KPK Diserang, KPK Bergerak

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 3 Agustus 2017 | 11:20 WIB
RIAUPOS.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan. Diserang dari berbagai sudut, KPK bergeming. Bahkan tetap bergerak. KPK bahkan terus menangkap koruptor lewat berbagai operasi tangkap tangan (OTT), selain juga dari penyelidikan panjang, mi­salnya kasus KTP elektronik. OTT terbaru terjadi di Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (2/8).

Kali ini yang ditangkap KPK adalah Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudi Indra Prasetya. Keduanya diduga telah bersepakat untuk mengamankan kasus dana desa. Beruntung, cincai-cincai itu terendus KPK dan justru aparat penegak hukum dan aparat pemerintah itu diciduk KPK. Ternyata, dua pejabat ini mengikutsertakan beberapa bawahannya juga. Mereka yang ikut ditangkap adalah Kepala Seksi Intelijen Soegeng, Kepala Seksi Pidana Khusus Eka Hermawan, dan staf Kejari Pamekasan Indra Permana. Dari Pemda, ada Kepala Inspektorat Pamekasan Sucipto Utomo, dua staf inspektorat dan dua oknum kepala desa di Pamekasan. Sejauh ini, KPK sudah menetapkan lima tersangka, termasuk Bupati dan Kajari Pamekasan.

Kasus OTT di Pamekasan sekali ini menjadi jawaban bahwa KPK masih berkonsentrasi dalam tugasnya. Banyak yang mulai mempertanyakan konsen KPK dalam pemberantasan korupsi belakangan ini. KPK dinilai melemah dalam beberapa kasus dan pecah konsentrasi karena beberapa hal. Salah satunya adalah serangan terhadap KPK. Serangan itu tak hanya terjadi pada institusi KPK, tapi juga para penyidiknya. Salah satunya yang kini masih terjadi dan belum tuntas juga adalah pada penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Serangan lainnya terjadi pada institusi KPK. Salah satunya melalui Pansus Angket DPR RI. Lewat Pansus Angket ini, DPR mempertanyakan banyak hal, yang ujung-ujungnya bisa bermuara pada paling tidak pelemahan terhadap KPK, kalau tidak pula untuk membubarkan KPK. Perkembangan terbaru, Pansus Angket KPK justru tambah melempem. Sejauh ini, beberapa fraksi tak mau memberikan dukungan pada Pansus dengan tidak mengirimkan anggotanya dalam keanggotaan Pansus. Mereka adalah Partai Demokrat, PKS, dan PKB.

Belakangan, Partai Gerindra juga menarik diri dari dukungan terhadap Pansus Angket DPR ini. Dengan demikian, tinggal Golkar, PDIP, Hanura, PAN, PPP, dan Nasdem yang mendukung Pansus Angket KPK. Artinya, hanya tinggal partai pendukung pemerintah saja yang kini berhadapan dengan KPK dan diduga ingin melemahkan KPK lewat angket ini. Dan bukan sebuah kebetulan, jika politisi yang banyak bermasalah dan diduga bermain dalam kasus KTP elektronik yang sedang disidik KPK, kebanyakan berasal dari fraksi-fraksi ini. Makanya, serangan ini dinilai sangat erat kaitannya dengan penyidikan kasus KTP elektronik. Dengan berkurangnya dukungan terhadap hak angket, tentu saja konsentrasi KPK dalam menghadapi korupsi kembali utuh. Apalagi, KPK juga melakukan perlawanan hukum dengan menguji hak angket itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). KPK memang perlu dika­wal, diawasi, dan dinilai. Akan tetapi dengan pengawalan yang berlebihan, tentu akan membuatnya bisa lemah, kurang semangat, bahkan merajuk. Tapi KPK lagi-lagi menunjukkan bahwa mereka tetap bekerja sesuai tugas dan kewenangannya dengan menangkap para koruptor. Kasus Pamekasan salah satu contohnya.*** Editor : Rindra Yasin