Uji Kendaraan yang Diuji

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 17 Mei 2017 | 11:13 WIB
RIAUPOS.CO - Bila kita memetik dari kalimat penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan bahwasanya dijelaskan kendaraan merupakan sebagian unsur pokok dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien. Kalimat itu bukan hanya sebuah kata-kata puisi yang terindah pernah dibuat oleh pemerintah, itu sebuah misi pemerintah yang sangat berat, tetapi mulia karena harus melindungi seluruh rakyat Indonesia baik nyawa maupun hartanya.

Karena begitu pentingnya kendaraan dalam menyelenggarakan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dari negara, mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap kendaraan-kendaraan, beroperasi di jalan seluruh wilayah Indonesia. Sebagai wujudnya komitmen adalah telah berlakunya perubahan UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ke UU 32 tahun 2004, pemerintah pusat melimpahkan kewenangan penyelenggara pengujian kendaraan bermotor kepada pemerintah kabupaten/kota diseluruh Indonesia. Sebelumnya kewenangan dipegang oleh pemerintah provinsi sehingga terbatas untuk bisa memberikan pelayanan uji kendaraan kepada kendaraan yang ada di desa-desa. Maka pemerintahan kabupaten/kota sebagai penyelenggara uji kendaraan dibentuk pelaksana pemberi jaminan keselamatan yang disebut unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Yakni dengan tugas pokoknya melakukan pengujian kendaraan bermotor dilakukan hanya oleh tenaga penguji yang mempunyai sertifikat kompentensi melalui jenjang pendidikan saja yang berhak melaksanakan uji kendaraan bermotor dan juga harus mengunakan peralatan yang dipakai untuk uji kendaraan bermotor sudah memenuhi syarat lulus uji (kalibrasi) agar mendapatkan keakuratan pengukuran

Jika seluruh unit pengujian kendaraan bermotor yang ada wilayah Provinsi Riau menyelenggarakan uji kendaraan sesuai dengan prosedur dan tata cara uji kendaraan bermotor tentu kendaraan yang beroperasi di jalan semuanya dijamin dalam laik jalan sehingga penyelenggaraan uji kendaraan bisa menekan jumlah terjadi peristiwa kecelakaan kendaraan setiap tahunnya.     

Tetapi baru-baru ini di puncak Cipali Cianjur Bandung terjadi peristiwa kecelakaan bus pariwisata dengan menelan korban 12 orang disebabkan justru oleh gagal fungsi rem (blong) menyebabkan bus menabrak semua kendaraan lainnya yang ada di depannya maupun dari arah berlawanan. Padahal bus sudah mempunyai dokumen kendaraan yaitu salah satunya adalah buku lulus uji artinya kendaraan bus parawisata sudah melaksanakan uji kendaraan secara berkala di tempat uji kendaraan tetapi sayangnya buku lulus ujinya palsu.

Kejadian rem blong bukanlah peristiwa yang dianggap enteng dan diabaikan begitu saja. Mudah-mudahan saja di unit pengujian kendaraan bermotor dipimpin oleh orang bukan berdasarkan kepentingan kepala daerah tetapi berdasarkan kemampuan menejeral sehingga masyarakat Riau terhindar menjadi korban dari kendaraan yang tidak punya buku uji laik jalan tetapi bisa bergentayangan/beroperasi di jalan-jalan wilayah Riau.  

Permasalahan Uji Kendaraan Bermotor
Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan angkutan umum dikaitkan orang yang ingin bepergian dengan jumlah kecelakaan kendaraan di jalan, ternyata selalu berbanding lurus, begitu permintaan jasa angkutan umum meningkat begitu pula terjadi peningkatan kecelakaan kendaraan.

Untuk itu diperlukan kehadiran negara melalui perannya unit pengujian kendaran bermotor yang berada setiap kabupaten/kota seluruh wilayah Riau untuk berusaha membuat kendaraan yang beroperasi di jalan harus sudah dinyatakan laik jalan sehingga dapat menekan sekecil mungkin terjadinya kecelakaan  

Tetapi persoalannya adalah pertama, pemahaman masyarakat tentang perannya unit pengujian kendaraan bermotor sebagai pemberi jaminan keselamatan masih sangat rendah dibuktikan dengan masih lenggangnya (sepi) aktivitas di tempat pengujian kendaraan bermotor. Rendahnya pemahaman pemilik kendaraan untuk datang ke tempat pengujian kendaraan bermotor karena dianggap tidak terlalu penting untuk keselamatan hanya membuang uang dan waktu.

Kedua, pemilik kendaraan bermotor masih lebih suka menggunakan tenaga calo daripada mengurus sendiri, (istilahnya buku terbang artinya buku lulus uji saja datang ke tempat pengujian kendaraan bukan bersama kendaraannya). Ini selain akan menimbulkan biaya tambahan atau pungutan liar juga masyarakat akan membayar tidak sesuai dengan biaya resmi yang ditentukan oleh pemerintah juga sangat mengganggu dalam menetrapkan SOP pelaksanaan uji kendaraan sehingga jelas akan mengurangi nilai bobot laiknya kendaraan.

Ketiga, belum adanya upaya dorongan maksimal oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat sendiri melalui sosialisasi agar unit pengujian kendaraan bermotor menerapkan pelaksanaan pelayanan prima. Karena pengujian adalah sektor pelayanan publik yang berperan penting dalam menunjang kelancaran lalu lints kendaraan sehingga seharusnya masyarakat diyakinkan bahwa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan secara transparan dan profesional dan juga dapat meningkatkan kepada PAD, bukan membuat kebocoran atau penggelembungan di sana sini dari pengumpulan dana dari masyarakat.

Keempat, pengangkatan tenaga penguji menjadi sebagai pejabat fungsional masih belum merata sehingga mengganggu konsentrasi bekerja para penguji, beberapa penguji yang sudah berpengalaman dan berkompetensi penguji lebih memilih pindah ke jabatan struktural.

Kelima, hampir setiap tempat pengujian kendaraan belum melakukan perawatan yang intensif secara maksimal agar peralatan uji kendaraan dalam kondisi selalu siap pakai begitu juga masa kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor banyak yang sudah habis masa berlakunya. Keenam, kurangnya pengawasan oleh petugas Penyidik PNS, baik untuk prosedur kerja maupun di jalan raya terhadap kendaraan yang beroperasi di wilayah Riau.

Solusi Permasalahan
Adanya permasalahan penyelenggaraan di tempat pengujian kendaraan bermotor maka ada tiga kelompok kendaraan yang berkeliaran di jalan. Yaitu pertama, banyak kendaraan mempunyai buku lulus uji. tetapi tidak sesuai dengan keakuratan peralatan uji karena  peralatan uji belum dikalibrasi. Kedua, banyak kendaraan mempunyai buku lulus uji berdasarkan kelengkapan admistrasi saja tanpa dinyatakan lulus dari aspek pemeriksaan teknisnya.

Ketiga, banyak kendaraan mempunyai buku lulus uji tetapi sudah habis masa berlakunya. Keempat, banyak kendaraan wajib uji memiliki buku uji palsu.

Sehingga banyak kendaraan bermotor berada di jalan raya diibaratkan ”mesin-mesin  pembunuh manusia” sedang bergentangan mencari korban. Siap membunuh siapa saja tidak pandang bulu itu anak-anak, orang dewasa, orang kaya atau orang miskin. Semua bisa dibunuh oleh kendaraan tidak laik jalan tetapi mempunyai buku lulus uji. Ini sangat menakutkan dan membahayakan sekali dan lebih menakutkan lagi dari penyakit HIV/AID yang katanya hingga kini obat penawarnya belum ditemukan dan sukar disembuhkan.

Untuk itu diperlukan; Pertama, memberikan sosialisasi kepada masyarakat pemilik kendaraan betapa pentingnya keselamatan menggunakan kendaraan, dengan membawa kendaraan untuk diuji secara berkala ditempat uji kendaraan bermotor untuk mendapatkan buku lulus uji yang sah. Kedua, untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah menindak tegas para calo yang berada disekitar tempat pengujian. Ketiga, mengangkat seluruh tenaga penguji menjadi pejabat fungsional. Keempat, unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap peralatan uji secara berkala atau insidentil. Kelima, perlu adanya pengawasan di internal organisasi dinas perhubungan dengan dibentuknya kelompok jabatan fungsional penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan jabatan ini tidak boleh dirangkap ASN mempunyai jabatan di struktural dengan tugas pokok mengawasi pelanggaran tugas di pelayanan publik unit pengujian kendaraan bermotor.

Keenam, pemerintah daerah segera mengirim surat ke pemerintah pusat cq Kementrian Perhubungan meminta untuk semua tempat menguji kendaraan bermotor yang ada di wilayah Riau agar segera dilakukan kalibrasi untuk menjamin keakurasian peralatan uji dilakukan kalibrasi secara berkala yaitu satu tahun sekali. Bila dilakukan kalibrasi pada peralatan uji maka hasil uji berkala kendaraan bermotor akurat dan dapat dipertanggung jawabkan

Apabila masih ada di unit-unit pengujian kendaraan bermotor memiliki peralatan uji bermotornya tidak dilakukannya kalibrasi atau mendadak rusak, maka pemerintah daerah harus berani mengumumkan untuk memberhentikan sementara kegiatan pengujian kendaraan bermotor, walaupun pemerintah daerah harus kehilangan kesempatan untuk meningkatkan PAD dari restribusi pengujian kendaraan. Dan apabila unit pengujian kendaraan bermotor sudah memperbaiki kerusakan dan dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku maka pemerintah daerah kabupaten/kota akan mencabut kembali pengumuman pemberhentian sementaranya.

Langkah ini harus dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota agar masyarakat bisa lebih percaya dari adanya unit pengujian kendaraan bermotor menghasilkan uji kendaraan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai hasil uji pada bagian-bagian kendaraan bermotor yang sudah lulus uji ternyata harus diuji dari banyaknya peristiwa kecelakaan kendaraan yang memiliki buku lulus uji.

Akhir dari tulisan ini, penulis ingin menyampaikan suatu ungkapan perasaan bahwasanya bila terjadi kecelakaan kendaraan bermotor sering diberitakan oleh media massa yang paling domainnya adalah disebabkan oleh faktor kesalahan manusia berupa adanya unsur disengaja dengan membiarkan kondisi kendaraan kurang dirawat. Sehingga karena kelalaian sopirlah dari semua penyebab terjadi kecelakaan kendaraan bermotor, dan apalagi sampai menghilangkan nyawa lain maka sopirlah yang dipidanakan.

Sangatlah tidak adil sopir selalu dijadikan kambing hitam dari penyebab terjadinya kecelakaan walaupun sopir sudah mempunyai sertifikat keahlian mengemudi kendaraan yang disebut dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) dikeluarkan oleh Polri. SIM bukan berarti menandakan bahwa orang yang memilikinya SIM bisa menjamin kendaraan bermotor keadaan laik jalan, tetapi pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah di unit pengujian kendaraan bermotor untuk menyatakan bahwa kendaraan bermotor laik ada di jalan.

Dan sangatlah bijak bila kita memulai dari memperbaiki kinerja yang baik untuk seluruh unit pengujian kendaraan bermotor baru melaksanakan pengawasan di lapangan (razia) kepada masyarakat pemilik kendaraan sehingga akan terukur siapa yang mempunyai kepatuhan dalam menjalani peraturan yang sudah dibuat bersama. Sepertinya masyarakat sudah tahu bagaimana berpura-puranya seperti membela kepentingan umum dengan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor agar kendaraan laik jalan, tetapi ternyata ini tidak lebih dari kedok untuk menutupi tujuan materialistiknya.

Tulisan ini hanya sekadar sumbang saran dan masukan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mulai dari awal yang baik untuk menuju langkah ke depan menjadi yang terbaik, dengan terus memperbaiki kualitas pelayan publik menguji kendaraan bermotor. Sebagai penyumbang PAD cukup besar kepada kas daerah tentunya semuanya ini oleh pemerintah daerah kabupaten/kota akan dikembalikan lagi kepada masyarakat berupa program-program pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di unit-unit pengujian kendaraan bermotor, agar kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan.***
Editor : Rindra Yasin