Drone untuk Pemetaan Pertambangan

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 13 Mei 2017 | 11:37 WIB
RIAUPOS.CO - Tahun ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau mencoba inovasi pemanfaatan drone untuk pemetaan areal kegiatan pertambangan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang terukur dan valid tentang lahan yang terganggu yang dapat disajikan dalam bentuk visual kondisi eksisting lahan pertambangan.

Drone memiliki berbagai jenis/ model dan kemampuan. Drone dapat berupa helikopter, multirotor maupun fix wing. Hal ini dibedakan melalui jumlah dan posisi baling-baling.  Model umum dari multi rotor yaitu baling-baling posisi horisontal seperti fungsi pada helikopter, sedangkan model fix wing, posisi baling-baling miring seperti fungsi pada pesawat terbang, bahkan ada yang menggunakan mesin jet. Bahan bakar yang digunakan ada yang dari jenis bahan bakar mesin (BBM cair) dan ada juga yang dari  jenis battery.

Sebagai gambaran perbandingan, penggunaan helikopter maupun citra satelit untuk melakukan pemetaan memakan waktu dan biaya. Sementara dengan drone, biaya jauh lebih murah. Menggunakan citra satelit, seringkali harus menunggu saat satelit melintasi daerah yang akan dipetakan. Belum lagi jika tertutup awan, dapat mengganggu hasil citra, namun dengan drone ketinggian terbang di bawah awan dan hanya dibutuhkan tiga orang saja untuk melakukan pemetaan. Sementara, risiko bila memakai helikopter, yaitu kecelakaan. Dengan drone, risiko yang dihadapi akan jauh lebih sedikit.

Pemanfaatan drone pada sektor energi dan sumber daya mineral dipergunakan untuk kepentingan pendataan dan monitoring wilayah pertambangan. Drone ini merupakan drone yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemetaan foto udara. Drone tersebut harus dapat melakukan misi pemotretan secara auto pilot, yaitu dapat terbang secara otomatis mengikuti jalur terbang yang telah di-setting/ direncanakan sebelum take off dan melakukan pemotretan.

Data yang diperoleh dari pengolahan foto udara yang dapat dihasilkan drone tersebut yaitu: Peta foto, visualisasi 3 dimensi, digital surface model, digital terrain model, peta kontur.

Provinsi Riau memiliki potensi pertambangan yang cukup besar, komoditas yang telah diusahakan antara lain batubara, mineral logam (seperti emas, mangan, timah), mineral bukan logam (contohnya, kuarsa) dan batuan (contohnya  pasir, sirtu, batuan andesit, dan tanah urug). Untuk melakukan kegiatan evaluasi laporan, dokumen reklamasi dan pasca tambang, evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan Rencana Kerja Teknik dan Lingkungan (RKTTL) Mineral dan Batubara diperlukan validasi data sehingga apa yang tertuang dalam dokumen-dokumen yang dievaluasi dapat dilakukan perbaikan sedemikian rupa, sehingga menuju tercapainya kegiatan pertambangan yang menerapkan good mining practice; namun hingga saat ini belum dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), karena yang saat ini dapat dilakukan yaitu terbatas pada pengamatan pada titik- titik contoh di lapangan.

Drone dapat digunakan untuk mendukung sektor pertambangan, di mana dengan menggunakan alat ini, dapat segera diketahui kondisi terkini di lokasi pertambangan dengan bukti otentik dan terbaru. Peta sebagai material dalam proses perencanaan dan pelaporan mempunyai peranan vital dalam inventarisasi dan penyajian data spasial.

Penggunaan teknologi drone menjadi salah satu terobosan yang strategis untuk memantau kegiatan pertambangan, baik aktivitasnya maupun upaya reklamasi. Drone juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan pemetaan areal aktivitas tambang ilegal.

Penggunaan drone, dapat dikatakan lebih efektif dibandingkan menurunkan surveyor jasa tambang untuk memetakan dan mengawasi areal kerja. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam satu jam drone mampu menjelajah hingga ketinggian 400 meter dan memotret wilayah kerja hingga 600 hektare. Sedangkan kalau orang yang melaksanakan, diperkirakan hanya mampu memetakan kawasan seluas 10 hektare dalam sehari. Kalau pakai drone hanya beberapa jam sudah menjadi peta.

Pemanfaatan drone untuk pemetaan areal pertambangan dapat dimaknai untuk melakukan uji kepatuhan atas progress kegiatan yang sebenarnya terhadap data kegiatan pertambangan yang dilaporkan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan. drone mampu menjadi data pembanding atas data progress kegiatan pertambangan yang sudah dilaporkan. Dengan memanfaatkan teknologi drone, diharapkan mampu menyajikan informasi yang cepat, akurat dan up to date kondisi pertambangan. Selain menampilkan secara visual kondisi aktual lapangan, data yang dapat diekstrak dari foto udara tersebut antara lain peta foto udara areal tambang, data ekstraksi dari foto udara peta topografi, luas areal terganggu, luas areal realisasi pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang oleh perusahaan, kondisi dan luasan masing-masing prasarana tambang, posisi kegiatan tambang terhadap batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan deliniasi areal kegiatan pertambangan overlay dengan sektor kehutanan

Selama ini monitoring dilakukan dengan cara pengamatan terhadap titik sampel lokasi. Artinya, jika cara mengelola dan mendapatkan data  dilakukan dengan cara biasa tersebut (titik sample saja), hal ini sulit divalidasi terhadap gambaran seluruh areal yang sebenarnya, maka ada tuntutan untuk melakukan terobosan cara kerja tidak biasa. Kendala yang ada mesti diurai dan dicari solusinya.

Inovasi penggunaan drone untuk mengoptimalkan monitoring seluruh areal pertambangan hingga dapat dilakukan dengan cepat, murah dan menyeluruh. Hal ini berarti bahwa inovasi ini dalam rangka memperkuat pemetaan data spasial wilayah pertambangan, maka dari itu, pemanfaatan drone menjadi cara yang strategis yang mesti dioptimalkan. Pada akhirnya, pemanfaatan drone dengan investasi sekitar Rp140 juta/unit dapat memberikan banyak manfaat.

Untuk meningkatkan kemantapan dalam penerapan teknologi drone ini, perlu dilakukan kerjasama atau kolaborasi dengan instansi yang kompeten di bidang pemetaan, yaitu antara lain Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), serta akademisi.

Ketika drone sudah dijalankan, mau tidak mau data lapangan yang dimiliki Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau memiliki kekuatan lebih baik guna mendukung penerapan Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pertambangan. Mengapa? Hal ini karena hanya dengan data valid, proses meyakinkan kesalahan menjadi lebih rasional. Data menjadi alat memberi bukti lebih akurat untuk meyakinkan ketidakpatuhan dan memberi peringatan bahkan sanksi.

Menjadi pokok persoalan berikutnya adalah bagaimana kerja sama dengan pihak yang lebih kompeten dalam memanfaatkan drone serta memberi payung hukum agar pemanfaatannya lebih optimal.*** Editor : Rindra Yasin