Selamat Bekerja Pak Wan

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 15 Mei 2017 | 11:44 WIB
RIAUPOS.CO - Akhirnya, posisi Wakil Gubernur Riau kembali terisi. Jum’at (12/05) bertempat di Istana Negara Jakarta, Wan Thamrin Hasyim (WTH) resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Gubernur Riau mendampingi Gubernur Arsyadjuliandi Rahman (Andi Rachman) hingga 2019.

Terisinya kursi wakil gubernur, sesungguhnya merupakan kabar gembira bagi masyarakat Riau. Sebab, sudah lama bahtera Lancang Kuning hanya dinakhodai oleh satu orang. Oleh karena itu, dengan dilantiknya WTH, rakyat sangat berharap roda pemerintahan bisa berjalan lebih cepat, menggesa segala ketertinggalan. Pekerjaaan-pekerjaan yang selama ini ditangani sendiri oleh Pak Andi, sekarang bisa berbagi. WTH diharapkan benar-benar menjadi partner yang tepat bagi Andi dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga segala agenda pembangunan itu bisa dijalankan dengan maksimal dan dirasakan rakyat.

Kendati selama ini posisi wakil gubernur masih dipandang sebagai ban serap, akibat keterbatasan wewenang yang diberikan undang-undang. Namun bukan berarti posisinya tidak bisa dioptimalkan dalam membantu gubernur. Dalam pasal 43 ayat 2 Undang-Undang No23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa, “selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah”. Artinya, posisi wakil gubernur bisa dioptimalkan oleh gubernur dalam membantu tugas-tugasnya selain yang telah ditentukan dalam Pasal 43 Ayat 1. Untuk itu diharapkan kehadiran WTH bukan hanya sebagai pelengkap saja, tapi benar-benar membantu kerja gubernur. Kerja-kerja yang harus dilakukan WTH dalam membantu kerja gubernur, antara lain.

Pertama, menata birokrasi pemerintahan agar berjalan dengan baik. Mesin aparatur pemerintahan provinsi harus benar-benar menyala dan berjalan sesuai dengan undang-undang. Apalagi masyarakat terus menyorot bagaimana layanan birokrasi yang diberikan pemerintah terhadap rakyatnya. Keluarnya Peraturan Presiden No8/2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli) untuk mewujudkan layanan birokrasi bersih menjadi bukti bahwa birokrasi di Indonesia, masih belum berjalan dengan maksimal.

Fungsi Saber Pungli yang telah dibentuk harus terus digesa dalam memberikan efek jera terhadap aparatur yang masih berprilaku tidak bersih. Tentu bukan hanya pungli yang puluhan ribu, tetapi pungli yang jumlah nominalnya lebih tinggi. Sehingga jangan sampai muncul ungkapan, “pungli puluhan ribu dilarang, tapi yang ratusan ribu bahkan jutaan dibiarkan berlalu lalang begitu saja”.

Kedua, memberantas lajunya peredaran narkoba. Apa yang diungkapkan oleh Wakil DPRD Provinsi Riau Noviwaldy Djusman agar WTH bisa menyelesaikan permasalahan peredaran narkoba yang menjadikan Riau sebagai tempat transit adalah sebuah pesan penting. Sebab peredaran narkoba sudah merambah ke pelosok kampung dan sudah meresahkan masyarakat. Pekerjaan ini bukanlah pekerjaan mudah, tentu kehadiran WTH diharapkan mampu menjalin kordinasi dengan semua stakeholder dalam menyelesaikan masalah narkoba ini.

Ketiga, menjalankan agenda pemerataan pembangunan. Selama ini banyak daerah-daerah yang belum maksimal tersentuh pembangunan, terutama di daerah-daerah pesisir dan perbatasan. Rakyat Riau berharap pemerintah bisa memberikan keadilan dalam pembangunan. Apalagi pemerintahan Jokowi-JK dalam Nawacitanya telah menyatakan bahwa membangun Indonesia dilakukan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Keempat, mencari solusi dalam meningkatkan pendapatan ekonomi rakyat. Rakyat Riau yang sebagian besar menggantungkan hidup dari pertanian dan perkebunan dalam beberapa tahun terakhir merasakan dampak ekonomi. Tingginya harga-harga kebutuhan pokok tidak sebanding dengan pendapatan mereka. Hal ini disebabkan dengan rendahnya harga komoditi karet. Demikian juga dengan harga sawit yang fluktuatif, lebih banyak turunnya daripada naik. Untuk itu terobosan baru harus dicarikan pemerintah untuk membuat ekonomi rakyat kian bangkit.

Sebagai tokoh yang berpuluh tahun mengabdi di pemerintahan, WTH diharapkan mampu menjalankan amanah itu dengan baik bersama Gubernur Andi. Dan jangan sampai kehadiran WTH malah menjadi beban bagi gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebab, banyak di daerah-daerah lain, pasangan kepala daerah tidak berjalan seiring dalam pemerintahan. Akibatnya terjadi disharmonisasi antara kepala daerah dan wakilnya. Terlebih lagi, bila mendekati tahun-tahun politik, seperti tahun 2018 mendatang.

Publik tentu tidak bisa melarang WTH untuk tidak terlibat dalam urusan politik. Namun, sebagaimana yang diungkapkan WTH di beberapa media untuk tidak berniat mencalonkan diri dalam Pilgubri 2018 nanti patut diapresiasi. Hanya saja, tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia politik. Boleh jadi WTH tidak punya keinginan untuk mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada, tapi kondisi politik bisa saja “memaksa” WTH untuk ikut terjun dalam persaingan nantinya.

Apapun keputusan politik WTH nanti, publik berharap bahwa tugas sebagai wakil gubernur haruslah dijalankan dengan baik, sebagai amanat undang-undang. Rakyat berharap Wakil Gubernur benar-benar hadir membantu gubernur dalam menjalankan tugasnya sebagai peneraju Bumi Melayu. Semoga WTH mampu menjalankan amanah sebagai wakil gubernur Riau dengan baik.*** Editor : Rindra Yasin