RIAUPOS.CO - Ungkapan “Wakil Tuhan di Dunia†secara umum untuk seluruh manusia, yaitu para pemimpin, hakim yang memberii keputusan kepada pengadilan, dan masyarakat. Konsekuensi setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh mereka senantiasa mencerminkan nilai-nilai keadilan.
Salah satu wakil Tuhan di bumi adalah hakim. Ada istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan penting peran hakim, “kaki kanan di surga, kaki kiri di neraka.†Ungkapan ini menggambarkan kedudukan sangat strategis hakim dalam menegakan keadilan setiap keputusan yang diambilnya. Sehingga Tuhan telah menempatkan “keadilan itu lebih dekat dengan takwa.â€
Dalam ajaran Islam, ada beberapa contoh yang menggambarkan keadilan dari seorang hakim tanpa ada intervensi dari kekuasaan. Pertama, peristiwa dua ibu yang merebutkan bayi pada zaman Nabi Sulaiman. Mereka saling mengkkaim bahwa anak tersebut adalalah darah dagingnya. Kedua memberikan argumen dan barang bukti di persidangan. Keduanya ternyata mampu menghadirkan argumen yang sama-sama kuatnya. Tapi keputusan harus diambil oleh seorang hakim. Nabi Sulaiman melakukan ijtihad untuk memutuskan suatu kebenaran. Karena sama-sama kuat, Nabi Sulaiman kemudian memutuskan bayi tersebut dibelah menjadi dua. Salah satu ibu menangis tersedu-sedu, dan mencegah rencana Sulaiman. Atas dasar dia pun memutuskan bahwa bayi tersebut miliknya. Karena secara umum, tidak ada seorang ibu yang berani darah dagingnya meninggal dengan cara mengenaskan. Walaupun kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, ada juga orang tua yang tega mengorbankan anak-anaknya untuk kepentingan mereka.
Kedua, pada saat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ada permasalahan perdata dengan seorang Yahudi, berkaitan dengan baju besi. Baik Ali maupun orang Yahudi sama-sama mengklaim kepemilikan baju tersebut. Akhirnya kasus ini di bawa ke pengadilan. Dan atas dasar fakta-fakta di lapangan, baju tersebut milik orang Yahudi. Ali pun menerima dengan lapang dada hasil keputusan pengadilan. Kedua contoh tersebut merupakan perwujudan ajaran Islam dalam menegakkan keadilan tanpa intervensi dari mana pun. Hakim mempunyai kemandirian mutlak untuk melakukan ijtihad dari setiap keputusan yang dibuatnya.
Saat Mu’adz bin Jabal menjadi hakim, ditanya oleh Nabi tentang persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan Alquran dan Hadis. Mu’adz menjawab, bahwa ia akan berijtihad untuk memutuskan suatu persoalan. Nabi pun menyutujui dan memuji jawabannya. Ini berarti Ijtihad hakim mengandung konsekuensi hukum. Namun, Islam setiap ijtihad yang dibuatnya. Jika benar, mendapatkan dua pahala, jika salah mendapatkan satu pahala. Makna terkandung di sini adalah ketegasan dalam mengambil suatu keputusan sangat diperlukan oleh seorang hakim. Keputusannya merupakan hasil kesimpulan secara jernih dari fakta-fakta atau alat-alat bukti yang ditampilkan dipersidangan, lalu memutuskannya dengan seadil-adilnya.
Indepensi hakim telah diuji, khususnya berkaitan dengan kasus Ahok yang didakwa “menistakan agama.†Rentetan peristiwa seperti demo 411, 212, 313 berbarengan dengan pilkada DKI menyebabkan penafsiran yang beragam. Dari yang pro-Ahok, kasus ini adalah dagelan politik, sedangkan dari kontra, kasus Ahok murni masalah tindak pidana. Permasalahan baru berupa konflik horisontal di masyarakat bawah (grassroot) berupa demonstrasi secara aktif pada peristiwa ini sebenarnya adanya ketidakpercayaan terhadap netralitas dari pemerintah. Kasus Ahok menjadi taruhan wajah pemerintah terhadap hukum, apakah benar-benar komitmen menegakan rule of law atau justru melakukan intervensi setiap persoalan yang bersentuhan dengan lingkaran kekuasaan.
Tentu saja dari semangat pemerintah ingin menegakan hukum, bukan sebatas retorika tanpa makna. Demonstrasi satu sisi memang menyebabkan suatu persoalan. Namun pemerintah harus menerima sebagai kritik untuk perbaikan pada lembaga penegakan hukum. Kalimat sindirian “pisau selalu tumpul ke atas dan tajam ke bawah†sudah saatnya ditinggalkan. Pemerintah sudah saatnya membangun kepercayaan terhadap publik bahwa keadilan benar-benar ditegakan tanpa pandang bulu.
Pemerintah, hakim dan masyarakat mempunyai makna keadilan sendiri-sendiri. tapi muaranya sama, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pemerintah menempatkan diri sebagai penyelenggara negara yang menjamin hak-hak dan kewajiban masyarakat terlindungi dalam hukum. Hakim menempatkan kedudukan sebagai wakil Tuhan memutuskan dan menetapkan suatu persoalan sesuai dengan fakta kebenaran di persidangan. Masyarakat menempatkan keadilan pada kekuatan untuk mengawal keadilan agar setiap kebijakan, keputusan oleh pemerintah dan lembaga peradilan benar-benar berjalan sesuai dengan aturan yang benar.
Menegakkan suatu keadilan memang memerlukan proses dan komitmen yang kuat pada ketiga kompenen tersebut. Saat keputusan wakil Tuhan telah berbunyi, harapan penulis itu adalah cermin dari keadilan yang sesungguhnya. Sangat sulit memberi kepuasan pada setiap keputusan. Ada yang pro dan kontra. Keduanya disediakan aturan hukum untuk mengakomodir ketidakpuasan keputusan tersebut.
Sebagai penutup, lagi-lagi kedewasaan masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan. Sehingga antara kedua pendukung bisa berargumen dan menyalurkan proses hukum dengan cara-cara yang benar. Jangan sampai terjadi menegakan hukum, malah main hukum sendiri di antara dua belah pihak. Jika ini terjadi semua menjadi rugi.*** Editor : Rindra Yasin