RIAUPOS.CO - Terus terang saya merasa kecolongan, sengaja bulan lalu mempersiapkan tulisan ini yang rencananya akan saya kirim untuk diterbitkan dalam rangka menyambut “Hari Pusaka Dunia“ pada 18 April setiap tahunnya. Bahkan banyak juga kawan- kawan para arsitek, dosen dan penggiat sejarah kebudayaan yang lupa atau malah tidak tahu sama sekali tentang adanya Hari Pusaka Dunia ini. Untuk tahun 2017 telah ditetapkan temanya yaitu cultural heritage and suistinable tourisme. Walaupun tahun ini lebih ditekankan pada masalah pusaka budaya yang diharapkan mampu menarik / menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, namun kali ini saya akan bahas sisi lain dari cultural heritage ini yaitu dari sisi perkotaan.
Mungkin tak banyak kita yang pernah mendengar apalagi mengenal istilah Kota Pusaka, padahal sudah lama program ini ada. Melalui Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka ( P3KP) pada Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR, sampai tahun 2017, ini sudah diprogramkan hampir di seluruh kota di Indonesia yang masuk dalam program P3KP. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kota-kota di Propinsi Riau, apakah sudah ada yang ikut dalam program ini?
Pertama mendengar istilah Kota Pusaka, sebenarnya banyak pertanyaan yg muncul, kenapa harus dinamakan Kota Pusaka ya? Lalu bagaimana indikator dan kriteria sebuah kota sehingga bisa dikategorikan sebagai kota pusaka. Selama ini kita sudah familiar dengan istilah kota tua, kota lama, kota bersejarah tapi sekarang dipakai istilah Kota Pusaka, padahal secara substansi mungkin tak jauh berbeda. Malah kalau dipikir-pikir, yang namanya barang pusaka tentu tidak bisa sembarangan. Ada waktu dan syarat tertentu baru boleh digunakan, demikian pula dengan orang yang boleh membuka, memakai dan atau menyimpannya, haruslah tertentu pula. Bendera pusaka misalnya, hanya boleh keluar sekali setahun, keris pusaka hanya boleh dimandikan, dirawat, dilihat dalam waktu dan upacara tertentu dan oleh orang yang tertentu juga, pokoknya yang namanya benda pusaka pastilah penuh dengan ketentuan, persyaratan yang mengikat. Nah terkait dengan program kota pusaka, terasa agak kontra produktif dengan istilah yang digunakan saat ini. Tapi biarlah para ahli bahasa saja yang membicarakan masalah ini.
Warisan Sejarah
Harus dipahami bahwa sebuah bangunan dan atau kawasan bersejarah/ pusaka, adalah merupakan rekam jejak sejarah bangsa, mulai dari masa kejayaan kerajaan nusantara, masa penjajahan, hingga saat ini. Berbagai aturan dan regulasi yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan asset sejarah masa lalu juga sudah diberlakukan, seperti misalnya UU No11/ 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan benda cagar budaya. Demikian pula dengan UU No28/2002 tentang Bangunan Gedung sudah lebih dulu secara tegas menyatakan perlindungan terhadap bangunan tua dan bersejarah di perkotaan yang harus dilestarikan. Dan di tatanan yang lebih luas, UU No26/2007 tentang Penataan Ruang juga menyiratkan pentingnya memperhatikan nilai budaya yang berkembang di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang, yang juga merupakan salah satu bentuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan bangunan/ kawasan cagar budaya. Kabupaten/ kota juga sudah banyak yang menyikapi hal ini dengan diterbitkannya peraturan daerah tentang perlindungan benda cagar budaya. Hanya saja peraturan daerah yang disusun belum banyak yang ditindak lanjuti dengan program yang nyata.
Sejak tahun 2012 Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang telah merintis Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) sebagai upaya nyata dalam melestarikan aset-aset pusaka bangsa yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Kota Pusaka merupakan kota yang di dalamnya terdapat kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang memiliki nilai-nilai penting dan bersejarah bagi perkembangan sebuah kota, serta menempatkan penerapan kegiatan dan pelestarian kota pusaka sebagai salah satu indikator utama yang harus diperhatikan dalam strategi perencanaan dan pengembangan kota.
Salah satu pemicu lahirnya program ini mungkin dikarenakan kegalauan sebagian arsitek dan para pemerhati kota, betapa mudah dan banyaknya bangunan serta kawasan tua bersejarah yang dibongkar dan diganti dengan bangunan modern saat ini, yang “dibungkus†dengan alasan revitalisasi kawasan perkotaan, mengamankan daerah sempadan sungai, penanganan kawasan kumuh dan lain sebagainya. Satu per satu kita kehilangan bangunan tua bersejarah yang ada. Berita terakhir yang terdengar adalah dirubuhkannya bangunan bekas Bung Tomo menggelorakan semangat arek-arek Suroboyo melalui radio melawan penjajah, yang saat ini rencananya akan diganti dengan bangunan komersial modern. Tidak hanya di Surabaya, hampir di semua kota di Indonesia bangunan kuno/tua bersejarah hilang satu demi satu.
Di Pekanbaru juga demikian, beberapa bangunan lama banyak yang sudah berganti dengan bangunan baru, Balai Dang Merdu, Mesjid Raya Senapelan dan beberapa bangunan lama bersejarah lainnya. Sedangkan beberapa yang masih tersisa, nampaknya juga tinggal menunggu waktu, karena hampir semua tidak dirawat/ dipelihara sebagaimana mestinya.
Sebagai ibu kota provinsi, sudah selayaknyalah Pemerintah Kota Pekanbaru segera bersikap dalam konteks pelestarian bangunan dan kawasan kota lama bersejarah ini. Setidaknya untuk menjaga rekam jejak sejarah perkembangan kota. Kawasan Senapelan yang merupakan cikal bakal tumbuh dan berkembangnya Kota Pekanbaru, harus segera direkonstruksi ulang. Banyak sudah studi yang dilakukan, demikian pula dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan telah disusun sejak tahun 1990-an dengan berbagai rekomendasi pelestarian kawasan. Namun sampai saat ini keberadaannya tetap terpinggirkan, harus kalah dengan kehadiran gedung-gedung pencakar langit yang berdiri dengan angkuhnya. Padahal kalau ditangani dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku, bangunan dan kawasan bersejarah ini dapat menjadi salah satu objek wisata yang paling diminati saat ini.
Contohnya Bangunan Rumah Singgah Sultan atau disebut juga Rumah Tuan Kadi di pinggiran Sungai Siak di bawah Jembatan Siak III, saat ini selalu ramai dikunjungi baik oleh warga kota maupun wisatawan yang datang ke Pekanbaru. Banyak warga kota Pekanbaru heran dan seakan tak percaya, bahwa di pinggir Sungai Siak yang selama ini tak terawat ternyata memiliki bangunan tua bersejarah. Setelah dilakukan penataan kawasan berupa taman terbuka, barulah keberadaannya dirasakan oleh banyak warga kota. Saat ini setiap sore dan malam hari taman terbuka Rumah Tuan Kadi di pinggir Sungai Siak selalu ramai dikunjungi warga Pekanbaru maupun dari luar kota. Keberadaan kawasan Rumah Tuan Kadi saat ini harus segera dikembangkan agar menjadi satu kesatuan dengan objek wisata sejarah yang ada di sepanjang Sungai Siak.
Berbagai kota besar di Indonesia saat ini mulai terasa membosankan karena menjamurnya bangunan-bangunan tinggi yang lebih mengutamakan fungsi dibanding kesesuaian lingkungan. Pemerintah kota terkesan seakan hanya berpacu dalam mencari investor, silahkan membangun di mana saja, asalkan mau berinvestasi, walaupun kadang terasa sangat dipaksakan. Rencana tata ruang kota yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kriteria terkadang harus kalah dengan keinginan dan investasi yang akan dibawa oleh para investor. Akhirnya kota menjadi kurang berwarna, kurang berasa sesuatu dan kurang memiliki ciri khas dan bahkan kurang berwawasan identitas. Bangunan modern yang berdiri saat ini lebih mengutamakan fungsi dan berdiri seolah melupakan bentuk-bentuk kearifan lokal lingkungan sekitarnya. Syukurlah saat ini pemerintah telah mencanangkan Program P3KP, dimulai dengan mengidentifikasi, rekonstruksi dan mengembangkan objek bangunan dan kawasan bersejarah yang ada. Kota Tua di Jakarta contohnya, hampir tak pernah sepi dikunjungi wisatawan, dengan menambahkan berbagai atraksi dan acara-acara yang relevan dengan tema kawasan. Dan di April 2017 ini, Kota Gianyar Bali telah masuk, terpilih dan diakui sebagai salah satu anggota Organisasi Kota Pusaka Dunia (Organization Of World Heritage Cities).
Kembali pada program Kota Pusaka yang diprakarsai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sampai tahun 2015 di Indonesia sudah ada 53 kota/kabupaten yang ikut serta dalam program pengembangan kota pusaka. Sejauh ini, walaupun Provinsi Riau memiliki banyak potensi untuk ikut dalam program ini, pada kenyataannya belum satu pun kota/ kabupaten yang terdaftar. Padahal banyak bangunan tua dan kawasan bersejarah yang bisa diandalkan di Provinsi Riau, bahkan hampir di seluruh wilayah di Provinsi Riau memiliki potensi itu. Bahkan dalam satu tulisan tentang sejarah Riau, disebutkan pernah berdiri 22 (dua puluh dua) kerajaan / kesultanan yang tersebar di wilayah Provinsi Riau, termasuk puluhan bahkan mungkin ratusan bangunan peninggalan zaman kolonial yang masih berdiri, tapi saat ini lebih banyak yang hanya tinggal cerita, perlu perhatian yang lebih serius untuk hal ini.
Siak Kota Pusaka
Alhamdulillah di tahun 2016 baru terjaring satu kabupaten yang saat ini sudah terdaftar dan telah mengikuti beberapa kali pertemuan di tingkat pusat dalam Program P3KP, yaitu Kota Siak Sri Indrapura. Melalui beberapa kali pertemuan dan diskusi kecil terbatas dengan Kepala Dinas Cipta Karya, yang akhirnya ditindak lanjuti dengan pertemuan seluruh SKPD terkait, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Riau, tokoh masyarakat dan unsur perguruan tinggi (Unri) yang lansung dipimpin oleh Bupati Siak, disepakati bahwa Kota Siak Sri Indrapura sangat berminat untuk ikut dalam program Kota Pusaka. Beberapa situs dan benda cagar budaya yang diandalkan antara lain seperti Istana Siak, Benteng, Tangsi, Rumah dan Sekolah bersejarah, Balai Adat, Mesjid, Gudang Mesiu, Pecinan dan banyak objek bersejarah lainnya. Bahkan saat ini Kota Siak Sri Indrapura telah pula diputuskan pada Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia ( JKPI ) yang dilaksanakan di Banda Aceh 9 Mei lalu yang dihadiri langsung oleh Bupati Siak beserta jajarannya dan saat ini Alhamdulillah telah tercatat sebagai anggota JKPI yang ke-56. Salut dan selamat untuk Pemerintah Kabupaten Siak.
Selanjutnya tentu kerja keras menunggu, selain harus membuat proposal teknis akademis, Pemerintah Kabupaten Siak sebagai pemeran utama dalam program ini harus segera menyiapkan rencana aksi, pembentukan komunitas pusaka, membentuk TACB kabupaten, perencanaan penataan Kota Pusaka dalam bentuk Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan pusaka beserta disain teknis nya dan terakhir pembangunan fisik. Pelaksanaan program Kota Pusaka ini akan bersinergi dan akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat termasuk aspek pembiayaannya melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU PR, namun keberhasilan program ini tentulah tergantung dari seberapa besar perhatian, keseriusan dan keterlibatan stakeholder terkait, terutama dukungan masyarakat. Harapan kami tentu tidak puas dan berhenti sampai di Kota Siak saja, melalui Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (Satker PBL) Kementerian PUPR Provinsi Riau akan selalu siap dalam memfasilitasi kabupaten/ kota di Provinsi Riau yang berminat dan serius untuk ikut dalam Program P3KP.
Komunitas Pusaka
Ada fenomena menarik akhir-akhir ini, saya rasakan mulai meledak-ledak mencari jati diri dan pelampiasan yang sesuai harapan. Yaitu lahir dan munculnya beberapa kelompok dan atau komunitas yang perduli dengan sejarah budaya Melayu di Provinsi Riau. Melalui media facebook ( FB ) sekarang banyak sekali komunitas yang men-share berita sejarah masa lalu, seperti SHC (Siak Heritage Community), Putera Senapelan, Meranti, Tapung, Kuantan dan lain sebagainya. Banyak informasi baru yang saya dapatkan melalui komunitas ini. Siapa yang tahu bahwa ternyata tahun 1953 Bung Hatta selaku Wakil Presiden RI, pernah berkunjung ke Siak Sri Indrapura. Demikian pula dengan benda pusaka sejarah masa lalu yang belum pernah dipublikasikan selama ini, baik berupa benda cagar budaya (tanjible) maupun kearifan lokal berupa kesenian, kebiasaan dan lain sebagainya (untanjible).
Hampir setiap hari komunitas ini mengirim sesuatu tentang budaya dan sejarah masa lalu, baik berupa foto atau cerita sejarah dan silsilah raja-raja di tanah melayu dahulunya. Banyak komentar pro dan kontra, yang menyalahkan, kritik sampai saran dan support agar komunitas ini maju terus. Patut disayangkan belum ada tanggapan maupun keinginan dari pemerintah daerah untuk merangkul dan menggandeng komunitas ini sebagai pintu masuk dan ujung tombak menggali dan melestarikan sejarah masa lalu.
Topik yang cukup hangat dan menjadi diskusi berkepanjangan akhir-akhir ini adalah tentang keberadaan dan kejelasan status Masjid Raya Senapelan. Masjid bersejarah dengan arsitektur unik khas pada masanya saat ini sudah hilang sama sekali dan berganti dengan masjid megah dengan arsitektur kekinian. Beredar kabar bahwa statusnya sebagai Benda Cagar Budaya sudah dicabut oleh Badan Cagar Budaya yang berkedudukan di Batu Sangkar. Kenapa, salah siapa, kapan, dan banyak pertanyaan yang muncul, tapi permasalahan yang sebenarnya adalah, dengan kondisi saat ini, maka apa yang seharusnya kita lakukan?*** Editor : Rindra Yasin