Hati-hati Tangani Kasus Penista Agama

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 29 April 2017 | 11:06 WIB
Di dalam KUHP sebetulnya tidak ada bab khusus yang mengatur delik agama. Namun ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama sendiri mengandung beberapa pengertian meliputi: (a) delik menurut agama; (b) delik terhadap agama; (c) delik yang berhubungan dengan agama.

Adami Chazawi, seorang pakar hukum pidana, mengemukakan mengenai kejahatan penghinaan yang berhubungan dengan agama ini dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: (1) penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a); (2) penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 angka 1); (3) penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 angka 2); (4) menimbulkan gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang digunakan beribadah (Pasal 503).

Pasal yang selama ini sering disebut sebagai pasal penodaan agama adalah Pasal 156a KUHP. Perlu diketahui bahwa sebenarnya Pasal 156a KUHP ini tidak berasal dari Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, melainkan bersumber dari Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Penpres No.1/1965).

Penpres No1 Tahun 1965 dalam Pasal 4 menyatakan â€œDipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut  di Indonesia;  (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendi  ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 156 “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata Negara” Pasal 156a “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tindak pidana yang bersangkutan/ berhubungan dengan agama dapat mempunyai pengertian yang sangat luas, yang dapat dimasukan di dalamnya adalah delik-delik kesusilaan, dan delik-delik pada umumnya yang dikaitkan dengan agama (LPHN,1973:28-30),  Namun di sini akan membatasi Pasal 175 s/d 181, dan Pasal 503 ke 2 KUHP.

Pasal 175, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan dijinkan, atau upacara keagamaan yang diijinkan,atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lambat satu tahun empat bulan”. Pasal 176, “Barang siapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”.  

Pasal 177, “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah: (1) barang siapa menertawakan seorang petugas agama dalam menjalankan  tugas yang dijinkan; (2) barang siapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan.” Pasal 178, “Barang siapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang dijinkan, diancam dengan penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana paling banyak seribu delapan ratus rupiah”.

Pasal 179, “Barang siapa  dengan sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.” Pasal 180, “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenasah atau memindahkan atau mengangkut jenasah yang sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal  181, “Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Pasal 503 ke 2, “Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah : (2). Barang siapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, pada waktu ada ibadat atau sidang.”

Kerukunan Beragama
Kata kerukunan berasal dari kata rukun artinya baik dan damai, tidak bertentangan. Sedangkan merukunkan berarti mendamaikan, menjadikan bersatu hati. Kata rukun berarti perkumpulan yang berdasar tolong-menolong dan persahabatan.

Dalam perkembangannya kata rukun dalam bahasa Indonesia berarti, mengatasi perbedaan-perbedaan, bekerja sama, saling menerima, hati tenang, dan hidup harmonis. Sedangkan berlaku rukun sebagaimana menurut Franz Magnis Suseno, berarti menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau antara pribadi-pribadi, sehingga hubungan sosial tetap kelihatan selaras dan baik-baik.  Sedangkan kata umat beragama berasal dari dua suku kata, yakni umat dan beragama. Umat adalah para penganut suatu agama atau nabi. Dan beragama artinya memeluk (menjalankan) agama. Yang dimaksud dengan agama adalah kepercayaan kepada Tuhan, acara berbakti kepada Tuhan, beragama, memeluk agama.

Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa seseorang yang menganut agama atau kepercayaan yang telah diyakini, harus siap untuk menjalankan setiap amalan yang telah diajarkan oleh agamanya masing-masing tanpa ada paksaan dan saling memaksa antar-umat yang satu dengan lainnya. Sedangkan arti dari kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kerukunan juga mengandung arti adanya kesadaran di dalam diri manusia untuk saling menerima perbedaan-perbedaan yang ada, dan saling menghargai masing-masing potensi yang ada dalam diri manusia. Tanpa mencela apalagi sampai menimbulkan konflik yang berakibatkan pada ketidak-rukunan dalam kehidupan umat beragama.

Selain itu, kerukunan hidup umat beragama juga mengandung tiga unsur penting: Pertama, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain. Kedua, kesediaan memberikan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. Dan Ketiga, kemampuan untuk menerima perbedaan selanjutnya menikmati suasana kesahduan yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya

Jadi, dapat disimpulkan kerukunan tidak hanya keadaan yang tidak memiliki konflik, akan tetapi kerukunan juga merupakan keadaan atau suasana damai dan diselesaikan dengan musyawarah. Makna kerukunan hidup umat beragama adalah perihal hidup rukun yakni hidup dalam suasana damai, tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepakat antar umat yang berbeda-beda agamanya, atau antara umat dalam satu agama.

Kita belum luput dari ingatan kasus Permadi, Arswendo yang telah divonis. Kasus Ahok saat ini menjadi perhatian publik. Kasus penistaan harus hati-hati melakukan penanganan karena banyak melibatkan masyarakat dan mudah tersulut.***

M Yusuf  Daeng,  Dosen Unilak  dan Advokat
Editor : Rindra Yasin