Menyoal Batas Usia Menikah

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 10 Juni 2017 | 10:50 WIB
RIAUPOS.CO - PROGRAM Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia khususnya generasi muda dan juga untuk menyiapkan generasi muda dalam kehidupan berkeluarga yang sering didengungkan oleh pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional maupun kelompok civil society yang memperhatikan kesehatan reproduksi perempuan dan kesetaraan gender, nampaknya tidak akan berjalan dengan mudah. Hal ini setidaknya terbaca dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak melakukan revisi UU No 1/1976 tentang batas usia perkawinan bagi anak perempuan yang masih berada pada usia minimal 16 tahun.

Keputusan MK ini, seolah memberi ijin usia pernikahan bagi anak perempuan berusia 16 tahun. Hal ini melegalkan terjadinya pernikahan anak. Anak dalam UU No3/1997 dibatasi pada usia sebelum sampai 18 tahun, meskipun ada syarat belum menikah namun secara umur, seseorang yang masih berusia 16 tahun masih dikatakan anak. Ini berarti jika ada perkawinan pada usia di bawah 18 tahun bisa disebut dengan pernikahan anak. Jika kemudian Undang-Undang Perkawinan mengizinkan usia perkawinan bagi perempuan usia minimal adalah 16 tahun maka hal ini berarti negara telah melegalkan terjadinya perkawinan anak.

Dengan legalnya usia perkawinan bagi anak perempuan yang dibatasi pada usia minimal 16 tahun berarti negara melalui Undang-Undang Perkawinan No 1/1976 tersebut secara tidak langsung melegalkan kekerasan seksual pada anak perempuan. Kekerasan seksual pada anak yang diperbolehkan secara hukum ini, tentunya kontra produktif terhadap penghapusan kekerasan seksual pada anak terutama anak perempuan dan juga kontra produktif terhadap kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), kebijakan wajib belajar sembilan tahun serta kebijakan penurunan angka kematian ibu dan juga anak.

Dengan ditolaknya revisi UU No 1/1976 tentang Perkawinan mengenai batas minimum usia perkawinan terutama bagi perempuan ini, maka anak-anak perempuan berkemungkinan untuk dinikahkan oleh orang tua mereka pada usia 16 tahun atau di bawahnya dengan alasan apapun. Ini tentunya sangat merugikan bagi perempuan itu sendiri karena pernikahan ini setidaknya menutup kemungkinan bagi anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi yang pada akhirnya sukar bagi mereka untuk menggapai cita-cita.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 melakukan survei pada perempuan berusia 20-24 yang sudah menikah. Dari survei tersebut terdata bahwa ada sebanyak 23 persen perempuan di antaranya sudah menikah di usia sebelum 18 tahun. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pernikahan anak masih banyak terjadi di Indonesia. Pernikahan yang terjadi pada anak perempuan ini tentunya memberikan dampak yang begitu besar pada diri anak perempuan itu sendiri. Kerugian yang diderita kaum perempuan yang menikah di usia anak-anak itu antara lain rentan terhadap angka putus sekolah sehingga tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, juga beresiko pada kesehatan reproduksi bagi diri perempuan itu sendiri. Menikah di usia yang masih di bawah 18 tahun akan beresiko pada ibu dan janin kekurangan gizi sehingga bayi yang dilahirkan tak normal. Pernikahan anak-anak pada perempuan ini juga berisiko meningkatkan angka kematian ibu saat melahirkan. Angka kematian ibu di Indonesia saat ini adalah 359 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan data sebelumnya yaitu sebesar 228 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Ini menyebabkan target MDGs yang harus dicapai pada tahun 2015 tidak tercapai. Adanya pernikahan anak ini makin memyebabkan susahnya pencapaian penurunan angka kematian ibu ini.

Kerugian lain yang bisa diakibatkan oleh adanya pernikahan anak ini adalah makin rentannya potensi terjadinya perceraian di antara pasangan muda. Ini terjadinya karena pasangan pengantin anak ini belum matang secara psikis dalam mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan berumah tangga. Mereka belum mapan baik secara ekonomi, psikis dan sosial. Ketika dalam keluarga muncul persoalan, mereka tidak mempunyai soft skill dalam mengatasi masalah sehingga sering kali mereka memilih jalan keluar dengan jalan perceraian.

Tentunya kita berharap bahwa pernikahan anak, terutama yang terjadi pada perempuan angkanya bisa dikurangi atau diminimalisir bahkan bisa dihilangkan dari bumi Indonesia ini. Untuk itu perlu langkah-langkah yang komprehensif. Pertama, perlunya sinkronisasi kebijakan penanggulangan kekerasan seksual pada anak yang seolah dilegalkan. Sinkronisasi kebijakan ini ini meliputi batas minimal usia pernikahan pada anak perempuan yang menurut UU No1/1976 adalah 16 tahun dengan kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan, kebijakan wajib belajar 9 tahun dan juga kebijakan penanggulangan kematian ibu, bayi dan anak.

Kedua, perlu digalakkan pendidikan kesehatan reproduksi di tiga pusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Ketiga, perlunya upaya penyadaran kepada orang tua bahwa anak-anak memiliki hak untuk berkembang dan tumbuh sesuai dengan hak-hak mereka. Keempat, perlu terus disosialisasikan mengenai program-program yang berhubungan dengan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Semoga dengan keseriusan kita semua kekerasan seksual pada anak melalui pernikahan anak perempuan bisa dikurangi.*** Editor : Rindra Yasin