berkali-kali jumlah produksi mereka dan ironisnya langkah itu dibalas langsung oleh Amerika Serikat dengan melepas sebanyak-banyaknya minya shale oil-nya dan pada akhirnya yang terjadi di pasar adalah tetap saja  pasar dalam keadaaan over supply. Pada tahun 2016 lalu negara Arab Saudi diperkirakan anggarannya defisit sebesar 15 persen atau sekitar 98 milliar dolar AS dan bahkan di tahun 2017 ini masih defisit dalam jumlah yang masih juga sangat besar yaitu 87 milliar dolar AS atau setara Rp1.200 triliun.

Indonesia sendiri dengan berbagai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan secara rajin dan konsisten oleh pihak pemerintah, patut dan layak kita berikan apresiasi, dan baru-baru ini juga telah mengeluarkan kebijakan yang terakhir adalah Paket Kebijakan Ekonomi XV, dan bahkan pernah pada suatu momen, oleh Presiden RI bahwa tidak ada batasan paket untuk kebijakan ekonomi tersebut, bila perlu sampai dengan paket ke-200 sekalipun akan dilakukan dalam upaya peningkatan dan pemulihan ekonomi keseluruhan dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Namun upaya pemerintah tersebut masih diperlukan waktu untuk bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sebab diperlukan terlebih dahulu pembenahan secara regulasi dan perubahan pola dan format pengelolaan untuk implementasi maupun eksekusinya, sehingga tidak bisa langsung dirasakan. Hal itu tentunya sah-sah saja terkait dengan pemberlakuan ketentuan baru yang harus dalam koridor tata kelola yang baik atau good corporate governance.

Contoh kebijakan pemerintah dalam hal single digit dalam bidang perbankan dan ditargetkan oleh pihak pemerintah pada awal tahun 2016 lalu dan diminta pada akhir tahun sudah bisa terimplementasikan oleh perbankan, terutama untuk kredit UMKM. Namun yang terjadi adalah bagaikan jauh panggang dari api, di mana ketika mau memasuki kuartal IV tahun 2016, yang terjadi adalah musim likuditas ketat bagi industri perbankan.

Di satu pihak dana-dana BUMN diminta sebagai motor untuk pendorong turunnya suku bunga, malah terjadi sebaliknya di mana para BUMN memindah dana-dananya ke bank bank non buku 3, 4 dan 5 dan menempatkannya pada bank-bank buku 2 yang tidak diberlakukan batasan suku bunga untuk dana pihak ketiga. Hal itu menjadikan justru antiklimaks di mana harga dana semakin mahal, sebab para BUMN menempatkan dana-nya dengan minta suku bunga 2 sampai dengan 3 persen di atas LPS Rate. Ini juga menjadi pertanyaan, sebab di satu sisi ada upaya pemerintah menurunkan suku bunga kredit menjadi single digit dan di sisi lain, ada kesan pembiaran oleh pihak pemerintah terhadap para BUMN yang menempatkan dananya di bank-bank buku 1 dan 2 dengan bunga tinggi. Pihak BUMN tentunya tidak mau disalahkan, karena mereka berlindung dengan alasan harus mencari angka keuntungan yang sebesar-besarnya dalam rangka nilai deviden yang ditargetkan oleh pihak pemerintah itu sendiri juga. Memang membingungkan ya.

Pada awal tahun 2017 pun khususnya pada kuartal, pihak pemerintah juga masih berhati-hati dalam pembelajaan, sebab diduga masih menunggu dari penerimaan dari tax amnesty. Namun suasana likuiditas ketat walaupun tidak akui secara umum oleh pihak pemerintah, namun oleh insan perbankan masih sangat terasa, dimana ada kewajiban bagi para BUMN untuk diobligasikan dana-dana mereka, sehingga dana yang diperebutkan oleh perbankan semakin kecil porsinya.

Dengan demikian harapan untuk menuju single digit memang masih perlu proses panjang. Pihak perbankan yang dijadikan sebagai urat nadi sebagai penopang tumbuhnya perekonomian nasional juga masih ketar-ketir atau ngos-ngosan untuk urusan likuiditasnya.

Kembali kepada pembahasan kita yaitu bagaimana dengan prospek ekonomi Indonesia  setelah melewati  kuartal I ini, apakah cukup prospek atau pesimiskah ya?

Jawabannya balik kepada kita semua. Bilamana kita juga mau secara konsisten dan komit untuk menciptakan kondisi kemandirian secara internal, rasanya kita bangsa Indonesia mampu, sebab segala sumber daya ada kita miliki. Namun sekarang tergantung kita, mau atau tidak.**
Editor : Rindra Yasin