RIAUPOS.CO - Banyak yang menyangka bahwa dengan telah diberlakukannya referendum Inggris dengan Britania Raya pada pertengahan tahun 2016 lalu, maka Inggris resmi meninggalkan Uni Eropa pada saat itu. Anggapan seperti itu tentunya tidak benar, yang benar adalah yang sudah dilakukan adalah barulah proses referendum, dan masih perlu waktu yang panjang untuk eksekusinya. Seperti apa dan kapan eksekusinya? Memang tidak semudah dan secepat membalikan telapak tangan, dan ini memang bukan sekadar main sulap tentunya. Apalagi Inggris kita kenal sebagai negara yang sudah jauh lebih maju peradabannya dan lebih tua dari peradaban Amerika Serikat sekalipun.
Mungkin kalau Inggris ingat masa lalu di era perang dunia kedua, dan beberapa kali Kota Londong kena hantaman serangan meriam dari Hitler si pemimpin Jerman kala itu, hal itu akan menjadikan Inggris berpikir ulang untuk keluar dari Uni Eropa. Semasa Hitler memimpin Jerman, sudah hampir semua wilayah Eropa terkuasai oleh Jerman dan hanya Inggris yang belum bisa ditundukkan oleh Jerman. Walaupun sudah kesekian kalinya Istana Buckingham kena hantaman bom dari serangan udara maupun serangan dari angkatan laut Hitler, ternyata Inggris belum mau menyerah dan pernah Inggris kena blokade oleh pasukan angkatan laut Jerman, agar pasokan makanan tidak bisa masuk ke wilayah Inggris, ternyata Inggris memang belum terkalahkan oleh Jerman.
Apapun kisahnya tentang Hitler yang penasaran ingin menguasa Inggris kala itu, dan tidak pernah berhasil, namun secara realitanya, Inggris sangat babak belur kondisi perekonomiannya dan hancur secara fisik akibat serangan perang dari pasukan Hitler.
Cerita di atas, sekelumit mengungkapkan betapa melelahkannya perjalanan kehidupan antarnegara kala itu yang sibuk berperang dan saling ingin menguasai akibat ego dari masing-masing pemimpinnya. Zaman silih berganti dan para pemimpin negara di Eropa setelah melihat sejarah mereka ke belakang yang kelabu, maka atas dasar ingin saling bersinergilah, maka timbul membentuk Uni Eropa.
Uni Eropa muncul dari keinginan untuk perdamaian setelah terjadi Perang Dunia II. Lima tahun setelah Perang Dunia II berakhir, Perancis dan Jerman membuat rencana agar kedua negara tidak pernah berperang lagi. Hasilnya bukan hanya Perancis dan Jerman, tapi total 6 negara akhirnya membuat persetujuan perdamaian dan perdagangan bersama pada 1950. Inggris bergabung dengan kerja sama ini pada tahun 1973. Hingga saat ini, anggota Uni Eropa berjumlah 28 negara (menjadi 27 setelah Inggris keluar)
Walaupun kelihatannya Uni Eropa adalah ide yang cemerlang, kenyataanya tidak sesederhana itu. Demi keberlangsungan Uni Eropa, tentu saja diperlukan dana. Dana ini diambil dari iuran setiap negara anggota. Namun, biaya iuran tidak sama untuk setiap negara. Negara yang memiliki kemampuan finansial yang besar seperti Jerman, Perancis, dan Inggris harus membayar iuran yang tinggi. Sementara negara dengan kemampuan finansial tidak sekuat negara anggota lain seperti Hungaria, Polandia, dan Yunani dapat membayar lebih rendah. Ini adalah salah satu alasan Inggris memilih keluar.
Ternyata tidak hanya masalah iuran, berbagai keputusan juga diambil oleh badan tersendiri yang juga merupakan bagian dari Uni Eropa yaitu seperti Komisi Eropa (European Commission) dan keputusan ini wajib dipatuhi bagi keseluruhan anggota Uni Eropa. Contohnya kasus penanganan migran dari Timur Tengah bermigrasi ke Eropa misalnya, Komisi Eropa memutuskan bahwa Eropa akan membukakan pintu bagi para migran. Negara dengan keuangan yang sedang bermasalah seperti Yunani tentu mengalami kesulitan dengan kebijakan ini. Mereka baru saja mendapat pinjaman setelah dililit utang dan tidak mampu membayar utangnya, namun sekarang harus membiayai para migran. Hal ini juga dialami oleh negara anggota lain.
Inggris adalah kontributor iuran terbesar ketiga setelah Jerman dan Perancis. Dengan total dana iuran 145 miliar Euro pada tahun 2016, artinya iuran 12,57 persen yang dibayarkan Inggris tahun lalu adalah 18,2 miliar Euro. Inggris sangat besar iuran bila dibandingkan dengan Belanda yang porsi iurannya hanya sebesar 5,77 persen, Belgia, 4,05 persen, Swedia 3,07 persen, Polandia 3,02 persen, Portugal 1,25 persen, Denmark 2,01 persen, dan Spanyol 8,06 persen.
Memang tidak semua warga Inggris setuju untuk keluar Uni Eropa yaitu sebanyak 48 persen warganya ingin tetap berada di Uni Eropa adalah pertimbangan kondisi perekonomian. Sebagai anggota Uni Eropa mendapatkan berbagai kemudahan dalam menjual barang dan jasa yang dihasilkan ke negara anggota lain dan tidak dikenakan tarif untuk transaksi sesama anggota. Tentunya akan mendapatkan perlakuan yang beda bila Inggris bukan lagi anggota Uni Eropa, dan nantinya transaksi Inggris dengan negara anggota Uni Eropa akan dikenakan tarif, sama seperti transaksi dengan negara-negara non-Uni Eropa. Dikhawatirkan ini dianggap dapat menghambat laju perekonomian Inggris.
Secara kasat mata bisa dilihat alasan yang Inggris menjadi sangat terdorong untuk segera keluar dari Uni Eropa, secara data dapat kita lihat secara fakta bahwa ada sebagian dari negara-negara Uni Eropa sedang dalam krisis, Yunani, Spanyol dan Itali dalam kondisi dikategorikan oleh badan dunia lainnya sebagai negara yang hampir bangkrut. Secara data diperlihatkan bahwa Uni Eropa itu disokong oleh tiga negara dengan GDP terbesar: Jerman, Inggris dan Prancis. Bilamana Inggris, maka diduga keras bahwa kekuatan Uni Eropa menjadi limbung, dan sudah seringkali selama ini Jerman acapkali kesal di mana harus menanggung efek dari krisis dari negara-negara Uni Eropa lain, jadi efek domino pada sesama negara anggota Uni Eropa sangat besar berkaitan satu sama lainnya.
Apapun yang terjadi terkait dengan memisahkan perekonomian Inggris dan Uni Eropa yang saat ini sudah terikat. Proses ini dapat memakan waktu dua tahun bahkan lebih. Selama masa negosiasi ini, Inggris masih dianggap negara anggota Uni Eropa. Artinya Inggris tetap wajib mematuhi segala peraturan dan perjanjian keanggotaan, namun ada konsekuensinya yaitu tidak berhak untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan dalam masa transisi dua tahun ke depan.
Ada isu lain yang sering dikedepankan adalah banyaknya imigran yang berasal dari negara-negara miskin di Eropa yang pindah ke Inggris karena banyaknya kesempatan dan tunjangan yang diberikan Pemerintah Inggris. Di Inggris sekolah, biaya kesehatan semuanya ditanggung oleh pemerintah, bahkan pengangguran pun mendapat tunjangan dari pemerintah, dan selama bergabung dengan Uni Eropa tidak ada yang bisa dilakukan Pemerintah Inggris untuk menghalangi datanya imigran dari Uni Eropa, untuk menikmati fasilitas-fasilitas tersebut. Dengan keputusan Brexit maka akan berlaku situasi yang berbeda yaitu tidak ada lagi fasilitas tersebut dan tentunya bukanlah hal yang mudah dalam penerapannya, karena para imigran umumnya memiliki etos kerja dan pendidikan yang lebih baik, sehingga mereka umumnya memiliki peran yang cukup baik di berbagai posisi.
Selain itu, Inggris sendiri juga akan mengalami “kerugianâ€. Para pakar manajemen dan ekonomi di Inggris menyatakan bahwa, perusahaan di Inggris akan kerepotan untuk mencari posisi pengganti jika banyak SDM yang potensial dari luar Inggris yang dikeluarkan, dan hal itu akan berpengaruh pada perlambatan perekonomian. Tidak hanya kehilangan talent namun Inggris juga akan kerepotan jika banyak SDM di posisi “kecil†dikeluarkan secara massal. Konon, di Inggris, jarang sekali ada orang yang mau bekerja sebagai pelayan toko atau restoran. Posisi seperti itu diisi oleh warga Uni Eropa di luar Inggris.
Secara perjanjian antara Inggris dengan Uni Eropa, memang tahun 2019 lah yang menjadikan Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa (Uni Eropa). Perdana Menteri Inggris yang baru yaitu Theresa May seperti yang diungkap oleh New York Times pada akhir Maret lalu mengumumkan kepada dunia poin-poin utama untuk membuat perpisahan Inggris dengan UE agar berjalan mulus. Setidaknya ada empat poin yang patut dicermati. Pertama, PM Inggris tersebut secara tegas berulang kali menyebut Britania Raya akan keluar dari konsorsium perdagangan tunggal UE. Sebagai tindaklanjutnya Inggris akan membuat perjanjian perdagangan baru dengan UE. Dalam materi pada perjanjian baru tersebut diminta oleh Inggris bahwa harus memberikan kebebasan sebesar-besarnya bagi perusahaan-perusahaan Britania Raya untuk melakukan perdagangan dan beroperasi dengan pasar di Uni Eropa.
Sebagai anggota, nilai perdagangan Britania Raya dengan 27 negara UE bernilai sekitar 513 miliar Pound (388,4 miliar dolar AS) pada 2015, lebih dari separuh nilai perdagangan Britania Raya sendiri. Kedua, pihak Inggris juga akan keluar dari perserikatan kepabeanan UE. Sebagai gantinya, Britania Raya akan menyusun sendiri tarif perdagangan mereka. Ketiga, adanya ketidakpastian atas nasib warga negara UE yang berada di Britania Raya, pihak Inggris menyatakan akan menjamin hak-hak dari warga UE yang tinggal di negara-negara Britania Raya (Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales). Saat ini ada sekitar 3,2 juta warga UE yang tinggal di Britania Raya, dan sebaliknya 1,2 juta warga Britania Raya yang tersebar di sejumlah negara-negara UE. Keempat, pihak Britania Raya menyatakan secara tegas bahwa akan mengontrol penegakan hukumnya sendiri. Keluar dari Uni Eropa juga mengharuskan Britania Raya segera membuat aturan sendiri di Westminster, Edinburg, Cardiff, dan Belfast (pusat pemerintahan masing-masing negara bagian Britania Raya.
Berlakunya Brexit atau Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa itu pada akhir Maret 2019. Rasanya pihak Pemerintah Inggris tentu tidak gegabah memutuskan dan tentunya telah siap dengan segala keputusannya. Banyak pihak yang lupa bahwa Inggris adalah negara dengan memiliki peradaban yang teratur dan memiliki sistem peradaban yang sudah maju, sudah sejak berabad abad lalu. Artinya Inggris tentunya punya harga diri bila disamakan dengan negara-negara yang baru merdeka di abad 19. Tapi bila ada pertanyaan, kenapa dulu pihak Inggris kok bersedia untuk ikut gabung dengan Uni Eropa? Jawabannya situasi dan kondisi telah jauh berbeda, dampak lelah dengan suasana perang pada Perang Dunia II, tentunya harus diperhitungkan oleh Inggris.*** Editor : Rindra Yasin