RIAUPOS.CO - Jika kita mau menengok wajah pendidikan Indonesia. Tentu kita akan nenangis. “Ratusan Ribu Anak Putus Sekolah di Riau, Mudah Tergoda Lakukan Kejahatanâ€. Di sebuah provinsi yang super kaya, dengan sumber daya minyak yang melimpah ruah. Mengapa ratusan ribu anaknya putus sekolah? Sungguh sangat tragis bin ironis. Padahal sudah 60 tahun lebih kita merdeka. Apa yang menjadi kambing hitam atas buramnya wajah pendidikan kita saat ini?
Menanggapi banyaknya anak Riau yang putus sekolah, Anggota Komisi E DPRD Riau, Ade Hartati mengatakan, ada setidaknya ada tiga akses yang harusnya dipenuhi oleh pihak pemerintah dalam peningkatan pendidikan di Riau, yakni akses pendidikan secara geografis, dan juga aspek pendidikan secara biaya. Akses secara geografis adalah, sulitnya dijangkau lokasi sekolah yang akan dituju oleh siswa, baik secara jarak, atau pun kondisi medan yang ditempuh, terutama di kawasan pedesaan yang masih tertinggal.
Selain itu, akses pendidikan secara biaya, menurut Ade pemerintah harus berupaya dalam melakukan pengelolaan anggaran pendidikan, sehingga orang tua siswa tidak perlu lagi memikirkan pembiayaan untuk sekolah anak mereka. Selain itu juga akses ketersediaan guru yang memadai. Provinsi Riau harusnya tidak lagi berkutat pada masalah pemerataan pendidikan lagi, tapi harusnya sudah pada mutu dan kualitas pendidikan. Beliau yakin dengan mekanisme ini anak Riau bisa sekolah sampai jenjang SMA.
Kita semua memahami bahwa sistem pendidikan memiliki peran bagi maju atau mundurnya negeri ini. Akan tetapi maju mundurnya dunia pendidikan tidak hanya dilihat pada bagus tidaknya fasilitas pendidikan yang digunakan. Kuantitas sekolah di suatu desa atau kualitas guru yang mengajar. Memperbaiki wajah pendidikan tidak hanya menyangkut perbaikan masalah sarana dan prasarana. Atau hanya penyempurnaan kurikulum di sana-sini.
Problem besar yang menyebabkan keterpurukan dari negeri ini adalah liberalisasi pendidikan. Pemerintah berlepas diri dari urusan pendidikan. Tidak terlibat kecuali hanya sekadarnya. Kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan pun terjadi. Privatisasi pendidikan ramai-ramai dilakukan demi tujuan komersil. Biaya pendidikan menjadi tinggi. Pendidikan bukan lagi milik rakyat melainkan milik lapisan masyarakat atas. Pendidikan berkualitas adalah hak istimewa orang-orang kaya. Sementara yang miskin hanya remah-remahnya.
Seharusnya liberalisai pendidikan tidak terjadi. Negara wajib mengambil posisi yang hakiki dalam memberikan pendidikan terbaik. Bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan. Artinya pemerintah harus bersungguh-sungguh mencerdaskan rakyatnya. Tidak hanya bersungguh-sungguh memperbaiki fasilitas pendidikan tapi juga menjadikan pendidikan mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Juga dipastikan bahwa tidak ada anak yang putus sekolah karena masalah biaya. Memang tidak ada biaya pendidikan yang murah bahkan gratis. Hanya saja pertanyaannya, siapa yang menanggung? Jika negara yang gemah ripah loh jinawi seperti Indonesia. Insya Allah mampu menggratiskan pendidikan untuk rakyatnya. Tinggal pemerintahnya mau atau tidak memanfaatkan SDA untuk kesejahteraan rakyatnya. Bukan malah memberikan kepada para kapitalis. Atau malah menjual aset negara yang strategis.
Selain menyediakan sekolah dasar dan menengah yang cukup, serta guru dan membekali mereka agar mampu mencapai tujuan pendidikan. Mendirikan sebuah komplek sekolah yang konprehensif di tengah-tengah desa kecil, perlu dilakukan pemerintah. Juga mengatur transportasi bebas biaya dari rumah ke sekolah. Hal ini untuk memastikan tidak ada perbedaan antara perkotaan dan perdesaan dalam hal mendapat pendidikan.
Jika jumlah sekolah sudah mencukupi, gurunya juga mumpuni, biayapun digratiskan, semua lapisan masyarakat bisa mengenyam bangku sekolahan, sudah cukupkah perbaikan yang dilakukan? Harus juga dipikirkan, apakah sistem pendidikan yang sekarang sudah baik dan bisa diandalkan? Sudahkah materi yang diberikan mampu menghasilkan manusia yang handal? Manusia yang bisa membuat indonesia move up? Manusia yang siap menghadapi tantangan internal dan global yang semakin berat?
Jika kita melihat kondisi pendidikan saat ini, telah masuk dalam pusaran arus kapitalis. Di mana pendidikan hanya untuk meraih kesuksesan individu secara materi. Hanya sebatas mendapat pekerjaan dan profesi untuk meraih kemapanan finansial. Bahkan di mata pengusaha dan korporasi bisnis, fungsi pendidikan adalah untuk mencetak tenaga ahli dan memberdayakannya dalam industri mereka. Hasil survei yang dilakukan oleh McKinsey & Co tahun 2016 yang melibatkan 77 perusahaan dengan 6.000an responden terlihat bahwa dalam dunia elite korporasi kapitalis terjadi pertarungan sengit dalam memperebutkan talent-talent jenius untuk kepentingan perusahaan para pebisnis.
Demikianlah, sistem pendidikan yang hanya berorientasi kapitalis ini hanya fokus menghasilkan tenaga ahli. Kemudian mengabaikan akhlak dan moral bahkan agama. Membuat banyak generasi bangsa rentan terjebak tindak kemaksiatan seperti narkoba, pergaulan bebas, tawuran, pacaran, pencurian.
Padahal tujuan pendidikan adalah menghasilkan orang yang baik. Dalam pandangan Islam, orang yang baik itu taat kepada Allah. Selain itu proses pendidikan adalah proses pembentukan kepribadian seorang anak. Pembentukan pola pikir dan pola sikap. Pembentukan pola pikir jauh lebih mudah daripada membentuk pola sikap. Pola pikir bisa cepat diisi dengan memasukkan berbagai ilmu pengetahuan. Sementara pola sikap lebih susah untuk membentuknya. Butuh proses yang panjang. Mulai dari menanamkan pemahaman, menciptakan kebiasaan, barulah kemudian terbentuk pola sikap. Sayangnya, ada fenomena terbalik dalam dunia pendidikan. Banyak orang tua yang lebih fokus mengedepankan aspek kognitif daripada sikap anaknya. Kurang memperhatikan bagaimana mengajarkan anak sopan santun, berkata yang ahsan, menghormati orang tua dan gurunya, sayang kepada teman dan saudaranya. Wajar jika generasi sekarang mengalamai krisis adab. Akal penuh dengan ilmu pengetahuan tapi sikapnya arogan, tidak sopan, bahkan tidak tunduk pada hukum Allah. Guru diremehkan, diancam, bahkan dilawan. Orang tua pun bahkan digugat ke pengadilan. Inilah PR besar kita bersama. Bagaimana mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
Syariat Islam telah menggariskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia bertakwa yang memiliki kepribadian Islam (pola pikir dan pola sikapnya Islam). Juga untuk mencipatkan kaum intelek, ulama, tenaga ahli dalam jumlah berlimpah untuk melayani masyarakat dan peradaban. Ilmu pengetahuan dan generasi intelek yang dihasilkan bukan untuk kepentingan korporasi bisnis tapi untuk melayani dan menyelesaikan persoalan umat. Imam Ghazali telah mengingatkan bahwa jika seseorang mencari ilmu untuk sekadar hebat-hebatan, mencari pujian, atau untuk mengumpulkan harta benda, maka dia telah berjalan untuk menghancurkan agamanya, merusak dirinya sendiri, dan telah menjual akhirat dengan dunia. Paradigma pendidikan harus harus diformat ulang.*** Editor : Rindra Yasin