Full Day School Perlu Dimatangkan

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 21 Juni 2017 | 11:00 WIB
RIAUPOS.CO - Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia menerapkan program lima hari sekolah, atau lebih dikenal Full Day School mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Bukan hanya lembaga resmi, tapi ketidaksetujuan juga datang dari orangtua anak didik. Wajar jika akhirnya Presiden Joko Widodo turun tangan.

Presiden memutuskan mengambil alih persoalan ini. Konsekuensinya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud 23/2017) yang sudah ditandatangani dan seharusnya diberlakukan pada tahun ajaran baru, 2017/2018 ini batal diterapkan. Kebijakan full day school yang menimbulkan keresahan itu pun ditunda sampai batas waktu yang belum ditetapkan.

Full day school merupakan salah satu program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Program ini membuat waktu proses belajar-mengajar di sekolah lebih panjang, yakni sehari penuh. Durasinya sekitar delapan jam. Masuk pukul 07.00 dan anak-anak baru bisa pulang pukul 16.00 selama lima hari setiap pekan. Banyak yang khawatir program ini berdampak tidak baik pada diri anak didik. Durasi berada di sekolah terlalu panjang, sehingga bisa menimbulkan tingkat stres yang lebih tinggi bagi anak didik.

Sejak digulirkan, kebijakan ini memang banyak ditentang. Dari orangtua anak didik sampai pada organisasi keagamaan. Pemikiran yang menjadi landasan kebijakan dianggap terlalu berlebihan dan cenderung menggenaralisir keadaan. Padahal Indonesia bukan hanya Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Ada 415 kabupaten dan 93 kota yang tersebar di tanah air. Kondisi kabupaten tersebut jelas berbeda satu sama lain, baik geografis maupun fasilitas umum. Apalagi fasilitas pendidikannya. Sangat jauh berbeda.

Ditinjau dari fasilitas. Jelas bahwa sebagian besar sekolah terutama yang ada di kabupaten belum siap menerapkan full day school. Kebanyakan sekolah belum memiliki fasilitas memadai yang bisa membuat anak didik nyaman berada di sekolah selama delapan jam. Bahkan banyak sekolah yang masih kekurangan ruang belajar. Apalagi harus menciptakan kelas yang nyaman bagi peserta didik.

Full day school seperti program dadakan. Tidak didasari pada kajian mendalam. Padahal menyangkut masa depan generasi penerus bangsa ini. Lewat pendidikan inilah karakter anak bangsa terbentuk. Sebab itu perlu kajian luar biasa sebelum menetapkan suatu kebijakan. Tidak cukup hanya memberdayakan orang-orang di Kemendikbud dan Dinas Pendidikan. Semua elemen bangsa harus diajak dan diberi peluang menyumbangkan pemikiran demi kebaikan dunia pendidikan Indonesia.

Kasus ini mengingatkan kita pada program Kemendikbud beberapa waktu lalu yang ingin menghapus sistem ujian nasional (UN). Rencana itu juga mendapat penolakan dari banyak kalangan dan akhirnya batal diberlakukan.

Jadi kebijakan Presiden mengambil alih program ini sangat tepat. Kebijakan tersebut tidak cukup hanya dengan peraturan menteri, tapi harus dengan peraturan presiden (Perpres). Regulasi itu tidak lagi sekadar menjadi wilayah kerja Kemendikbud semata, tapi perlu masukan dari sejumlah pihak. Di antaranya Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, lembaga keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nadhlatul Ulama, dan lainnya. Sehingga Perpres nanti bisa menampung berbagai masukan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan anak-anak Indonesia.

Pada dua program pendidikan ini, penghapusan Ujian Nasional dan Full Day School, Kemendikbud memang terkesan berjalan sendiri. Tidak melibatkan pihak-pihak terkait dalam menyusun regulasinya, sehingga hasilnya ‘’digugat’’ banyak pihak.

Kita berharap kasus ini menjadi pelajaran. Setiap akan melakukan perubahan kebijakan tetap melibatkan pihak terkait. Jangan sampai kebijakan malah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masya­rakat.***
Editor : Rindra Yasin