(RIAUPOS.CO) - Dalam beberapa tahun belakangan ini kita di Riau disibukkan oleh empat huruf: RTRW atau Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Provinsi Riau. Bagaimana tidak, banyak hal yang ditumpukan kepada RTRW yang masa berlakunya 20 tahun ini. Izin investasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), lintasan infrastruktur, jalan tol, bahkan perencanaan jangka panjang 20 tahun (RPJP) dan perencanaan jangka menengah 5 tahun (RPJM) harus mengacu pada RTRW yang tak kunjung selesai ini. Belum selesainya RTRW Riau juga dituding sebagai salah satu faktor penyebab turunnya investasi di Riau. Karena RTRW Riau belum selesai, maka RTRW kabupaten/kota juga urung disahkan. Persoalan terkatung-katungnya RTRW ini merembet sampai ke mana-mana. Bayangkan sejak tahun 1994 sampai sekarang, Riau belum memiliki RTRW yang valid dan bisa dijadikan pedoman!
Di dalam tulisan ini, kami mencoba memberikan sedikit gambaran tentang perjalanan RTRW Riau, riak-riak yang ada, serta usulan jalan keluarnya. Pengalaman kami menjadi staf ahli Pansus pada pembahasan Ranperda RTRW di DPRD Provinsi Riau akhir tahun 2016 lalu yang kami tuangkan di sini, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pemahaman kepada masyarakat dan stakeholder terkait untuk bisa sama-sama mencari jalan keluar terbaik.
Di dalam pembahasan ini, angka-angka luasan wilayah yang tertulis tidak semuanya terkonfirmasi secara valid karena antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain kadang-kadang berbeda (ini juga menjadi masalah di dalam pembahasan). Jumlah luasan masing-masing baik kawasan hutan, non hutan, holding zone, perubahan kawasan hutan, luas wilayah provinsi, dan angka lainnya berubah-ubah terus sesuai dengan versi masing-masing lembaga, asumsi, dan tanggal terbit angka tersebut. Meskipun demikian, tetap kami tuliskan juga sebagian angka-angka itu untuk gambaran. Biarkanlah tim khusus yang menyelesaikan perbedaan angka-angka itu.
Sebenarnya muatan RTRW bukan hanya soal pola ruang yang mengatur kawasan hutan dan nonhutan seperti yang ramai diperbincangkan saat ini. Selain Pola Ruang, sebetulnya ada pula Struktur Ruang dan Kawasan Strategis. Struktur Ruang mengatur tentang jalur transportasi, jalan raya, jalan tol, pelabuhan, bandara, transmisi energi, gas, dan lainnya. Sementara Kawasan Strategis mengatur penempatan kawasan strategis yang memerlukan perhatian dan perencanaan khusus. Sayangnya, pembahasan tentang Pola Ruang menyita perhatian terlalu banyak, sehingga pembahasan tentang struktur ruang dan kawasan strategis menjadi minim, padahal ia tidak kalah penting.
Perjalanan RTRW Riau
Pada tahun 1994 disahkan Perda Provinsi Riau No 10/1994 tentang RTRW Provinsi Riau. Seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan di Riau, dilakukan revisi terhadap RTRW ini untuk mengakomodir pemisahan Provinsi Kepri (2004), UU Penataan Ruang (2007), dan Padu serasi perubahan peruntukan kawasan hutan di Departemen Kehutanan (Dephut). Menurut TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan—penentuan kawasan hutan dari Dephut) yang terakhir di-update tahun 2012, luas kawasan hutan di Provinsi Riau adalah 7,138 juta Ha. Sedangkan luas Provinsi Riau adalah 9,036 juta Ha. Pemprov Riau kemudian mengusulkan perubahan kawasan hutan seluas 3,49 juta Ha sehingga luas kawasan hutan menjadi 3,65 juta Ha dan kawasan nonhutan 5,39 juta Ha.
Usulan itu kemudian direspon oleh Dephut kala itu dengan membentuk tim penelitian terpadu (dari berbagai unsur Dephut, pemprov, pakar, dan lainnya) untuk memaduserasikan antara TGHK dengan usulan Perubahan RTRW Riau. Tim terpadu (Timdu) ini pada akhir tahun 2012 merekomendasikan perubahan kawasan hutan sebesar 2,726 juta Ha, sehingga luas kawasan hutan menjadi 4,411 juta Ha dan kawasan nonhutan seluas 4,625 juta Ha.
Dari informasi yang kami dapatkan, karena rumit dan banyaknya persoalan dan kesulitan di dalam teknis pengukuran di lapangan, peta usulan rekomendasi perubahan kawasan hutan dari pemerintah daerah tidak detil sehingga menyulitkan Timdu di dalam mengusulkan rekomendasi ke Dephut. Sementara di sisi lain, Menhut juga menginginkan peta detil untuk mendapatkan alasan logis pelepasan kawasan hutan lengkap dengan koordinat aliansi kawasannya.
Tahun 2013 dan 2014, masyarakat dan Pemprov Riau sibuk mendesak pemerintah pusat untuk menyetujui usulan Timdu. Bahasa yang dipahami masyarakat adalah pengesahan RTRW Riau, padahal hakikatnya meminta baru untuk persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana yang diusulkan Timdu. Angin segar muncul bahwa persetujuan dari Menhut Zulkifli Hasan akan dikeluarkan sebelum Pilpres 9 Juli 2014 (mungkin untuk menarik simpati masyarakat Riau menjelang Pilpres). Tetapi karena berbagai alasan tidak jadi dikeluarkan. Akhirnya dijanjikan persetujuan dari Menhut akan keluar sebelum HUT Riau 9 Agustus 2014, sebagai hadiah. Maka berbunga-bungalah masyarakat Riau waktu itu.
Akhirnya tanggal 8 Agustus Dephut mengeluarkan SK 673 Tahun 2014 dan disusul SK 878 tahun yang sama (ditandatangani oleh Menhut Zulkifli Hasan) yang menyatakan bahwa kawasan hutan Provinsi Riau dikabulkan menjadi 5,499 juta Ha (perubahan kawasan hutan hanya 1,638 juta Ha dari yang diusulkan Timdu 2,726 juta Ha). SK 878 bahkan memiliki dua versi.
Ada pendapat miring tentang SK Dephut tahun 2014 ini. UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa perubahan kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hasil penelitan terpadu. Tetapi mengapa Menhut menetapkan menyimpang jauh dari yang direkomendasikan oleh tim terpadu?
Langkah selanjutnya diambil oleh Pemprov Riau dengan mengadukan persoalan ini ke Ombudsman RI. Ombudsman RI pada 16 Februari 2016 kemudian merekomendasikan supaya MenLHK (1) melakukan addendum terhadap SK 878 Tahun 2014 untuk mengakomodir pusat-pusat pemukiman, perkantoran/pemerintahan, sarana pertahanan, kebutuhan pembangunan untuk kepentingan nasional dan daerah yang telah direkomendasi tim terpadu untuk diubah menjadi bukan kawasan hutan; (2) memberikan kemudahan mekanisme perubahan kawasan hutan secara parsial serta izin pinjam pakai kawasan hutan selain untuk kepentingan dalam butir (1) di atas, sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan (3) menerbitkan SK perubahan peruntukan kawasan hutan dan fungsi kawasan hutan Provinsi Riau, sebagai perubahan atas SK Menhut 673 Tahun 2014 dan 878 Tahun 2014.
Selain itu, Ombudsman RI juga merekomendasikan supaya Pemprov Riau agar melakukan percepatan pembentukan RTRWP Provinsi Riau dengan menetapkan selisih (gap) luas areal antara luas yang direkomendasikan Tim Terpadu dengan jumlah luas yang ditetapkan dalam SK 673 dan 878, sebagai holding zone dalam Perda RTRW Prov Riau, sebelum terbitnya SK pengganti SK Menhut tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau. Rekomendasi ini wajib dilaksanakan dan dilaporkan kepada Ombudsman RI dalam waktu paling lama 60 hari sejak diterimanya rekomendasi ini.
Perkembangan selanjutnya, untuk menjawab rekomendasi dari Ombudsman RI, Menteri LHK mengeluarkan SK Menteri LHK No. 314 pada 20 April 2016 di mana terdapat penambahan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 65.125 ha dan SK 393 pada 23 Mei 2016 (revisi SK 314, tetapi total luasan tidak berubah). Dalam hal ini Menteri LHK menganggap SK 314 adalah addendum yang dimaksud di dalam rekomendasi Ombudsman.
Yang menarik adalah diketahui bahwa di SK 878 ada beberapa kawasan yang sudah dikeluarkan dari kawasan hutan, tetapi di SK 314 masuk jadi kawasan hutan lagi, dan juga sebaliknya terjadi pada beberapa darah lain dari kawasan hutan menjadi bukan hutan. Tidak terdapat konsistensi di sini. Selain itu, SK 314 dan SK 393 tidak seutuhnya mematuhi rekomendasi Ombudsman RI supaya Menteri LHK mengakomodir pusat-pusat pemukiman, perkantoran/pemerintahan, sarana pertahanan, kebutuhan pembangunan untuk kepentingan nasional dan daerah yang telah direkomendasi tim terpadu untuk diubah menjadi bukan kawasan hutan.
Berdasarkan SK-SK ini, total luas perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan adalah seluas 1.690.924 Ha. Dengan demikian, masih terdapat selisih antara luas perubahan kawasan hutan dari Timdu dengan SK terakhir Menteri LHK seluas 2.726.901 Ha dikurangi 1.690.924 Ha, yaitu sebesar 1.035.977 Ha.
Di tengah “perselisihan†dengan SK Menteri LHK ini, Pemprov kemudian menjadikan selisih luas ini menjadi holding zone di dalam Ranperda RTRW Riau ini. Di dalam holding zone ini terdapat luasan-luasan dari berbagai fungsi lahan yang diusulkan oleh Timdu, tetapi masih belum dilepas oleh Menteri LHK sebagai kawasan nonhutan seperti perkebunan rakyat (629.430 Ha), perkebunan besar (181.241 Ha), pertanian (160.498 Ha), hutan rakyat (44.490 Ha), pariwisata (5.590 Ha), dan lainnya. Luasan di dalam holding zone inilah yang antara lain dicoba diusulkan di dalam pembahasan RTRW ini untuk diusulkan menjadi kawasan nonhutan.
Pada 10 Juni 2016, Pemprov Riau menyampaikan Ranperda RTRW Riau ke DPRD Provinsi Riau untuk dibahas. Dalam hal ini, Ranperda disusun dengan menerapkan mekanisme holding zone. Selain rapat-rapat pembahasan di dalam internal DPRD Provinsi, pembahasan juga dilakukan dengan Kementerian LHK, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ombudsman RI, KPK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dengan pemerintah kab/kota se Riau, dan dengan Komisi IV DPR RI.
Wacana yang Berkembang
Sempat berkembang wacana untuk mengeluarkan luasan perkebunan rakyat (yang diidentifikasi Timdu) seluas 629.430 Ha dari kawasan holding zone menjadi kawasan nonhutan dengan maksud sebagai pembelaan terhadap lahan yang dikelola masyarakat. Usulan ini menjadi hambar karena dari pengecekan tim Pansus RTRW di lapangan ternyata lahan perkebunan rakyat ini banyak juga yang dikuasai oleh korporasi. Ada pula usulan untuk mengeluarkan sekitar 140-an desa dari status kawasan hutan (menurut status Menteri LHK) menjadi kawasan non hutan, meskipun sebagian dari desa-desa ini bahkan tidak termasuk di dalam kawasan holding zone, tetapi masih dalam kawasan hutan yang tidak dibahas di dalam Timdu. Beberapa informasi berkembang bahwa dulu ada kawasan hutan lindung dikelola oleh pihak-pihak tertentu untuk dieksploitasi, karena tidak diawasi, ketika ditinggal sisa bedeng pekerja sudah menjadi perkampungan. Tidak juga diawasi, kemudian menjadi wilayah pemukiman dan desa, bahkan menjadi pusat pemerintahan, desa dan kecamatan. Padahal, statusnya adalah kawasan hutan. Usulan lain dari Pemprov adalah “membebaskan†lahan seluas 6.865 Ha untuk kepentingan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan lainnya.
Sikap Pemprov dan Jalan Keluar
Kami setuju dengan sikap Pemprov yang ingin main aman terkait RTRW dan tidak ingin persoalan ini menjadi sandungan di kemudian hari. Gubri Anas Maamun harus mendekam di penjara karena persoalan tata ruang juga. Pemprov juga telah meminta KPK untuk memfasilitasi pembahasan bersama dengan melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian LHK, tokoh masyarakat Riau, Pansus DPRD Riau, dan Pemkab/Pemko se Riau.
Harus diingat bahwa keputusan perubahan status lahan (penetapan kawasan hutan) tetap di KLHK sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang Kehutanan, seperti yang diatur di dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Karena itu, sebaiknya masalah perubahan status lahan ini diselesaikan dengan KLHK terlebih dahulu.
RTRW adalah komoditas menarik untuk dimanfaatkan, baik untuk kepentingan bisnis, korporasi, maupun politik dan simpati masyarakat. Jangan pula sampai ia menjadi alat sandera oleh kelompok tertentu dengan memperlambat atau sebaliknya mendesakkan kepentingannya. Semuanya harus dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan perundangan yang berlaku.
Jalur yang mesti dipilih. Pertama: percepat pengesahan di DPRD. Acuan yang digunakan adalah SK Menteri LHK yang terakhir. Kalaupun terjadi permasalahan dengan SK tersebut, itu sudah menjadi tanggung jawab MenLHK. Kalaupun mau ditambah areal kawasan nonhutan adalah dengan pelepasan kawasan untuk pembangunan infrastruktur (jalan tol, dan lainnya) dan kawasan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (sudah disounding ke Komisi IV DPR RI, karena memerlukan persetujuan DPR). Seharusnya ini tidak sulit untuk disetujui oleh Menteri LHK asal serius mengurusnya. Tok! Selesai di DPRD.
Kedua, penyelesaian selanjutnya, setelah RTRW disahkan adalah pelepasan secara bertahap dan jangka panjang melalui mekanisme baku dengan PP 10/2010 dan PP 104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Ini dapat diajukan oleh gubernur, bupati/walikota, bahkan oleh perseorangan dan masyarakat. Mekanisme pelepasan, pinjam pakai, tukar menukar kawasan, dan lainnya sudah disiapkan prosedurnya oleh pemerintah. Bahkan perubahan kawasan hutan bisa dilakukan melalui mekanisme TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) yang disiapkan oleh pemerintah seluas 4,1 juta Ha.
Apa yang dilakukan oleh Kalteng juga bisa dilakukan. Usulan perubahan kawasan pemukiman, lahan usaha masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial, menjadi kawasan APL dilakukan berdasarkan Peraturan Bersama 4 (empat) menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN).
Pengesahan RTRW adalah urgen dan mendesak. Jangan sampai pembangunan di Riau tergadai. Malu kita. Seluruh stakeholder harus bahu membahu dan bersatu untuk itu. Penyelesaian secara bertahap setelah RTRW ini dilakukan bisa melalui revisi dan mekanisme lain secara bertahap. Ini adalah masalah lain. Silakan lakukan lobby lagi untuk selanjutnya. Majulah Riau!*** Editor : Rindra Yasin