RIAUPOS.CO - TUJUAN program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga salah satunya adalah untuk pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Beberapa indikator yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk adalah kelahiran, kematian dan migrasi. Khusus untuk angka kelahiran setidaknya dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain adalah pemakaian alat kontasepsi (CPR) dan juga Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) serta faktor non kontrasepsi lainnya.
Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI,2012) Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Riau adalah sebesar 2,9 anak per Wanita Usia Subur (WUS) angka ini sejatinya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI, 2007) yang hanya sebesar 2,7 anak per wanita usia subur. Adapun pemakaian kontrasepsi berdasarkan SDKI 2012 adalah sebesar 54,1 persen dan unmet need atau kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah sebesar 11,8 persen.
Menarik untuk diperhatikan adalah tinggingnya angka unmet need atau Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB namun mereka tidak memakai alat/obat kontrasepsi karena berbagai macam penyebab atau alasan. Unmet need dalam Keluarga Berencana (KB) ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan reproduksi perempuan dengan perilaku kontrasepsi Pasangan Usia Subur (PUS). Hal ini berarti perempuan atau Pasangan Usia Subur (PUS) memiliki keinginan untuk menghindari kehamilan karena ingin menunda memiliki anak maupun ingin mengakhiri kelahiran tetapi tidak melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi terjadinya kehamilan yang salah satunya dapat dilakukan melalui pemakaian alat/obat kontrasepsi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya unmet need antara lain adalah fasilitas pelayanan yang masih jauh atau justru belum tersedia tempat pelayanan yang memadai di daerah tempat tinggal Pasangan Usia Subur (PUS), tidak tersediaya biaya, kualitas pelayanan yang masih rendah, serta penyediaan kontrasepsi yang tidak terjangkau oleh Pasangan Usia Subur (PUS), tidak meratanya distribusi alat/obat kontrasepsi dan kejadian unmet need karena berbagai macam penyebab baik alasan sosial, budaya maupun alasan geografis.
Seandainya angka unmet need ini bisa digarap dan dituntaskan oleh pemerintah atau pmerintah daerah kabupaten/kota terutama yang menangani urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi 0 (nol) persen maka sesungguhya laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan terutama yang disebabkan oleh angka kelahiran total. Sebab jika unmet need tidak ada lagi maka angka capaian pemakaian kontrasepsi meningkat menjadi 65,9 persen dan dengan pemakaian kontrasepsi yang sebesar 65,9 persen tersebut, berdasarkan teori maka Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Riau akan mencapai angka 2 (dua) atau di bawah dari 2 (dua) anak per wanita usia subur. Ini berarti laju pertumbuhan penduduk akan berkurang sebab Total Fertility Rate (TFR) turun yang pada akhirnya akan berdampak pada jumlah kelahiran yang juga berkurang.
Untuk itu pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota terutama yang mengurusi bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus memiliki cara untuk menggarap unmet need pada Pasangan Usia Subur di Provinsi Riau agar unmet need di Provinsi Riau bisa dijadikan peserta KB semua sehingga akan berdampak ada penurunan Total Fertility Rate (TFR) yang pada gilirannya akan berdampak pada penurunan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau.
Keberadaan unmet need bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Provinsi Riau bukan hanya tersebar di wilyah perkotaan saja namun juga di daerah perdesaan baik yang di daerah terpencil, perbatasan, pesisir atau pedalaman. Ini disebabkan karena wilayah geografi Provinsi Riau yang memang memiliki daerah-daerah seperti kepulauan, daratan, pesisir, pedalaman bahkan perbatasan dengan negeri tetangga. Untuk itu langkah pertama yang bisa dilakukan dalam mengurangi angka unmet need ini adalah dengan cara melakukan pemetaan dimana unmet need ini berada. Dalam menemukan kantong-kantong umet need yang tersebar di Provinsi Riau bisa dengan menggunakan data dari hasil Pendataan Keluarga tahun 2015 yang di kelola oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional. Angka unmet need yang diperoleh dari pendataan keluarga ini menjangkau sampai wilayah pada tingkat desa/kelurahan bahkan jika diperlukan unmet need ini bisa menjangkau keluarga atau Pasangan Usia Subur (PUS).
Setelah diketahui kantong-kantong unmet need sampai di tingkat desa/kelurahan maka langkah kedua adalah dengan meningkatkan promosi KB di daerah tersebut dengan cara memberikan penjelasan pentingnya ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) terutama kepada daerah-daerah yang merupakan kantong-kantong unmet need yang sudah terpetakan dengan data dari Pendataan Keluarga 2015. Upaya untuk melakukan promosi KB ini bisa melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat serta memberdayakan PLKB/PKB yang masih ada dan juga melibatkan PPKBD dan sub PPKBD serta mitra kerja terkait lainnya yang potensial. Promosi ini dilakukan bukan hanya kepada pihak perempuan saja tetapi juga pada pasangannya atau pihak laki-laki sebab ber KB bukan hanya untuk kepentingan perempuan saja namun juga kepentingan bersama atau kepentingan keluarga.
Langkah ketiga, dengan memberikan konseling kepada Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB. Konseling ini dibutuhkan agar diperoleh alat/obat kontrasepsi yang sesuai dengan Pasangan Usia Subur (PUS), nyaman dan aman serta mengurangi adanya angka drop out yang biasa terjadi pada Pasangan Usia Subur (PUS).
Langkah keempat, dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang unmet need agar menjadi peserta KB. Pelayanan ini bisa dilakukan dengan cara mobile (bergerak) ke tempat-tempat yang tidak terjangkau pelayanan statis atau di tempat-tampat yang jauh dari pelayanan. Dengan pelayanan mobile (bergerak) dengan cara mendatangi masyarakat yang selama ini tidak terjangkau pelayanan kontrasepsi namun mereka ingin ber-KB, kita harapkan hal ini akan mengurangi unmet need sehingga pada akhirnya Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi Riau bisa dinikmati semua lapisan masyarakat dimanapun berada. Semoga.*** Editor : Rindra Yasin