Jangan Abaikan Hak Pendidikan Warga

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 12 Juli 2017 | 11:00 WIB
RIAUPOS.CO - Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Undang Undang Dasar 1945 menjamin hal itu. Sebab itu, tidak ada alasan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dinas Pendidikan di daerah mengabaikan hak anak-anak yang memerlukan pendidikan. Pemerintah wajib menyiapkan sarana dan menjamin setiap anak mendapatkan pendidikan.

Pemimpin bangsa terdahulu sudah menyadari pentingnya pendidikan bagi generasi penerus. Sehingga harus menjadi bagian dari Undang Undang Dasar., yang terangkum dalam Pasal 31 ayat 1 sampai 5. Bahkan setelah amandemen beberapa kali, tanggung jawab pemerintah terhadap dunia pendidikan semakin bertambah. Salah satunya, Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Itu dipertegas pada pasal berikutnya, negara memperioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dari amanat tersebut, sekarang bisa dinilai sejauh mana pemerintah mengamalkan Undang Undang Dasar 1945. Bisa disaksikan, bagaimana susahnya orangtua memasukkan anaknya ke sekolah, khususnya sekolah negeri. Setiap penerimaan peserta didik baru (PPDB), ada saja keluhan. Jumlahnya tidak sedikit, bisa lebih banyak dari yang tidak mengeluh. Kecewa, anak tidak diterima karena daya tampung sekolah tidak memadai, atau alasan lain. Tapi yang jelas, warga negara belum mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam undang undang.

 Itu pula yang terjadi di Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru. Bahkan ada yang beranggapan, pemerintah telah gagal memberikan hak pendidikan kepada warganya. Tidak sedikit anak menanggung kecewa, karena tidak bisa belajar di sekolah negeri. Penyebabnya, adanya pengurangan kuota peserta didik baru. Bahkan jumlahnya separuh dari tahun lalu.

Masalah yang tidak boleh dianggap kecil. Bagi warga atau pejabat yang berkemampuan lebih, tentu tidak ada persoalan. Sanggup menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta yang tentu memerlukan dana lebih besar dari sekolah negeri. Bahkan orangtua memang memilih sekolah swasta yang berkualitas bagus.

Tapi tidak bagi orangtua berpenghasilan pas-pasan. Memasukkan anak ke sekolah negeri merupakan satu-satunya solusi. Biaya rendah, karena sudah ditanggung negara menjadi alasan utama. Sebab itu, jangan kaget mendengar ada orangtua yang sampai stres tingkat tinggi gara-gara tidak bisa memasukkan anak ke sekolah negeri.

Tidak boleh patah semangat. Teruslah berjuang untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anak. Itu dijamin undang-undang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan harus menfasilitasinya. Bukan malah menjadi penghambat, dengan mengeluarkan aturan yang mengurangi kuota. Tahun lalu saja dengan kuota yang besar, banyak juga anak yang tidak kebagian bangku. Apalagi setelah pengurangan hingga lebih dari separuh. Jelas, lebih banyak yang tidak tertampung daripada yang diterima. Semoga pemerintah segera mencari jalan keluarnya, sehingga semua anak-anak usia sekolah bisa mendapatkan pendidikan dengan baik.***
Editor : Rindra Yasin