RIAUPOS.CO - Kabar mengejutkan tersebar di awal pekan ini. Seorang perjaka tingting, berusia 16 tahun, mempersunting perempuan berumur 71 tahun. Kejadiannya di Sumatera Selatan. Jarak usia yang terpaut sangat jauh antara kedua mempelai membuat kebanyakan orang pijat-pijat kepala, alih-alih ikut bahagia.
Selama ini kepada publik telah diperkenalkan kampanye pencegahan perkawinan usia dini. Jamak, wacana tentang perkawinan usia dini memosisikan anak perempuan sebagai subjeknya. Data UNICEF tentang itu bukan main banyaknya. Atas dasar kelaziman itu pula, upaya judicial review dilakukan oleh sekelompok pegiat dengan berfokus hanya pada penaikan usia perempuan boleh menikah, yakni dari 16 tahun ke 18 tahun. Narasi lainnya adalah anak-anak dinikahkan secara terpaksa. Namun kejadian di Sumatera Selatan kontras dengan kejamakan itu semua. Kali ini justru seorang lelaki melangsungkan pernikahan pada saat ia, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, masih termasuk dalam kategori usia anak-anak.
Umur si mempelai lelaki pun memang berada di bawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan. UU ini mencantumkan umur 19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan sebagai batas usia minimal boleh menikah. Kendati demikian, karena pengantin lelaki sudah memperoleh izin atau dispensasi dari negara, maka pernikahannya pun menjadi sah adanya.
Walau pernikahan mereka sudah dicatat resmi oleh negara, sesungguhnya masih tersisa satu persoalan. Yakni, betapa pun si mempelai lelaki secara administrasi kependudukan sudah keluar dari kelompok usia anak, namun mengacu pada UU Perlindungan Anak ia masih tergolong anak-anak. Dan anak-anak, merujuk UU yang sama, tidak boleh melakukan kontak seksual. â€Benturan†antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak ini menjadi sebuah kompleksitas yang perlu diurai dan dicari titik harmonisnya.
Inti persoalannya adalah legislasi manakah yang merupakan lex specialis: UU Perkawinan ataukah UU Perlindungan Anak? Sekian banyak mitra perlindungan anak yang saya ajak bertukar pikiran, punya sikap terbelah. Sebagian menyiratkan UU Perkawinan sebagai hukum yang harus diutamakan, sementara lainnya mendahulukan UU Perlindungan Anak.
Saya pribadi melihat peristiwa pernikahan beda tiga generasi di Sumatera Selatan itu sebagai manifestasi cinta platonis, cinta batiniah. Bukan eros alias cinta badaniah. Ceritanya, si lelaki datang dari keluarga dengan orang tua yang tidak utuh, kemudian sempat jatuh sakit dan dirawat oleh si perempuan yang sepantaran dengan usia neneknya. Keinginan mereka untuk menikah sempat ditentang keluarga kedua pihak. Namun bak Romeo dan Juliet, keduanya mengancam akan bunuh diri apabila keinginan mereka dihalang-halangi.
Sebagian kalangan memang menyoroti pernikahan itu dengan serbaneka sebutan miring. Si lelaki dipandang mengalami Oedipus Complex atau pun gerontosexual. Si perempuan dinilai memanfaatkan si lelaki. Dan seterusnya. Pertanyaan lanjutan pun muncul: ketika “memanfaatkan†menjadi kata kunci, dan ini bersinonim dengan eksploatasi, eksploitasi apa yang dilakukan si manula terhadap si jejaka belia? Eksploatasi finansial, rasanya tak mungkin, karena si lelaki tidak berpenghasilan tetap. Eksploatasi sosial, misalnya untuk memperoleh status, juga sepertinya tidak demikian. Toh sang belahan jiwa bukan berasal dari keluarga papan atas. Eksploatasi seksual, spekulasi ini terlalu berat untuk dibangun. Alhasil, berhadapan dengan berbagai kemungkinan itu, jawab saya, “Ah, sudahlah.â€
Selamet dan Ruhaya, nama kedua mempelai, telah membuat keputusan. Ketimbang berzina atau masuk ke lembah prostitusi, senyatanya menikah sudah menjadi pilihan hidup yang jauh lebih baik dan bertanggung jawab. Konsekuensinya, bahkan bagi siapa pun yang hatinya masih berbuku dan akal sehatnya masih belum bisa memahami adanya pernikahan sedemikian rupa, kini dihadapkan pada opsi tunggal, yakni mendukung Selamet dan Ruhaya.
Secara konkret, tidak realistis untuk berharap agar pernikahan Slamet dan Ruhaya batal demi hukum karena salah satu pihak masih berusia anak-anak dan terlarang melakukan kontak seksual. Juga tidak bijaksana memaksa mereka secepatnya bercerai, ketika keduanya tidak memperlihatkan adanya permasalahan yang hanya bisa dipecahkan lewat perceraian, dengan maksud agar Selamet tetap dapat disikapi sebagai warga negara berumur anak-anak.
Tinggal lagi sekarang adalah bagaimana mendorong negara agar berupaya maksimal memenuhi hak-hak Selamet yang—sekali lagi, dari sisi usia biologis dan merujuk UU Perlindungan Anak— masih tergolong anak-anak. Hak-hak anak seperti yang termuat pada klaster Konvensi Hak Anak, semisal hak pendidikan, hak sehat, dan hak atas standar kesejahteraan merupakan sejumlah hak yang —hemat saya— tetap melekat pada Slamet. Dengan hak-haknya yang terealisasi optimal, pantas untuk membangun asa bahwa Slamet bersama isterinya akan bisa berperan sebagai suami (bahkan kepala keluarga) yang efektif.
Di situ pula â€gesekan†UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, dalam situasi Selamet, akan bisa diatasi.*** Editor : Rindra Yasin