Mempertanyakan Kebijakan Lima Hari Sekolah

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 15 Juni 2017 | 10:23 WIB
RIAUPOS.CO - Kemendikbud segera menerapkan kebijakan lima hari sekolah, dari Senin hingga Jumat. Wacana yang sudah dilontarkan tahun lalu ini akan langsung diterapkan pada tahun ajaran 2017/2018. Mendikbud Muhadjir mengklaim pihaknya sudah mengkaji sistem yang kerap disebut sebagai full day school ini.

  Sejak awal, wacana ini sudah mengundang kontroversi. Kini, wacana yang makin menguat itu kembali mengundang kontroversi dan protes dari berbagai pihak. Salah satu yang dicemaskan banyak pihak adalah soal akan menghilangnya pendidikan diniyah (keagamaan Islam) yang biasanya dilaksanakan pada sore hari pukul 14.00 hingga pukul 17.00 WIB.

  Selama ini, jika para siswa sekolah dasar belajar di pagi hari, maka di petang harinya mereka akan mengikuti pelajaran di PDTA (Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah). Mereka belajar mengaji, fiqh, praktik ibadah, penguatan karakter, akhlak, dan lainnya. Tapi itu semua terancam akan hilang.

Sejumlah tokoh juga angkat bicara soal ini. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Dr Mahfud MD termasuk yang kurang setuju dengan rencana ini. Apalagi, jika ditilik sejarah, kebijakan serupa pernah diterapkan Belanda untuk menekan sekolah diniyah dan keagamaan di Indonesia di masa penjajahan. Di masa lalu, ada akreditasi sekolah, yang kemudian akhirnya mematikan sekolah diniyah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) termasuk yang protes keras kepada Mendikbud soal rencana ini. Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid Sa’adi menyebut, pihaknya khawatir, kebijakan baru ini akan membunuh sekolah-sekolah agama (diniyah). Padahal, sekolah diniyah ini sangat penting bagi penguatan nilai-nilai keagamaan hingga pembentukan karakter siswa.

Ada puluhan, mungkin ratusan ribu sekolah diniyah yang saat ini ada di tanah air. Jika memang pendidikan delapan jam sehari ini diterapkan, maka selain akan mengubah pola didik anak-anak, juga akan menyebabkan ribuan sekolah itu tutup, guru-guru agama menganggur, dan efek domino lainnya. Tentu yang paling parah adalah makin minimnya anak mengenal ajaran agamanya, khususnya bagi kaum muslim.

Apa tanggapan pemerintah? Mendikbud Muhadjir justru menganggap rencana ini sangat baik. Program ini disebutnya sebagai program penguatan pendidikan karakter (PPK). Siswa tidak diharuskan berada di kelas selama delapan jam, melainkan bisa di tempat lain, seperti museum, sanggar seni, lapangan sepak bola, bahkan di tempat mengajinya. Guru hanya mengawasi dan bertanggung jawab atasnya. Konsep ini bahkan sudah diuji coba di ribuan sekolah.

Jika memang Mendikbud tak mencoba “menutup” pendidikan agama, tentu full day school ini tak akan menuai kontroversi. Bahkan, pendidikan diniyah akan makin diperkuat. Guru bisa mengawasi siswanya, selama berada di pendidikan diniyah-nya. Masalahnya, apakah memang demikian yang akan diterapkan? Benarkah pemerintah tak sedang berusaha menyemai nilai-nilai sekuler dengan meniadakan pendidikan agama bagi siswa? Di tengah ketidakpercayaan yang tinggi kepada pemerintah saat ini —khususnya dengan banyaknya kriminalisasi ulama, pembiaran hujatan pada agama—, tentu sulit bagi pemerintah untuk bisa dipegang kata-katanya.

Belakangan, dengan banyaknya kritik dan kontroversi, Istana kemudian mengambil inisiatif menunda kebijakan ini. Apalagi Wapres Jusuf Kalla pernah menyebutkan bahwa kebijakan besar seperti ini sebaiknya tidak dirumuskan oleh hanya seorang menteri saja. Harus ada beberapa menteri yang merumuskannya. Apapun yang diputuskan nanti, pemerintah tetap sedang diawasi, diminta bijak, tak malah membuat kontroversi baru. Ujung-ujungnya, rakyat juga yang makin jengkel. Semoga itu tak terjadi dan Indonesia tetap damai dan sejuk. Kebijakan adalah kuncinya.*** Editor : Rindra Yasin