Mungkin lebih baik menulis dengan memulai tulisan pengalaman yang pernah dirasakan. Penulis saat itu sedang berhenti di pusat Kota Duri di Jalan Sudirman untuk bertugas pengamanan lalu lintas karena adanya pawai peserta MTQ setingkat Kecamatan Mandau pada hari Sabtu 1 April 2017
Berbicara Kota Duri terletak di jalan lintas negara dengan jumlah lalu lintas kendaraan yang cukup padat dan juga Kota Duri terbentuk karena banyaknya orang beraktivitas dari kegiatan industri, perkebunan, perhotelan, pendidikan dan lain-lain.
Aktivitas kota akan menimbulkan aktivitas parkir. Parkir merupakan suatu keperluan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya untuk diparkir di tempat, di mana tempat dekat yang dituju dan mudah dicapai, seperti bertumpuknya parkir kendaraan dekat daerah pusat Kota Duri.
Belakangan ini warga Kota Duri selalu disuguhkan setiap harinya tidak tertampung meluapnya kendaraan parkir di dalam jalan, karena jumlah kendaraan setiap tahunnya terus meningkat begitu juga ulah dari pemilik kendaraan memakirkan kendaraan seenaknya saja. Tentu berpotensi semangkin hari akan semangkin menimbulkan gangguan kelancaran lalu lintas kendaraan
Keadaan sekarang ini Jalan Sudirman Kota Duri tidak terelakan lagi menjadi semrawut, makin macet, kumuh, sampah di mana-mana, makin tidak tertibnya pedagang kali lima. Kebocoran dan pungutan liar restribusi parkir dikelola oleh pemerintah daerah dan ini sudah menjadi pemberitaan di media masa setiap harinya atas ketidakpuasan masyarakat Kota Duri terhadap pelayanan publik oleh pemerintahan daerah.
Tentunya membuat penulis berpikir, karena apa untuk pelayanan publik penyelenggaraan parkir di Kota Duri lambat dan kurang serius penanganannya sehingga akibatnya tidak bisa diatur dan dikelola aktivitas parkir kendaraan dengan baik. Pertama, mukin timbulnya semerawut karena tidak ada yang mengatur dari banyak kendaraan memakir seenak saja di dalam jalan lintas, bercampur aduk tidak ada pemisahan parkir untuk motor, mobil penumpang, truk dan bus. Minimnya rambu-rambu dan marka untuk aktifikas parkir. Kedua, kurangnya anggaran dari pemerintah daerah karena tidak maksimal mengelola parkir padahal parkir merupakan peluang usaha yang paling menggiurkan untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui restribusi parkir.
Mengatasi masalah aktivitas parkir kendaraan di Kota Duri penulis mengatakan diperlukan adanya. Pertama, karena parkir adalah merupakan salah satu bagian sistem transportasi dan suatu keperluan, maka perlu penataan yang baik agar area parkir digunakan secara efisien dan tidak menimbulkan masalah pada kegiatan lain karena merupakan bagian dari sistem tentunya wajib mempunyai perencanaan matang, terlebih dahulu berapa kebutuhan lahan untuk ruang parkir. Kedua keadaan eksisting parkir di Kota Duri menggunakan berada di dalam jalan sehingga relatif lebih besar permasalahan kelancaran lalu lintas dibanding lahan parkir di luar jalan, oleh karena itu perlu ada pemikiran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis mengkaji merelokasi lahan parkir ke luar jalan. Ketiga, karena parkir adalah merupakan suatu alat pengaturan dalam manejemen lalu lintas maka perlu adanya menegakkan hukum dengan memasang rambu-rambu tempat di mana diperbolehkan parkir dan dilarang. Ada pemisahan roda enam ke atas dilarang masuk kota begitu juga dibuat secara jelas marka-marka tempat parkir sehingga mengefisienkan lahan parkir yang sudah terbatas. Keempat, pemasukan pendapatan asli daerah dari restribusi parkir cukup berarti maka perlu dikendalikan dengan baik, pemerintah daerah harus mempunyai data survei berapa jumlah kendaraan parkir sehingga kebocoran yang terjadi dapat ditekan sekecil mungkin. Sebenarnya hasil restribusi parkir akan dikembalikan lagi kemasyarakat Kota Duri untuk dipergunakan memperbaiki prasarana dan sarana fasilitas parkir sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas parkir.
Kondisi ini bertambah berat dengan adanya permasalahan lain baik yang berada di dalam jalan dan di luar jalan yang mestinya diselesaikan, contoh banyaknya parkir liar berada pada daerah dilarang parkir dan pedagang berjualan di tempat milik jalan. Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan dinas terkaitnya terlihat terus berupaya mengatasi masalah kesemerawutan lalu lintas dengan melakukan razia bersama penertiban di Jalan Sudirman Kota Duri, tetapi penanganannya bersifat parsial, insidentil dan terfokus pada orientasi jangka pendek. Jadi adalah sesuatu yang wajar ketika permasalahan aktivitas parkir Kota Duri semakin semrawut
Akhir dari pengalaman penulis berharap tulisan ini menjadi ide-ide segar untuk para pengambil kebijakan di Kabupaten Bengkalis dalam mengembangkan sistem parkir di Kota Duri yang berkelanjutan agar lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam pelayanan publik yang selama ini sering terlambat atau mungkin kurang perhatian serius saja. Semoga.***
Tri Leksono , PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis
Editor : Rindra Yasin