Presiden Jokowi sudah menetapkan pariwisata sebagai leading sector dalam meningkatkan perekonomian nasional. Presiden minta seluruh kementerian wajib mendukung hal itu. Namun semangat itu akhirnya terkendala di lapangan.
Pasalnya sejak akhir tahun lalu tarif pesawat naik hingga dua kali lipat. Biasanya, tarif ini mulai turun setelah tahun baru. Namun, hingga pertengahan Januari 2019 tarifnya belum juga normal. Semua maskapai penerbangan domestik kompak, sehingga memunculkan dugaan adanya praktik kartel dalam industri transportasi udara.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan telah melakukan penelitian terhadap sejumlah maskapai terkait dugaan kartel dalam penentuan tarif penerbangan. Setelah proses pemeriksaan, KPPU bakal mengumpulkan data sekunder dan investigasi untuk memverifikasi ulang tentang informasi yang beredar.
Tapi hingga kini KPPU juga belum bisa memastikan apakah sudah ada indikasi pelanggaran yang dilakukan maskapai dalam proses penelitian ini. Sebelum KPPU melakukan pemeriksaan, sudah muncul dugaan ada praktik yang tidak sehat dalam bisnis penerbangan.
Ada yang mengendus adanya persekongkolan antara maskapai penerbangan dalam menentukan tarif. Indikasi ini tercermin dari tindakan maskapai penerbangan yang secara bersama-sama mengerek tarif. Saat masyarakat ramai-ramai mempermasalahkan harga tiket pesawat mahal, maskapai kompak menurunkannya kembali. Jumlah maskapai penerbangan terjadwal yang makin menciut juga berpotensi membuka kerja sama tarif antar perusahaan penerbangan.
Setelah Citilink mengambil alih operasional Grup Sriwijaya Air dan NAM Air, industri penerbangan nasional dikuasai oleh dua pemain besar. Mereka adalah Grup Garuda Indonesia (Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, dan NAM Air) serta Grup Lion Air (Lion Air, Batik Air, dan Wings Air).
Dengan kondisi ini, ekonom melihat pasar penerbangan di Indonesia sudah memasuki fase oligopoli. Pasar hanya dikuasai oleh sedikit pemain, sehingga mereka dengan mudah bisa memainkan harga. Praktik seperti ini melanggar Undang-Undang Nomor 5/999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Indikasi oligopoli bisa terlihat dari minimnya maskapai penerbangan yang melayani rute-rute tertentu, khususnya di luar Jawa. Ia mencontohkan penerbangan langsung dari Batam ke Jakarta lebih mahal ketimbang Singapura ke Jakarta. Karena hanya segelintir maskapai yang melayani rute tersebut. Sementara, harga tiket pesawat Singapura-Jakarta bisa lebih murah karena persaingan dengan maskapai internasional.
Belakangan heboh isu masyarakat Aceh yang beramai-ramai membuat paspor, agar bisa terbang ke Jakarta dengan ongkos yang murah. Alasannya, harga tiket dari Aceh ke Jakarta lebih mahal dibandingkan tiket ke Kuala Lumpur (Malaysia) kemudian ke Jakarta. Kalau sudah begini maka harapan pariwisata jadi sektor yang memimpin pemasukan bagi negeri ini akan semakin jauh panggang dari api.
Bagaimana pun juga kenaikan tiket dan memberlakukan bagasi berbayar ini jelas menimbulkan multiplier effect. Hotel akan sepi pengunjung. Begitu juga penjualan oleh-oleh dan penjualan souvenir juga ikut terimbas. Jadi para pengambil kebijakan perlu benar-benar peduli kepada UMKM yang jadi korban karena tiket mahal ini. Bukan hanya pariwisata saja.***
Editor : Rindra Yasin